Hadiri Sosialisasi Digitalisasi Bansos Kemendagri, Wali Kota Makassar: Bantuan Lebih Transparan

Ringkasan Berita:

• Sosialisasi digitalisasi Bansos Kemendagri berlangsung i Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
• Pemerintah Kota Makassar mendukung percepatan digitalisasi bantuan sosial untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan akurasi data penerima.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menghadiri Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial dan Peran Pemerintah Daerah.

Agenda digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Munafri hadir didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Muhammad Roem, Kepala Dinas Sosial Andi Bukti Djufrie, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Muhammad Hatim Salam, serta Kepala Bagian Protokol Setda Makassar Andi Ardi Rahadia.

Kegiatan tersebut dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.

Agenda jiga dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Pusat Luhut Binsar Pandjaitan, serta perwakilan kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.

Dalam kegiatan itu, Munafri menyampaikan, Pemerintah Kota Makassar mendukung percepatan digitalisasi bantuan sosial untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan akurasi data penerima.

“Bantuan sosial merupakan amanah negara yang harus disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” kata Munafri.

Menurutnya, pemanfaatan sistem digital dalam penyaluran bantuan sosial diperlukan untuk meminimalkan kesalahan data.

Termasuk mencegah tumpang tindih penerima, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program.

Pemkot Makassar akan terus mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait transformasi digital, termasuk dalam program bantuan sosial dan program perlindungan masyarakat.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mengatakan digitalisasi bantuan sosial menjadi langkah penting untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga: 500 Warga Makassar Tak Lagi Masuk Penerima Bansos, Naik Kelas

Ia menjelaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan urusan sosial sebagai pelayanan dasar yang wajib diprioritaskan oleh pemerintah daerah.

Dalam sosialisasi tersebut, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah memperkenalkan rencana piloting digitalisasi bantuan sosial di 40 kabupaten/kota.

Rencana tersebut ditetapkan berdasarkan sejumlah indikator.

Seperti komitmen pemerintah daerah, ketersediaan jaringan internet, kapasitas fiskal, dan kesiapan infrastruktur pendukung.

Ke-40 daerah tersebut akan dibagi ke dalam tujuh wilayah dan dikoordinasikan oleh pejabat eselon II dari kementerian dan lembaga terkait.

Kemendagri menetapkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai leading sector dalam memastikan validitas data penerima bantuan melalui sistem by name by address yang terintegrasi dengan data kependudukan.

Ribka Haluk berharap pemerintah daerah dapat mendukung penuh pelaksanaan piloting digitalisasi bantuan sosial sebelum sistem tersebut diterapkan secara nasional. 

"Transformasi digital yang dibangun ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat," harapnya. (*)