92,5 Persen Pengguna di Makassar Nilai Lontara+ Permudah Akses Layanan Pemerintah

Ringkasan Berita:

• Transformasi layanan publik berbasis digital melalui Lontara+ menunjukkan dampak positif. Sebagian warga Makassar memanfaatkan fitur aduan untuk melaporkan persoalan lingkungan seperti drainase, lampu jalan, dan sampah. 
• Mayoritas pengguna menilai aplikasi mudah digunakan, respons penanganan laporan tergolong cepat, serta meningkatkan keterbukaan pemerintah. 
• Hingga Februari 2026, puluhan ribu warga telah mengunduh aplikasi dengan ribuan aduan tercatat dan sebagian besar telah ditindaklanjuti.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Transformasi layanan publik berbasis digital yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar melalui aplikasi Lontara Plus menunjukkan hasil signifikan. 

Hal ini tercermin dari hasil survei persepsi publik yang menggambarkan tingkat pemanfaatan, efektivitas, hingga kepuasan masyarakat terhadap aplikasi layanan dan pengaduan tersebut.

Parameter Publik Indonesia (PPI) telah merilis survei kepuasan publik terhadap satu tahun kepemimpinan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham. 

Survei tersebut juga memotret tujuh program prioritas Munafri-Aliyah (Mulia). 

Survei tersebut melibatkan 600 responden yang tersebar merata di 15 kecamatan di wilayah Makassar. 

Dengan margin of error sebesar 4,08 persen serta tingkat kepercayaan di atas 95 persen

Khusus program Makassar Super Apps Lontara+, sebanyak 30,1 persen responden menyatakan telah mengunduh dan menggunakan Lontara+.

Direktur PPI Ras MD menjabarkan, angka tersebut cukup positif mengingat Lontara+ tergolong baru dan masih berada dalam fase penguatan sosialisasi kepada publik.

Dari kelompok pengguna aktif, survei kemudian menggali fitur apa yang paling sering diakses masyarakat. 

Fitur aduan masyarakat menjadi layanan dominan yang digunakan. 

Sebanyak 77,5 persen responden menyebutkan, alasan utama mereka membuka Lontara Plus untuk menyampaikan laporan dan keluhan terkait persoalan lingkungan sekitar.

Mulai dari masalah drainase, lampu jalan, kebersihan, hingga berbagai layanan publik lainnya.

"Temuan ini menunjukkan bahwa Lontara+ telah berfungsi sesuai tujuan utamanya, sebagai kanal resmi pengaduan masyarakat yang mudah dijangkau," papar Ras MD menampilkan rilis temuannya, Kamis (19/2/2026). 

Lanjut Ras, Lontara+ dinilai menjawab kebutuhan warga akan ruang penyampaian aspirasi yang cepat, praktis, dan terdokumentasi dengan baik.

Survei juga menyoroti aspek yang kerap menjadi sorotan publik dalam layanan pengaduan, yaitu kecepatan respon. 

Dalam sistem Lontara+, setiap laporan warga memiliki batas waktu penanganan tertentu. 

Untuk menguji efektivitasnya, responden diminta menilai pengalaman mereka setelah menyampaikan aduan. 

Hasilnya, lebih dari 70 persen responden menyatakan bahwa respon terhadap aduan yang masuk melalui Lontara Plus tergolong cepat.

Penilaian tersebut menempatkan kinerja aplikasi dalam kategori baik. 

Artinya, tidak hanya berfungsi sebagai wadah pelaporan, Lontara+ juga dinilai mampu mendorong tindak lanjut nyata di lapangan. 

"Kecepatan respon ini menjadi indikator penting bahwa mekanisme kerja lintas perangkat daerah berjalan relatif efektif," ulasnya. 

Dari sisi kemudahan penggunaan, Lontara+ memperoleh penilaian yang sangat tinggi. 

Sebanyak 90 persen responden menyatakan aplikasi ini mudah digunakan. 

