Wali Kota Makassar Pastikan Program Prioritas Tetap Aman di Tengah Penyesuaian APBD Perubahan 2025

TRIBUN-TIMUR.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 dengan memangkas sejumlah pos anggaran.

Meski demikian, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin memastikan langkah ini tidak akan mengganggu program-program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan Munafri dalam rapat paripurna virtual pada Rabu, 3 September 2025, menanggapi pandangan fraksi-fraksi DPRD Makassar.

Ia menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran ini merupakan respons atas evaluasi kondisi fiskal daerah yang lebih realistis.

Munafri memaparkan, target pendapatan daerah mengalami koreksi signifikan, turun 9,02 persen dari Rp5,384 triliun menjadi Rp4,898 triliun.

Penurunan sebesar Rp485 miliar ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

• Pendapatan Asli Daerah (PAD): Turun Rp306,76 miliar (12,35 persen). 

Penurunan ini dipicu oleh kebijakan subsidi listrik 50 persen dari pemerintah pusat yang berdampak pada Pajak Penerangan Jalan (PBJT), serta penyesuaian pajak kendaraan bermotor dan retribusi puskesmas.

• Pendapatan Transfer: Turun Rp179,13 miliar (6,18 persen) akibat berkurangnya bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk mengantisipasi hal ini, Pemkot Makassar berkomitmen mengoptimalkan pendapatan melalui digitalisasi layanan, intensifikasi pajak dan retribusi, serta pemanfaatan aset daerah.

Sebagai konsekuensi dari penurunan pendapatan, belanja daerah juga disesuaikan dari Rp5,684 triliun menjadi Rp5,128 triliun, dengan total pemotongan sebesar Rp555 miliar.

Pemangkasan ini berfokus pada efisiensi tanpa mengorbankan program utama:

• Belanja Modal: Menjadi pos yang paling banyak dipangkas, turun 33,64 persen atau Rp496,83 miliar.

Pemotongan ini menyasar proyek-proyek besar yang diperkirakan tidak akan selesai pada akhir 2025, seperti pembangunan solar panel, motor sampah listrik, dan proyek di kawasan Karebosi.

• Belanja Operasi: Hanya turun tipis 0,69 persen, dari Rp4,167 triliun menjadi Rp4,138 triliun, dengan efisiensi dilakukan pada belanja pendukung yang tidak esensial.
• Belanja Tak Terduga: Dipangkas 75 persen menjadi Rp10 miliar, namun dana darurat untuk bencana tetap tersedia.

Munafri menjelaskan, langkah efisiensi ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 untuk menjaga defisit anggaran agar tetap terkendali.

Meski anggaran dipangkas, Wali Kota Munafri memastikan sepuluh program prioritas Pemkot Makassar tetap berjalan optimal.

Program-program tersebut meliputi:

• Pembangunan stadion, sekolah, dan puskesmas.
• Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan di pulau.
• Program kesehatan seperti Universal Health Coverage (UHC).
• Inisiatif sosial seperti pemberian seragam sekolah gratis.
• Pengembangan ekonomi melalui Makassar Creative Hub, urban farming, dan penguatan UMKM.
• Perbaikan tata kelola pemerintahan.

Di akhir penjelasannya, Munafri menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan alokasi anggaran bisa memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Makassar.(*)