Masalah Baru Makan Bergizi Gratis Muncul, Bukan Keracunan Lagi

TRIBUN-TIMUR.COM - Makan bergizi gratis (MBG) program Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo - Gibran kini jadi sorotan.

Selain membuat siswa keracunan, menu MBG ditemukan belatung.

Beredar video menunjukkan menu MBG di Kabupaten Tanggamus, Lampung terinfeksi larva belatung.

Pada dasarnya, larva belatung berbahaya, meskipun tingkat bahayanya tergantung pada situasinya.

Belatung sendiri adalah larva dari lalat, yang sering ditemukan di lingkungan kotor atau pada bahan organik yang membusuk, seperti sampah, bangkai, atau makanan basi.

Belatung sering kali menjadi pembawa bakteri berbahaya.

Ketika belatung atau makanan yang terkontaminasi belatung termakan, bakteri ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia dan menyebabkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari keracunan makanan, diare, mual, hingga demam.

Dalam video, perekam terlihat menunjukkan larva-larva ulat yang berada di tepian celak ompreng pada lauk telur ceplok dan sayur.

"Tolong dapur MBG cek kesehatannya, masa ini ada ulatnya. Tidak baik untuk anak-anak. Dengan terpaksa, makanan ini tidak kami bagikan kepada siswa. Mohon diperhatikan higienis dan kesehatannya di dapur MBG," ungkap perekam video tersebut.

Insiden ini terjadi pada Rabu (14/9/2025) di SDN 1 Karang Agung, Kecamatan Semaka, di mana makanan tersebut dikirim oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur Pekon Sudimoro.

Perekam video juga menyampaikan bahwa kegiatan santap MBG langsung dihentikan setelah penemuan tersebut.

Sulaiman, salah satu orangtua murid menyatakan, keputusan sekolah untuk membatalkan pembagian MBG adalah langkah yang tepat.

"Untung ketahuan, coba kalau sudah dibagi dan dimakan, yang jadi korban kan anak-anak kami," kata Sulaiman saat dihubungi pada Kamis (25/9/2025). 

Hingga saat ini, Ketua Satgas MBG Provinsi Lampung, Saipul, belum memberikan konfirmasi atau keterangan resmi mengenai insiden tersebut.

Jawa Barat Tempati Peringkat Tertinggi Kasus Keracunan

Pengawasan terhadap program MBG menjadi sorotan publik setelah banyaknya laporan kasus keracunan yang dialami siswa.

Tercatat, ratusan siswa di 16 provinsi mengalami keracunan usai menyantap menu MBG dengan total mencapai 5.626 kasus.

Dari 5.000-an kasus keracunan MBG itu, Jawa Barat menempati peringkat tertinggi dengan laporan sebanyak 2.051 kasus.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan melakukan evaluasi secara total pelaksanaan program MBG di wilayahnya.

Dedi Mulyadi melihat, ada dua hal yang perlu dievaluasi yakni soal kualitas menu makanan yang disajikan, serta kemampuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai vendor pelaksana kegiatan.

"Pertama, penyelenggara kegiatannya mampu atau tidak dan yang kedua, makanan yang disajikan sesuai dengan harga atau tidak," kata Dedi Mulyadi di Bale Pakuan, Kota Bogor, Rabu (24/9/2025).

"Kedua hal itu yang akan menjadi objek penyelidikan saya, artinya, saya akan mengevaluasi dalam dua hal itu," lanjutnya.

Dalam sepekan ini, Dedi Mulyadi akan bertemu dengan pengelola SPPG di Jawa Barat.

Hal itu dilakukan untuk melihat serta memastikan unsur kelayakan pelayanan.

Jika ditemukan adanya pengelola SPPG yang tidak memenuhi standar pelayanan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengambil tindakan tegas berupa penggantian.

"Kalau ternyata tidak mampu dan angka keracunan tetap tinggi, tentu harus ada evaluasi, vendor pelaksana yang tidak sesuai dengan harapan harus diganti," kata Dedi Mulyadi.

Ia mengatakan, banyak siswa yang akhirnya menjadi trauma akibat kasus ini.

Meski belum ada laporan korban jiwa, namun kasus keracunan MBG menimbulkan dampak serius terhadap kondisi psikis para siswa.

"Walau tidak ada (laporan kasus) meninggal, anak-anak yang seharusnya mendapat asupan gizi justru keracunan, itu menimbulkan trauma," kata Dedi Mulyadi.

Menurutnya, kasus keracunan MBG terjadi karena adanya ketimpangan antara jumlah peserta penerima MBG dengan jumlah pelayan di SPPG.

Selain itu, jarak atau lokasi distribusi yang jauh serta pola penyajian makanan yang tidak sesuai turut memicu kasus keracunan.

"Misalnya, masaknya jam 1 malam, tapi disajikan jam 12 siang, jarak waktunya terlalu lama, itu perlu dievaluasi," kata Dedi Mulyadi.

"Kalau penyelenggara tidak mampu, ya harus diganti dengan yang lebih mampu," jelasnya.

Artikel ini telah tayang di Wartakota / TribunJabar.id