Dishub Makassar Mulai Survei Jalur Pete-pete Laut, Pastikan Kesiapan Armada dan Dermaga

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Makassar menjajaki pengembangan transportasi laut antar pulau melalui konsep “pete-pete laut”. 

Langkah ini ditandai dengan survei langsung yang dipimpin Kepala Dishub Makassar, Muhammad Rheza beberapa waktu lalu.

Survei tersebut menyasar beberapa pulau, seperti Pulau Barrang Lompo, Pulau Barrang Caddi, Pulau Lanjukang, hingga Pulau Langkai. 

Rute ini direncanakan menjadi jalur percobaan untuk memperkuat konektivitas antara daratan dan wilayah kepulauan.

Kepala Dishub Makassar, Muhammad Rheza, mengatakan, survei dilakukan untuk memastikan kesiapan pemanfaatan Pete-pete laut tersebut.

“Kami ingin menghadirkan layanan transportasi laut yang terjangkau dan terintegrasi, sehingga mobilitas warga menjadi lebih mudah,” ucap Rheza, Minggu (5/4/2026). 

Ia menjelaskan, konsep “pete-pete laut” diharapkan dapat menjadi solusi transportasi publik yang efektif bagi warga kepulauan yang selama ini masih terbatas aksesnya. 

Tidak hanya itu, program ini juga diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. 

Aktivitas perdagangan dan pariwisata di wilayah kepulauan diprediksi akan meningkat seiring dengan kemudahan akses transportasi.

Dalam survei tersebut, tim Dishub turut melakukan pengecekan kondisi armada, pelabuhan, serta aspek keselamatan pelayaran. 

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa rute yang akan dibuka nantinya memenuhi standar operasional yang berlaku.

Pemerintah Kota Makassar, lanjut Rheza, berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi layanan publik, termasuk di sektor transportasi.

 “Ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap warga kepulauan agar tidak lagi mengalami kesenjangan akses dengan masyarakat di daratan,” tegasnya.

Ke depan, Dishub Makassar akan melakukan evaluasi hasil survei dan menyusun skema operasional yang tepat. 

Pete-pete laut adalah salah satu program Pemkot Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham. 

Munafri ingin memberikan pemerataan layanan publik kepada seluruh masyarakat, termasuk warga kepulauan. 

Kata Munafri, para guru, tenaga kesehatan, hingga masyarakat kerap terkendala akses transportasi. 

Transportasi laut menjadi tantangan bagi warga pulau, terutama saat cuaca tak bersahabat.

Baca juga: Komisi D DPRD Makassar Kawal Program Pete-pete Laut, Muchlis A Misbah: Semoga Tepat Sasaran

Hadirnya armada laut tersebut layaknya pete-pete atau angkot. 

Setiap hari, kapal tersebut akan melayani antar jemput antar pulau. 

Kecamatan Sangkarrang memiliki delapan pulau, yakni Pulau Langkai, Lumu-Lumu, Kodingareng, Barrang Lompo, Barrang Caddi, Lae-Lae, Lanjukang dan Kodingareng Keke. 

"Nantinya, tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, orang tua murid, anak-anak sekolah, maupun masyarakat yang ingin berpindah dari satu pulau ke pulau lain tidak perlu lagi ke Makassar terlebih dahulu," tuturnya. 

"Cukup menunggu perahu yang berputar antar pulau seperti halnya menunggu pete-pete di darat," tambah Munafri.

Selain itu, Wali Kota juga menegaskan perhatian Pemkot terhadap fasilitas jaringan internet di sekolah, kantor pemerintahan, dan puskesmas yang ada di wilayah kepulauan.

Akses digital dinilai menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan di era saat ini.

"Kami memastikan sambungan internet di sekolah, kantor pemerintah, dan puskesmas berfungsi dengan baik. Ini bagian dari upaya kita untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat di pulau," katanya.

Lebih lanjut, dalam jangka menengah, Pemkot Makassar juga berencana menyiapkan fasilitas asrama transit di daratan utama bagi pelajar asal pulau yang menempuh pendidikan di tingkat menengah atas (SMA/SMK).

Dengan adanya asrama, para pelajar tidak lagi harus bolak-balik menyeberang laut setiap hari.

Tak hanya itu, Munafri juga menyampaikan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial RI, untuk mengusulkan  pembangunan Sekolah Rakyat berasrama di wilayah kepulauan.

"Saya sudah bertemu dengan Sekretaris Menteri Sosial dan menyampaikan usulan agar lahan di pulau bisa dimaksimalkan untuk membangun Sekolah Rakyat," jelasnya. 

"Harapannya, anak-anak kita tidak perlu ke luar pulau untuk bersekolah. Mereka bisa belajar di tempat sendiri dengan sistem asrama," lanjut dia.

Munafri menambahkan, saat ini rencana tersebut tengah dalam proses kajian dan akan ditindaklanjuti dalam pertemuan lanjutan di Jakarta.

Wali Kota Makassar, mengajak seluruh masyarakat kepulauan, para tokoh masyarakat, orang tua, serta tenaga pendidik dan kesehatan untuk terus memberikan dukungan terhadap program pembangunan di wilayah pulau.

"Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat, dengan kerja sama dan doa kita semua, cita-cita untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di pulau bisa terwujud," tutupnya. (*)