Capaian Kinerja Mulia Setahun Pimpin Makassar: Dari Penataan Kota hingga Seragam Sekolah Gratis

Ringkasan Berita:

• Setahun kepemimpinan MULIA menunjukkan sejumlah hasil konkret di lapangan. 
• Penertiban parkir liar dan lapak di fasilitas umum dilakukan dengan pendekatan tegas namun humanis. 
• Hasilnya, wajah kota lebih tertib dan ruang publik kembali nyaman bagi pejalan kaki.
• Gerakan cepat pembersihan kanal di tingkat kecamatan dan kelurahan juga mengurangi potensi banjir serta meningkatkan kualitas lingkungan. 
• Di bidang pendidikan dan sosial, program seragam sekolah gratis menjadi simbol keberpihakan.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Suasana hangat tergambar peringatan setahun Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham memimpin Makassar.

Digelar di Tribun Lapangan Karebosi Jl Jenderal Ahmad Yani,Makassar, Jumat (20/2/2026). 

Cuaca tak bersahabat tidak menyurutkan antusiasme para undangan dan peserta hadir. 

Hujan dan hembusan angin justru menambah suasana hangat dan khidmat dalam peringatan setahun kepemimpinan pasangan bertagline Mulia. 

Suasana semakin riuh saat Munafri-Aliyah membuka bingkai foto berukuran besar yang menampilkan potret keharmonisan pasangan politik ini. 

Dalam foto tersebut, masing-masing didampingi pasangannya. 

Disamping Munafri ada Melinda Aksa, begitu juga dengan Aliyah didampingi Ilham Arief Sirajuddin.

Baca juga: Setahun Pimpin Makassar, Aliyah Ilham: Saya Jagaki Pak Wali, Kita Jagaka

Sementara di layar, ada potongan video perjalanan keduanya dalam menapaki pemerintahan. 

Munafri dan Aliyah diberi panggung menyampaikan proses perjalanan satu tahunnya memimpin Kota Makassar. 

Sejumlah program unggulan mulai menunjukkan hasil di lapangan.

Mulai dari penataan parkir liar, pembenahan drainase dan kebersihan lingkungan, penguatan layanan publik. 

Hingga program sosial seperti seragam sekolah gratis yang mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Di sektor penataan kota, langkah tegas namun humanis dilakukan dalam menertibkan parkir liar dan lapak yang berdiri di atas fasilitas umum.

Pendekatan persuasif juga dikedepankan menunjukkan bahwa pemerintah hadir bukan untuk menghukum, tetapi untuk menata demi kepentingan bersama. 

Hasilnya, wajah kota menjadi lebih tertib, akses pejalan kaki lebih nyaman, dan ruang publik kembali pada fungsinya.

Komitmen terhadap kebersihan dan perbaikan infrastruktur lingkungan diwujudkan melalui gerakan cepat di tingkat kecamatan dan kelurahan. 

Kanal-kanal yang sebelumnya tersumbat kini rutin dibersihkan, mengurangi potensi banjir dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman warga.

Di bidang pelayanan sosial dan pendidikan, realisasi program seragam sekolah gratis menjadi bukti keberpihakan pada masyarakat kecil. 

Program ini bukan hanya meringankan beban orang tua, tetapi juga menjadi simbol bahwa pemerintah memahami kebutuhan riil warga.

Kepemimpinan Appi-Aliyah menunjukkan konsistensi antara janji dan realisasi, antara visi dan aksi.

Munafri memaparkan terkait legitimasi publik dan capaian kinerja berbasis dampak. 

"Saya perlu ingatkan, bahwa masuk tahun kedua harus menjadi fase percepatan program yang berdampak nyata dan langsung dirasakan masyarakat," ujarnya. 

Hadir Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, jajaran pimpinan dan anggota DPRD Makassar, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua TP PKK Melinda Aksa, serta para pejabat dan pegawai lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Munafri mengingatkan, pemerintahan tidak boleh terjebak dalam pola lama yang mengulang kesalahan tanpa proses pembelajaran.

"Begitu naifnya kita ketika hal-hal yang kemarin dianggap tidak berhasil lalu kita ulang lagi di tahun ini, lalu diulang lagi di tahun berikutnya. Ini tidak akan memberikan dampak apa-apa," tegasnya.

Menurut politisi Golkar itu, setiap kegagalan harus menjadi bahan evaluasi agar tidak terulang. 

