Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Menkeu Purbaya

Sosok Misbakhun DPR RI Protes Keras Gaya Komunikasi Purbaya, Keberatan Menkeu Bahas Dana MBG

Politisi Partai Golkar itu meminta Purbaya fokus saja pada ruang lingkup kinerjanya, dalam bidang ekonomi.

Editor: Ansar
Kolase Tribun-timur.com
MENKEU PURBAYA - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun saat sedang sidang rapat DPR RI dan Menkeu Purbaya. Politisi Partai Golkar itu meminta Purbaya untuk fokus pada ruang lingkup kinerjanya dalam bidang ekonomi. 

“Kalau penyerapannya hanya sekian, ya kita ambil juga uangnya. Kita sebar ke tempat lain atau untuk mengurangi defisit, atau untuk mengurangi utang,” kata Purbaya.

Namun, Purbaya mengatakan tidak serta merta tak membantu Badan Gizi Nasional (BGN) agar penyerapan anggaran secara optimal.

Dia mengungkapkan bakal membentuk tim berisi tenaga manajemen dan keuangan dari Kemenkeu untuk membantu pengoptimalan anggaran.

“Kita coba bantu, termasuk kirim manajemen segala macam. Orang keuangan banyak kan, biar kerja lah,” ujarnya.

Lalu pada Selasa (7/10/2025), Purbaya juga menegaskan akan tetap memangkas anggaran Program MBG apabila ada dana yang tidak terserap. 

Pernyataan ini disampaikan Purbaya menanggapi permintaan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang sebelumnya mengingatkan agar anggaran MBG tidak ditarik kembali.

“Tetap saya akan assess. Kalau akhir Oktober saya tahu, nanti sampai Desember, beberapa triliun enggak terpakai (anggaran MBG), ya saya ambil uangnya, Enggak ada bedanya kok. Enggak ada yang berubah, hanya itu aja,” ujar Purbaya di Balai Kota Jakarta.

“Kalau enggak dipakai, ya, diambil. Di sana juga nganggur duitnya. Saya sebarin ke tempat lain yang lebih siap,” imbuhnya.

Usulan DPR RI untuk Kebijakan Purbaya

Mukhamad Misbakhun menyoroti pentingnya kebijakan yang berpihak pada rakyat agar diterapkan menjadi kebijakan Purbaya.

Khususnya dalam menjaga daya beli dan memperkuat kelas menengah.

Misbakhun menyarankan agar tarif pajak pertambahan nilai (PPN) bisa kembali diturunkan guna mendorong konsumsi domestik. 

“Saya yang waktu itu mengingatkan supaya (kenaikan) PPN ini ditahan benar, kalau perlu PPN kita turunkan kembali ke 10 persen dan kalau perlu ke 8 persen."

"Untuk apa? Mengangkat daya beli masyarakat. Nah ini dalam rangka apa? Seperti yang disampaikan, kita menghadapi tekanan di daya beli,” ujar Misbakhun.

Ia juga mengingatkan pentingnya reformasi sistem bantuan sosial (bansos) bagi kelas menengah rentan agar tidak jatuh miskin.

Sumber: Tribun Timur
Halaman 2 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved