Alasan PPP Sumbar Dukung Mardiono di Muktamar X, Bertentangan Pernyataan Romahurmuziy

TRIBUN-TIMUR.COM - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Barat (Sumbar) menyatakan dukung Muhammad Mardiono.

PPP Sumbar dukung sebagai ketua umum partai dalam Muktamar X PPP pada 27–29 September 2025 di Jakarta.

Dukungan itu disampaikan Ketua DPW PPP Sumbar Hariadi dalam Musyawarah Wilayah III PPP Sumbar, di Padang, Sabtu (6/9/2025). 

Menurut Hariadi, Mardiono yang saat ini menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP merupakan sosok tepat untuk memimpin partai periode 2025-2030.

"Kami solid mendukung Pak Mardiono di Muktamar X PPP mendatang," katanya kepada Kompas.com, Sabtu (6/9/2025).

Hariadi menekankan, PPP ke depan harus dipimpin oleh kader internal yang memahami seluk-beluk partai sehingga mampu membawa partai berlambang Ka'bah itu kembali ke masa kejayaan.

“Sosok itu ada pada Pak Mardiono yang sudah mengabdi di PPP selama 28 tahun,” ujarnya.

Mardiono siap maju di Muktamar X 

Pada kesempatan yang sama, Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono menyatakan siap maju jika mendapat dukungan dari kader daerah.

“Jika didukung dan diberi amanah, insyaallah saya siap,” katanya.

Mardiono menuturkan, dalam dua pemilihan umum (pemilu) terakhir, yakni 2019 dan 2024, PPP mengalami kemunduran akibat konflik internal.

“Sejak partai didirikan tahun 1973, kami sudah beberapa kali menghadapi masa sulit akibat konflik internal. Puncaknya pada 2024, kami tidak lolos ke parlemen DPR RI,” ujarnya.

Mardiono berharap Muktamar X menjadi momentum kebangkitan PPP untuk kembali menjadi partai besar.

“Ibarat roda, saat ini kami berada di bawah. Tapi roda itu berputar, kami ingin kembali ke atas. Tentu dengan kerja keras semua kader,” tegasnya.

Mardiono optimistis PPP bisa bangkit pada Pemilu 2029 karena semangat kader dari pusat hingga daerah semakin kuat.

“Semangat membawa PPP kembali menjadi partai besar inilah yang menjadi bahan bakar seluruh kader. Momentumnya ada di Muktamar nanti,” katanya. 

Rekam Jejak Maridiono

Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dinilai gagal memimpin partai berlambang Ka'bah.

Penilaian itu disampaikan Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy atau Rommy yang menganggap Mardiono juga tidak layak kembali maju sebagai ketua umum PPP.

"Kepemimpinan saat ini sudah gagal mempertahankan PPP di Senayan. Jadi, untuk dimajukan lagi sebagai caketum jelas sudah sangat tidak layak. Hampir seluruh DPW dan DPC sangat setuju dengan hal ini. Sekarang tinggal siapa caketumnya?" ujar Rommy kepada Kompas.com, Rabu (14/5/2025).

PPP, kata Rommy, sebaiknya tak kaku dalam melihat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang mensyaratkan calon ketua umum harus pernah duduk satu periode di kepengurusan partai.

Menurut Rommy, PPP sebaiknya terbuka untuk mencari calon ketua umum pengganti Mardiono dari luar partai, tak melulu dari internal.

"Karena AD/ART itu bukan kitab suci. Dia bisa diubah tanpa syarat apapun oleh muktamirin sepanjang disetujui mayoritas. Dan berlaku seketika di muktamar," ucap mantan ketua umum PPP itu.

Mardiono sendiri menduduki posisi Plt Ketua Umum PPP lewat proses yang diperdebatkan saat itu.

Ia menduduki kursi pimpinan partai berlambang Kabah itu setelah Suharso Monoarfa dilengserkan sebagai Ketua Umum PPP masa jabatan 2020-2025.

Pemberhentian Suharso sekaligus penunjukan Mardiono diputuskan melalui forum Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP yang digelar di Banten pada Minggu (4/9/2022).

Menjabat sebagai Plt Ketua Umum PPP, siapakah sosok Mardiono sebenarnya?

Profil Mardiono

Mardiono merupakan pria kelahiran Yogyakarta pada 11 Juli 1957, yang dikenal sebagai pengusaha.

Mardiono pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Wilayah PPP Provinsi Banten. Saat PPP dipimpin Romahurmuziy, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum partai berlambang Ka'bah itu.

Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Banten pada 2002-2007. Lalu pada 2007-2012 dan 2012-2017, Mardiono menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin.

Mardiono juga merupakan pemilik sejumlah perusahaan, seperti BCS Group, PT Cipta Niaga Internasional, PT Serang Asri Hotel, PT Bahari Caraka Sarana, PT Bank Perkreditan Rakyat (BPRS) Muamalah Cilegon, PT Albantani Cipta Niaga, dan PT Walle Jasa Pratama.

Pada periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi), Mardiono menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Adapun pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Mardiono menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan.

PPP Gagal ke DPR

Pada era kepemimpinan Mardiono, PPP untuk pertama kalinya gagal mendapatkan kursi di DPR sejak mengikuti pemilihan umum (Pemilu) sejak 1977.

Dalam Pemilu 2024, partai berlambang Ka'bah itu mendapatkan 5.878.777 suara atau 3,87 persen suara. Angka tersebut tak mencapai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 4 persen.

Sementara itu pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024, PPP mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Hanura, dan Perindo.

Baca juga: Taj Yasin Dorong Transformasi di PPP, Harap Kembali ke DPR

Pasangan nomor urut 3 itu duduk di posisi buncit, dengan hanya memperoleh suara sebanyak 27.040.878 atau 16,47 persen.

Sementara itu, PPP sendiri sudah memastikan bahwa Muktamar akan digelar antara Agustus hingga September 2025 mendatang untuk memilih ketua umum definitif.

Juru Bicara PPP, Usman Tokan menjelaskan bahwa keputusan tersebut telah disepakati dalam rapat pengurus harian DPP partai berlambang Ka'bah itu. (*)