Nasib PSSI dan BUMN Usai Erick Thohir Dilantik Menpora, Ikuti Jejak Zainudin Amali?

TRIBUN-TIMUR.COM - Erick Thohir kini menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

Pergeseran Erick Thohir ke Menpora menyisakan pertanyaan soal nasib posisi ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Setelah dilantik Menpora pada Rabu (17/9/2025) kemarin, Erick Thohir mengaku masih menjabat sebagai ketua PSSI.

PSSI adalah organisasi olahraga berbadan hukum perkumpulan yang bersifat independen.

PSSI merupakan anggota resmi FIFA dan AFC, serta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Dua induk utama yang menaungi PSSI adalah FIFA di tingkat global dan AFC di tingkat regional Asia.

FIFA atau Fédération Internationale de Football Association berkedudukan di Zürich, Swiss.

Organisasi ini berdiri sejak 1904 dan menjadi pengelola tertinggi sepak bola dunia, termasuk penyelenggara Piala Dunia.

Semua asosiasi sepak bola nasional, termasuk PSSI, menjadi anggota resmi FIFA.

Sementara itu, AFC atau Asian Football Confederation bermarkas di Kuala Lumpur, Malaysia.

Didirikan pada 1954, AFC berfungsi sebagai induk sepak bola di kawasan Asia dan Australia.

AFC menggelar berbagai kompetisi, mulai dari Piala Asia, Liga Champions Asia, hingga turnamen usia muda.

Dengan keanggotaan di FIFA dan AFC, PSSI terhubung langsung dalam sistem sepak bola internasional, baik di level dunia maupun regional.

Namun, karena olahraga masuk ranah kebijakan negara, Kemenpora tetap memiliki peran sebagai pembina dan pengawas kegiatan olahraga nasional, termasuk sepak bola.

KONI adalah organisasi yang membina, mengoordinasikan, dan mengawasi kegiatan olahraga prestasi di Indonesia.

Menurut Erick, jabatan menteri bukan halangan untuk memimpin PSSI.

"Hari ini iya (masih Ketum PSSI) karena kalau kita lihat sebelumnya kan saya, waktu menteri BUMN, statusnya juga sah," ucap Erick, Rabu sore.

Posisi Erick di ketua PSSI menjadi pertanyaan .

Sejumlah praktik di mana pejabat Kemenpora tidak rangkap jabatan dengan federasi olahraga, termasuk PSSI.

Contohnya, pada 2023 lalu, Zainudin Amali memilih mundur dari Menpora setelah terpilih sebagai wakil ketua PSSI.

Mengenai hal tersebut, Erick menyerahkan posisinya sebagai ketua PSSI kepada Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA).

"Kita nunggu FIFA. Kita tunggu surat dari FIFA seperti apa, saya tidak mau mendahului, karena FIFA punya statuta dan aturan," kata Erick.

Dia juga mengungkapkan akan melaporkan soal perubahan jabatannya ini ke FIFA.

"Yang pasti kita akan lapor ke FIFA seperti apa, nanti kita tunggu laporan dari sana," ujar dia.

Nasib Menteri BUMN

Selain posisi ketua PSSI, kursi menteri BUMN yang ditinggal Erick Thohir juga menjadi pertanyaan.

Pasalnya, pada reshuffle kemarin, Presiden Prabowo Subianto tidak melantik menteri BUMN untuk menggantikan Erick Thohir.

Erick enggan mengomentari hal tersebut dan menyerahkannya kepada Prabowo.

"Oh itu hak prerogatif Presiden (Prabowo)," kata dia.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan, posisi Menteri BUMN akan diisi oleh Wakil Menteri BUMN untuk menjadi pejabat ad interim.

Saat ini ada tiga orang yang menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN, yakni Kartika Wirjoatmodjo, Aminuddin Ma'ruf, dan Dony Oskaria.

Kendati begitu, Prasetyo belum menandatangani keputusan siapa yang bakal mengisi posisi itu.

"Kemungkinan dari Wamen (BUMN). Belum (ditunjuk), saya belum tanda tangan ad interimnya," ucap Prasetyo.

Prasetyo melanjutkan, Presiden Prabowo masih mencari sosok yang tepat untuk mengisi Menteri BUMN definitif setelah Erick Thohir diangkat menjadi Menpora.

Ia pun berharap, posisi Menpora yang diisi oleh Erick Thohir dapat membawa atlet kelas dunia di setiap cabang olahraga.

"Memang kita berharap tidak hanya sepak bola (yang maju). Ini kan kita semua paham bahwa Pak Erick Thohir punya sejarah prestasi yang panjang dalam hal olahraga, dan itu yang kita inginkan tidak hanya sepak bola. Beban yang kita berikan kepada Pak Erick Thohir sangat berat untuk semua olahraga, kita pengen ya menuju kelas dunia," kata Prasetyo.

BUMN memiliki posisi penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Selain menjalankan fungsi bisnis, BUMN juga ditugaskan untuk melaksanakan berbagai misi negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Secara umum, tugas utama BUMN adalah memberikan pelayanan publik, mengelola sumber daya strategis, serta menjadi agen pembangunan di berbagai sektor.

BUMN berperan dalam menyediakan kebutuhan masyarakat, mulai dari energi, transportasi, perbankan, telekomunikasi, hingga pangan.

Selain itu, BUMN dituntut menghasilkan keuntungan yang dapat menjadi sumber penerimaan negara melalui dividen.

BUMN juga menjadi sarana pemerintah dalam mendorong pemerataan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing industri nasional.

Kementerian BUMN menyatakan, keberadaan badan usaha negara bukan hanya untuk kepentingan komersial, tetapi juga untuk memastikan hadirnya negara di tengah masyarakat.

Dengan begitu, BUMN diharapkan dapat sejalan dengan visi pembangunan nasional sekaligus memberikan manfaat nyata bagi rakyat. (*)