Kemudahan tersebut mencakup tampilan antarmuka yang sederhana, alur pelaporan yang jelas, serta minimnya hambatan teknis saat mengakses layanan. 

Faktor ini dinilai berperan besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memanfaatkan layanan digital pemerintah.

Lebih lanjut, survei mengungkap bahwa 92,5 persen pengguna menilai Lontara+ mempermudah akses layanan pemerintahan. 

Temuan ini mencerminkan adanya pergeseran signifikan dalam cara masyarakat berinteraksi dengan pemerintah. 

Jika sebelumnya pengaduan sering kali harus disampaikan secara berjenjang melalui lurah, tokoh tertentu, atau jalur informal,  kini masyarakat dapat menyampaikan langsung keluhan mereka tanpa batasan ruang dan waktu.

Responden menilai, sebelum adanya Lontara, akses terhadap layanan pengaduan cenderung terbatas dan bergantung pada kedekatan personal atau kecepatan respon aparat setempat

"Dengan hadirnya aplikasi ini, akses tersebut menjadi lebih terbuka, transparan, dan setara bagi seluruh warga," jelas Ras lagi

Dampak positif lainnya terlihat pada persepsi publik terhadap transparansi pemerintahan. 

Sebanyak 87,5 persen responden menyatakan bahwa keberadaan Lontara Plus membuat pemerintah menjadi lebih transparan dalam menangani aduan masyarakat. 

Proses pelaporan yang tercatat secara digital serta adanya jejak tindak lanjut dinilai meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

Dalam survei ini, transparansi tersebut juga dikaitkan dengan kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin

Yakni mendorong pemanfaatan teknologi sebagai instrumen reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Digitalisasi layanan dipersepsikan sebagai langkah konkret untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat.

Secara keseluruhan, tingkat kepuasan publik terhadap program Makassar Apps Lontara+ juga berada pada angka yang tinggi. 

Sebanyak 87,5 persen responden menyatakan puas terhadap keberadaan dan kinerja aplikasi tersebut. 

Angka ini menunjukkan bahwa Lontara tidak hanya diterima, tetapi juga dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat pengguna.

Rangkaian temuan survei ini memperlihatkan tren yang konsisten dan positif. 

Mulai dari intensitas penggunaan, fungsi utama sebagai kanal aduan, kecepatan respon, kemudahan penggunaan, hingga dampaknya terhadap transparansi dan kepuasan publik.

Lontara dinilai berhasil menjawab kebutuhan layanan pemerintahan yang lebih modern, responsif, dan partisipatif.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Muhammad Roem menyampaikan, hingga 20 Februari pukul 10.25 wita jumlah pengguna Lontara+ mencapai 49.775.

Sejak launching pada Juli 2025 lalu, jumlah aduan mencapai 10.983.

Dari jumlah aduan tersebut, Kominfo mencatat 9.164 aduan telah terselesaikan. 

"Dari aduan itu, lima kategori aduan terbanyak ialah lampu jalan, drainase, pangkas atau tenang pohon, sampah, hingga jalan rusak," ujar Roem, Jumat (20/2/2026). 

Adapun 5 Kelurahan yang paling banyak warganya mengakses fitur aduan di Lontara+, Kelurahan Manggala, ⁠Kelurahan Sudiang Raya, ⁠Kelurahan Batua, ⁠Kelurahan Bangkala, dan ⁠Kelurahan Berua. 

Saat ini terdapat sekitar 28 petugas admin yang bekerja di dua command center di Balai Kota Makassar. 

Distribusi laporan ke OPD dilakukan sangat cepat.

“Distribusi awal itu tidak sampai lima menit, bahkan rata-rata kurang dari dua menit,” tegasnya.

Menurut Roem, meski admin sudah bekerja optimal, kekuatan terbesar tetap berada di OPD yang turun langsung menindaklanjuti laporan di lapangan. (*)