Pemerintah harus membangun budaya pembelajaran, bukan sekadar budaya sektoral.

Dia menilai OPD di lingkungan Pemkot Makassar sejatinya diisi oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas, pengalaman, dan pengetahuan yang memadai. 

Namun, persoalan utamanya bukan pada sumber daya manusia, melainkan pada arsitektur berpikir dan sistem kerja yang belum berubah.

"Bukan karena tidak mampu. Tapi karena arsitektur kinerja yang belum berubah. Kita belum mampu mengubah cara berpikir dalam proses pembangunan," tegas Appi.

Munafri menginginkan model pembangunan lama yang masih berjalan secara administratif, mulai dari RPJMD, Renstra, Renja, kegiatan, hingga laporan. 

Menurutnya, pendekatan tersebut belum sepenuhnya berorientasi pada penyelesaian masalah kota.

Ke depan, ia menginginkan perubahan paradigma. 

Dimulai dari identifikasi persoalan kota, penentuan target perubahan, perancangan proses transformasi, hingga intervensi terpadu yang tepat sasaran.

"Setelah intervensi dilakukan, dampaknya harus diukur. Kalau belum berdampak sesuai harapan, berarti prosedurnya yang harus diperbaiki," jelasnya.

Mantan CEO PSM itu menekankan, pentingnya alat ukur yang disepakati bersama, sehingga setiap program dan kegiatan memiliki indikator dampak yang jelas dan terukur.

Munafri menyampaikan, refleksi jujur atas satu tahun pemerintahan yang telah berjalan.

Ia mengakui, kerja pemerintah meningkat dan sistem mulai tertata, namun dampaknya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.

Menurutnya, publik ingin melihat proses yang nyata, bukan sekadar pembenaran atas apa yang dilakukan pemerintah.

Ketika manfaat program tidak sampai kepada masyarakat, alasan apa pun akan sulit diterima.

"Legitimasi publik itu bukan diberikan saat pelantikan, tetapi diperbaharui setiap hari melalui perubahan yang dirasakan masyarakat," imbuh Ketua Golkar Makassar itu. 

Munafri juga merumuskan empat pembelajaran utama dari tahun pertama kepemimpinannya, program tidak otomatis menyelesaikan masalah. 

Banyak kegiatan tidak selalu berarti banyak perubahan Kota.

Inovasi tidak otomatis berdampak. Inovasi tanpa integrasi hanya akan menjadi proyek yang membingungkan.

Anggaran besar tidak otomatis efektif. Efektivitas ditentukan oleh fokus, bukan jumlah anggaran.

Reformasi birokrasi administrasi tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah reformasi manajemen kinerja.

Ia menegaskan, arah perbaikan di tahun kedua adalah mengubah pola kerja dari working in government menjadi problem solving government.

"Menggeser perencanaan dari berbasis program menjadi berbasis penyelesaian masalah kota. Mengubah indikator kinerja dari sekadar output menuju outcome dan impact," tuturnya.

Oleh sebab itu, mengalihkan evaluasi dari laporan administratif ke realitas lapangan, mengubah kerja OPD dari sektoral menjadi kolaboratif. Dan menggeser peran pimpinan dari pengendali administrasi menjadi pengarah dampak.

Munafri menegaskan, jika tahun pertama adalah fase pembenahan sistem kerja, maka tahun kedua adalah fase percepatan dampak.

"Makassar tidak kekurangan kerja. Makassar sedang menyempurnakan cara bekerja," ungkapnya.

Dengan refleksi tersebut, kepemimpinan MULIA memasuki tahun kedua dengan komitmen mempercepat transformasi tata kelola dan menghadirkan pemerintahan yang lebih berdampak bagi Kota Makassar.

Appi menambahkan, satu tahun bukan waktu yang cukup untuk menyempurnakan sistem birokrasi atau memastikan seluruh kebutuhan masyarakat terpenuhi. 

"Saya tidak ingin di tahun kedua posisi ini melorot. Kita harus melompat lebih tinggi untuk memastikan pelayanan publik menjadi sesuatu yang benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.

Munafri mengajak seluruh jajaran dan masyarakat untuk terus mengawal pemerintahan secara baik.

"Sampaikan kepada kami ketika kami lalai dan tegur kami ketika kami salah. Tidak ada satu pun yang kami lakukan untuk kepentingan pribadi. Semua demi pelayanan publik yang lebih baik," tutup Munafri. (*)