Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Musda Golkar Sulsel

Pengamat Politik Unhas: Appi Miliki Kekuatan Politik, IAS Kompeten Pimpin Golkar Sulsel

Pengamat Politik Unhas Ali Armunanto menyebut perebutan kursi Ketua Golkar Sulsel akan sengit mengingat figur yang maju sama-sama memiliki kans.

Penulis: Renaldi Cahyadi | Editor: Alfian
Dok tribun/kompas/pribadi
CALON KETUA GOLKAR- Bakal Calon ketua Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) periode 2025-2030. Pengamat Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Sukri Tamma menyampaikan, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar Bahlil Lahadalia penentu utama ketua Golkar Sulsel.  

Ali juga menyoroti posisi Taufan Pawe, Ketua Golkar Sulsel saat ini, yang dinilai masih punya relasi kuat di pusat, tetapi menghadapi tantangan elektoral.

“Salah satu kesalahan fatal Taufan Pawe adalah ketika Golkar disalip oleh NasDem dalam perolehan suara. Meskipun suara Golkar tidak menurun, citra Sulsel sebagai lumbung suara Golkar runtuh di eranya,” ungkap Ali.

Selain itu, kata Ali, pada sejumlah pilkada terakhir, Golkar juga mengalami banyak kekalahan.

Ali menyimpulkan, setiap figur memiliki potensi sekaligus kelemahan masing-masing.

“Setiap calon punya potensi yang sama, tetapi juga catatan politiknya sendiri, pilihan yang paling aman saat ini tetap pada IAS, karena pergerakan politiknya yang paling terlihat," jelasnya. 

"Namun, kita juga belum tahu apakah keluarga Halid akan ikut maju, ini masih perlu ditunggu,” tambahnya.

Sekretaris DPD I Golkar Sulsel, Marzuki Wadeng, mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu arahan resmi dari DPP.

Menurutnya, jika hingga masa bakti berakhir belum ada jadwal Musda, maka besar kemungkinan DPP akan menunjuk pelaksana tugas (Plt) untuk memimpin Golkar Sulsel sementara waktu.

“Sampai sekarang ini belum ada jadwal (Musda). Kami tetap berharap Musda bisa digelar tahun ini,” katanya saat dihubungi Tribun Timur, Senin (10/11/2025).

“Tapi karena masa bakti kami berakhir tanggal 19 November dan belum ada jadwal dari DPP, kemungkinan besar akan ditunjuk pelaksana tugas,” tambah dia.

Ia mengungkap, penunjukan Plt merupakan langkah organisatoris yang biasa dilakukan partai jika terjadi kekosongan kepemimpinan akibat masa jabatan berakhir.

“Siapa yang akan ditunjuk kami belum tahu karena itu sepenuhnya wewenang DPP,” ungkapnya.

Marzuki mencontohkan seperti halnya yang terjadj di Provinsi Riau.

Tapi kebiasaan seperti di provinsi lain, misalnya Riau, kalau masa baktinya sudah habis sementara Musda belum digelar, biasanya ditunjuk Plt untuk menjalankan roda organisasi,” jelasnya.

Dirinya memastikan, meski masa jabatan segera berakhir, seluruh pengurus masih menjalankan tugas hingga waktu berakhirnya masa bakti.

Setelah itu, segala kegiatan akan berhenti menunggu keputusan DPP terkait kepengurusan sementara maupun jadwal Musda berikutnya.(*)

Sumber: Tribun Timur
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved