Pemkot Makassar-BPBD Siaga El Nino Godzilla, Antisipasi Kekeringan Ekstrem

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memberi perhatian serius potensi fenomena alam ekstrem yang diperkirakan terjadi tahun ini.

Termasuk ancaman kekeringan panjang akibat El Nino berintensitas tinggi.

El Nino adalah fenomena iklim alami berupa pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tropis bagian tengah dan timur di atas rata-rata normal.

Fenomena ini melemahkan angin pasat, menyebabkan awan hujan bergeser dari Indonesia ke Pasifik, dan sering memicu kekeringan panjang serta kebakaran hutan di Indonesia.

Adapun El Nino Godzilla adalah istilah populer untuk fenomena El Nino yang sangat kuat, ditandai pemanasan suhu permukaan laut Samudra Pasifik yang masif.

Istilah ini menggambarkan kekuatan monster, merujuk pada dampak iklim ekstrem, kekeringan panjang, krisis air bersih, dan gagal panen yang besar, terutama diprediksi di Indonesi

Munafri menegaskan, kesiapsiagaan seluruh perangkat daerah harus diperkuat sejak dini.

Harapannya, dampak bencana bisa ditekan semaksimal mungkin.

Hal tersebut disampaikan Munafri saat menghadiri Hari Kesiapsiagaan Bencana di Kantor BPBD Makassar Jl Kerung-kerung, Rabu (29/4/2026). 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, jajaran OPD, unsur TNI-Polri, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Menurut Munafri, fenomena yang disebut sebagai El Nino Godzilla menjadi perhatian khusus karena berpotensi memicu kekeringan lebih parah dibanding kondisi normal.

“Ini menjadi perhatian ekstra bagi kita semua karena tingkat kekeringannya diperkirakan sangat tinggi,” ujarny

Pemkot Makassar memproyeksikan puncak dampak kekeringan akan terjadi pada Juli, Agustus, dan September.

Karena itu, langkah antisipasi diminta berjalan sebelum memasuki periode tersebut.

Munafri meminta seluruh jajaran pemerintah kota tidak menunggu situasi darurat terjadi baru bergerak, melainkan menyiapkan strategi sejak sekarang.

Dalam skema penanganan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar ditunjuk sebagai leading sector untuk mengoordinasikan lintas instansi.

Ia menekankan seluruh organisasi perangkat daerah harus bergerak dalam satu komando agar penanganan lebih cepat dan tepat sasaran.

“BPBD harus memimpin koordinasi ini. Semua pihak harus terlibat supaya pola penanganan kita maksimal,” katanya.

Selain fokus pada penanganan, ia mengingatkan tujuan utama pemerintah adalah meminimalkan korban jiwa maupun kerugian masyarakat saat bencana terjadi.

Menurutnya, setiap instansi harus memahami tugas dan fungsi masing-masing dalam kondisi darurat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan di lapangan.

“Yang paling penting adalah bagaimana korban bisa diminimalkan. Karena itu semua harus tahu posisi dan perannya masing-masing,” tegasnya.

Pemkot Makassar juga mulai menyiapkan langkah antisipasi penyediaan air bersih bagi warga yang terdampak kekeringan. 

Perencanaan distribusi air disusun berdasarkan proyeksi cuaca dari BMKG.

Kebutuhan air bersih dinilai menjadi prioritas utama apabila musim kering berlangsung lebih lama dari biasanya.

Setelah periode puncak kekeringan berakhir, pemerintah juga mewaspadai potensi hujan dengan intensitas tinggi yang dapat disertai angin kencang.

Perubahan cuaca ekstrem itu diperkirakan muncul akibat perbedaan tekanan udara yang signifikan setelah masa kemarau panjang.

“Setelah September kita harus siap menghadapi hujan tinggi dan angin kencang. Jadi mitigasi tidak berhenti di musim kemarau saja,” jelasnya.

Selain kesiapan infrastruktur, edukasi kebencanaan juga akan diperluas kepada masyarakat, termasuk anak-anak di lingkungan sekolah.

Warga diimbau memahami langkah penyelamatan dasar saat terjadi kondisi darurat dan tidak bertindak panik yang dapat membahayakan diri sendiri.

“BPBD harus aktif melakukan sosialisasi supaya masyarakat tahu apa yang harus dilakukan saat bencana,” pesannya.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar, M Fadli Tahar, menegaskan, mitigasi bencana harus dimulai sejak dini. 

Termasuk melalui edukasi berkelanjutan kepada masyarakat, khususnya anak-anak.

Menurutnya, arahan Wali Kota Makassar menekankan pentingnya kesiapsiagaan sebagai fondasi utama dalam menghadapi potensi bencana.

"Mitigasi itu harus dimulai sejak dini. Kami mengedukasi mulai dari PAUD, SD hingga SMP agar mereka memahami bagaimana menghadapi bencana," ujar Fadli.

Dia menjelaskan, edukasi tersebut bertujuan membentuk kesiapan mental sehingga masyarakat tidak panik saat bencana terjadi. 

Anak-anak diajarkan langkah-langkah dasar menghadapi berbagai jenis bencana yang memiliki penanganan berbeda.

Misalnya, saat banjir masyarakat diimbau segera mematikan aliran listrik untuk menghindari risiko sengatan.

Sementara pada kebakaran, anak-anak diajarkan untuk merayap karena asap beracun cenderung naik ke atas, sehingga posisi rendah lebih aman.

"Dalam kebakaran, yang paling berbahaya bukan hanya api, tetapi asap beracun. Karena itu anak-anak dilatih untuk tetap di bawah dan merayap hingga keluar," jelasnya.

Untuk gempa bumi, lanjut Fadli, masyarakat diajarkan berlindung di bawah meja sebagai langkah awal penyelamatan diri.

Kalak BPBD Makassar juga mengembangkan metode edukasi interaktif melalui pendekatan simulasi dan permainan, termasuk penggunaan teknologi pembelajaran (PR) serta latihan langsung melalui wahana halang rintang.

Konsepnya dibuat menyenangkan agar anak-anak terbiasa, ketika mereka menganggap ini sebagai hal yang biasa, maka saat bencana terjadi mereka tidak panik.

Fadli menekankan bahwa dalam situasi bencana, peran masyarakat sangat krusial. Ia menyebut hanya sekitar 5 persen korban bencana yang diselamatkan oleh petugas, sementara 95 persen lainnya bergantung pada diri sendiri, tetangga, dan masyarakat sekitar.

Karena itu, BPBD Makassar mendorong pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana (Kaltana) dan Kecamatan Tangguh Bencana sebagai upaya memperkuat kapasitas masyarakat di tingkat lokal.

"Masyarakat tidak boleh hanya menjadi objek, tetapi harus menjadi subjek dalam penanggulangan bencana," jelasnya. (*)