Pemkot Makassar Mulai Bedah Anggaran 2027, Program Sapta Mulia Jadi Acuan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar mulai mematangkan arah pembangunan tahun 2027.

Pembahasan anggaran secara maraton bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) digelar akhir-akhir ini.

Pembahasan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 dan APBD Perubahan 2026.

Hampir setiap hari, jajaran pemerintah kota menggelar asistensi bersama OPD untuk menelaah program dan kegiatan yang akan dijalankan pada tahun mendatang.

Kegiatan itu dipimpin langsung Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama tim anggaran pemerintah daerah.

Seluruh kepala OPD diminta memaparkan rencana program yang akan dijalankan sesuai bidang masing-masing.

Tidak hanya kepala dinas, kepala bidang hingga perencana dari setiap instansi juga dilibatkan dalam proses asistensi tersebut.

Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, mengatakan pembahasan dilakukan untuk memastikan seluruh program yang disusun benar-benar selaras dengan dokumen perencanaan daerah.

Menurutnya, pemerintah ingin memastikan setiap rupiah anggaran yang dialokasikan memiliki keterkaitan dengan target pembangunan kota.

"Pak Wali ingin mendengar langsung apa yang menjadi usulan dari setiap kepala SKPD sehingga program yang dibuat benar-benar mendukung RPJMD dan rencana strategis masing-masing perangkat daerah," ujar Andi Zulkifly Nanda diwawancara di Rumah Jabatan Wali Kota Jl HI Saleh Dg Tompo, Kecamatan Ujung Pandang, Rabu (17/6/2026).

Baca juga: Munafri Izinkan Museum Kota Makassar Jadi Lokasi Nobar Pildun 2026

Dalam pembahasan itu, pemerintah tidak hanya melihat usulan program baru.

Program yang sedang berjalan pada tahun 2026 juga ikut dievaluasi untuk melihat tingkat realisasi dan efektivitas pelaksanaannya.

Jika terdapat kegiatan yang sulit direalisasikan hingga akhir tahun, maka pemerintah akan melakukan penyesuaian melalui APBD Perubahan.

Langkah tersebut dilakukan agar anggaran yang tersedia dapat digunakan pada program yang lebih siap dilaksanakan.

Asistensi juga menjadi sarana sinkronisasi antara program pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pemkot Makassar ingin memastikan seluruh perangkat daerah mendukung agenda pembangunan nasional sesuai kewenangannya masing-masing.

Selain itu, program unggulan yang menjadi visi pemerintahan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham juga menjadi perhatian utama dalam pembahasan.

"Program-program unggulan, program Sapta Mulia, kemudian program nasional dipastikan seluruh SKPD mensuport sesuai dengan kewenangannya," katanya.

Sejumlah sektor strategis menjadi fokus pembahasan dalam penyusunan RKPD 2027.

Bidang pendidikan menjadi salah satu prioritas karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pemerintah juga memberikan perhatian besar terhadap sektor kesehatan.

Peningkatan layanan kesehatan, termasuk bagi masyarakat di wilayah kepulauan, menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam asistensi tersebut.

Sektor infrastruktur juga menjadi perhatian pemerintah kota.

Beberapa proyek strategis yang telah direncanakan mulai ditelaah untuk memastikan kesiapan pelaksanaannya pada tahun mendatang.

Revitalisasi Karebosi turut masuk dalam daftar pembahasan.

Begitu pula dengan sejumlah program pembangunan fasilitas publik lainnya yang dianggap memiliki dampak besar bagi masyarakat.

Pemerintah juga membahas dukungan anggaran terhadap pengembangan kawasan olahraga, termasuk rencana pembangunan stadion.

Setiap perangkat daerah diminta menjelaskan bentuk dukungan yang dapat diberikan sesuai tugas dan fungsinya.

Selain pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, isu persampahan menjadi salah satu topik utama dalam pembahasan anggaran.

Pemerintah menilai persoalan sampah membutuhkan perhatian lebih besar karena volume sampah Kota Makassar terus meningkat setiap tahun.

Kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa yang semakin terbatas menjadi salah satu alasan perlunya langkah strategis jangka panjang.

Karena itu, pemerintah mulai menyiapkan rencana pembebasan lahan tambahan di kawasan sekitar TPA.

Lahan tersebut diproyeksikan untuk mendukung pengembangan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern.

"Itu menjadi program prioritas karena TPA sudah tidak bisa lagi menampung begitu banyak volume sampah," ujarnya.

Pemerintah juga menyiapkan skenario pembangunan fasilitas pengolahan sampah, termasuk konsep TPST dan TPS3R.

Langkah itu diharapkan mampu mengurangi beban sampah yang selama ini langsung dibuang ke TPA. (*)