Pegawai Pemkot Makassar Kembali Berkantor Pekan Depan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kembali berkantor pekan depan, Senin (8/9/2025).

Pemkot Makassar menerapkan Work From Anywhere (WFA) pasca kerusuhan di Makassar. 

Kantor DPRD Makassar dan DPRD Sulsel dibakar pada Jumat 29 Agustus 2025.

Sejak saat itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta seluruh pegawai kecuali WFA kecuali pelayanan publik. 

Edaran WFA berlaku mulai 1 hingga 4 September 2025.

Baca juga: Anggota DPRD Sulsel Berkantor di Dinas PU Sampai Gedung Baru Terbangun

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan, aktivitas perkantoran akan normal kembali. 

Proses dan kerja-kerja birokrasi harus tetap berjalan. 

"Insya Allah hari Senin sudah normal. Semuanya akan berjalan normal hari Senin," kata Munafri Arifuddin usai Salat Gaib di Halaman DPRD Makassar Jl Ap Pettarani, Jumat (5/9/2025). 

Selain perkantoran, siswa di Kota Makassar juga sudah bisa kembali sekolah. 

Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Makassar mengeluarkan edaran pembelajaran dari rumah. 

Peserta didik jenjang TK, SD, dan SMP diminta tetap mengikuti pembelajaran secara daring atau online. 

Edaran ini juga dikeluarkan buntut dari insiden tragis yang terjadi pada Jumat (29/8/2025) lalu. 

Anak-anak diharapkan terus berada dalam pantauan orang tua. 

Menghindari bahaya dan terlibat dalam aksi yang bisa menciderai dan melukai masyarakat. 

Secara keseluruhan, Munafri menilai, sitausi Kota Makassar berangsur membaik. 

Kendati begitu, ia tetap menunggu gambaran dari aparat, baik TNI maupun Polri tentang kondisi perkotaan. 

Diketahui, aparat TNI menjaga dan mengawasi sejumlah kantor pemerintahan, termasuk Balaikota. 

Seratus lebih personel melekat selama lima hari di gedung peninggalan belanda tersebut. 

"Kami serahkan kepada teman-teman di TNI-Polri apakah dalam kajian mereka ini sudah bisa ditarik, kalau mau ditarik silahkan, kalau mau dilanjutkan kami juga masih persilahkan," tuturnya 

DPRD Cari Kantor Baru

Munafri merehabilitasi gedung pasca pembakaran. 

Hubungan eksekutif dan legislatif ini merupakan roh dari jalannya pemerintahan.

Para wakil rakyat butuh tempat menjalankan tugas kedewanannya. 

"Komunikasi harus terbangun sambil teman-teman mencari di mana kantor yang sementara, yang representatif," ujarnya. 

Pemerintah Kota Makassar juga sedang mempersiapkan dokumen pengajuan bantuan rehabilitasi Gedung DPRD Makassar. 

Rencana permohonan bantuan ini merupakan respon atas pembakarsan Gedung DPRD Makassar Jumat (29/8/2025) lalu. 

Kondisinya tak layak untuk ditempati berkantor dan melayani masyarakat. 

Proposal bantuan tersebut ditujukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum. 

Dokumen tersebut disiapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. 

Kepala Dinas PU Zuhaelsi Zubir menyampaikan, gedung DPRD Makassar jadi salah satu kantor terdampak bencana sosial.

Untuk persiapan dokumennya, ia masih sementara berkoordinasi dengan Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sulawesi Selatan. 

"Saat ini kami sedang menyiapkan beberapa dokumen teknis sebagai dokumen pendukung dalam surat permohonan rehabilitasi kerusakan bangunan gedung DPRD ke Kementrian PU," ucap Zuhaelsi kepada Tribun Timur, Kamis (4/9/2025). 

Beberapa dokumen teknis yang disiapkan seperti as-built drawing,  spesikfikasi teknis, detail engineering design (DED) bangunan eksisting. (*)