Alasan Said Abdullah PDIP Setuju Tunjangan Perumahan DPR Dihapus

TRIBUN-TIMUR.COM - Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI setuju tunjangan perumahan Rp50 juta anggota DPR dihapus.

Hal ini disampaikan Anggota Fraksi PDIP DPR, Said Abdullah saat unjuk rasa meluas ke berbagai daerah.

Said Abdullah menjabat sebagai anggota DPR RI selama lima periode sejak tahun 2004 hingga kini.

Kini, Said menjabat Ketua Badan Anggaran DPR RI menjadi legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur X.

Said mengatakan, tunjangan terhadap anggota DPR bukan sekadar jumlah, tetapi menyangkut nilai nilai etik, empati dan simpai. 

"Kami mengajak seluruh anggota DPR untuk mengukur diri, apakah dalam situasi seperti ini, di saat rakyat mempertanyakan kinerja DPR, mempertanyakan fungsinya sebagai aspirator, di saat perekonomian rakyat serba sulit, mereka menyambung nasib di jalanan, namun DPR mendapatkan tunjangan yang jumlahnya oleh ukuran rakyat kebanyakan sangat luar biasa," kata Said kepada wartawan, Sabtu (30/8/2025).

Said menegaskan, jika ukuran ukuran etik bisa dijalankan oleh anggota DPR, tentu tidak akan ada lagi berbagai tunjangan dan fasilitas yang melampaui nilai-nilai kepatutan (etik). 

"Jika tiap anggota DPR memiliki sensibilitas (empati) terhadap kehidupan rakyat yang pada umumnya masih susah, maka tidak akan lagi ada berbagai fasilitas dari pajak rakyat yang berlebihan," ujarnya.

Selain itu, ia mengajak seluruh anggota DPR untuk lebih mendengarkan dan mengartikulasikan aspirasi rakyat dengan cara yang simpatik, agar DPR dapat tetap menjaga marwah.

Menurutnya, PDIP telah meminta anggota fraksinya untuk memiliki sense of krisis dan terus mawas diri.

"Atas pertimbangan-pertimbangan di atas, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta untuk dihentikan tunjangan perumahan terhadap anggota DPR serta fasilitas lainnya yang di luar batas kepatutan, dan semua itu akan menjadi pelajaran buat kami ke depannya," tegasnya.

Saat ini, aksi demonstrasi meluas ke berbagai daerah. Aksi ini digelar berawal dari protes atas kenaikan tunjangan DPR.

Amarah massa semakin memuncak setelah driver ojek online (ojol), Affan Kurniawan, meinggal setelah terlindas mobil Rantis Brimob dalam unjuk rasa yang digelar pada Rabu (28/8/2025).

Ibas Demokrat: Kami Siap Dievaluasi

Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menegaskan sikap Partai Demokrat terkait isu tunjangan anggota DPR. 

Ia menyampaikan permohonan maaf atas nama fraksi dan menekankan komitmen untuk terus mendengar suara rakyat.

"Kami siap dikritisi, siap dievaluasi, dan terus menjadi bagian dari aspirasi masyarakat," ujar Ibas dalam pidato bertajuk “Demokrat Hadir Untuk Rakyat: Mendengar, Bekerja, Dan Menjaga Nilai Kebangsaan," Sabtu (30/8/2025).

Pernyataan itu disampaikan Ibas dalam rangkaian Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional Anggota FPD DPRD Provinsi serta Kabupaten/Kota Gelombang I yang berlangsung di Museum SBY-ANI, Pacitan, Jawa Timur.

Ibas menekankan perlunya introspeksi dan kontemplasi di tengah dinamika politik.

Dia kembali menegaskan permohonan maaf atas nama Fraksi Partai Demokrat maupun seluruh anggota DPR terkait isu tunjangan.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com