Bawaslu Sulsel Perkuat Basis Data, Minimalisir Potensi Sengketa

TRIBUN-TIMUR.COM - Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Selatan tetap aktif meski saat ini tidak ada tahapan pemilu.

Disampaikan Komisioner Bawaslu Sulsel, Alamsyah, dalam program Ngobrol Politik yang dipandu Host Tribun Timur Makassar, I Luh Devi Sania, Rabu (18/2/2026).

Alamsyah menyatakan Bawaslu tetap berkoordinasi dengan KPU dan partai politik.

Fokusnya adalah pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan pemutakhiran data partai politik.

Selain pengawasan, Bawaslu juga menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat.

Pendidikan politik, khususnya bagi pemilih pemula, menjadi perhatian utama di masa jeda tahapan.

Ia menyinggung pengalaman Pemilu 2024 yang dinilai cukup kompleks.

Dalam satu tahun, terdapat dua momentum besar yang berlangsung berdekatan.

Pada 14 Februari 2024 digelar Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif.

Kemudian pada 27 November 2024, untuk pertama kalinya Pilkada dilaksanakan secara serentak nasional.

Momentum tersebut mencakup pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara bersamaan, termasuk di Sulawesi Selatan.

Setelah Pemilu 2024, apakah Bawaslu masih aktif bekerja?

Sebenarnya jika disebut tahapan jeda, bukan berarti tidak ada kegiatan.

Aktivitas tetap berjalan, hanya saja publik kerap menilai tahapan itu identik dengan momentum besar seperti penetapan pasangan calon atau caleg.

Padahal, saat ini tetap ada dua tahapan penting yang berlangsung.

Yakni pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan.

Kedua hal ini penting sebagai langkah deteksi dini menjelang tahapan pemilu berikutnya.

Apalagi jika tahun depan tahapan kembali dimulai dan regulasi dalam undang-undang tidak mengalami perubahan.

Pemutakhiran ini bertujuan memudahkan penyelenggara dalam memetakan potensi kesalahan data atau resistensi pemilih yang memiliki hak pilih.

Dengan begitu, persoalan bisa diantisipasi lebih awal.

Termasuk bagi generasi muda yang nantinya akan menggunakan hak pilih.

Mereka perlu proaktif memastikan namanya tidak dicatut dalam keanggotaan partai politik.

Sebab pada pemilu sebelumnya, terdapat kasus pencatutan nama.

Misalnya, pemilih berusia 17 tahun atau mereka yang ingin mendaftar sebagai PNS maupun bekerja di instansi pemerintah yang menuntut netralitas.

Jika namanya tercatat sebagai anggota atau masuk dalam struktur partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, hal tersebut bisa berdampak serius terhadap masa depan kariernya.

Tahun ini sudah ada agenda direncanakan?

Alhamdulillah, saat ini sudah memasuki semester pertama pemutakhiran data berkelanjutan.

Kami terus melakukan koordinasi dengan KPU dan sejumlah instansi pemerintah.

Di antaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kesbangpol, serta pengurus partai politik. 

Tujuannya untuk memastikan status keanggotaan dan kepengurusan partai, termasuk jika ada yang pindah partai.

Berdasarkan pengalaman sebelumnya, tahapan ini menjadi salah satu titik fokus pengawasan.

Sebab, pada fase inilah berbagai potensi persoalan dapat lebih dini terdeteksi.

Di 2027 sudah ada tahapan berarti?

Sambil menunggu perkembangan wacana regulasi, dari sisi penyelenggara kami tetap berpedoman pada aturan yang berlaku.

Hingga saat ini, Undang-Undang Pemilu dan Pilkada belum mengalami perubahan.

Jika mengacu pada ketentuan yang ada, tahapan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.

Artinya, jika Pemilu dijadwalkan pada 2029, maka tahapannya diperkirakan sudah dimulai pada 2027.

Karena itu, sejumlah hal penting perlu dideteksi sejak dini.

Termasuk dua agenda utama, yakni pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan pemutakhiran data partai politik.

Perhatian khusus juga diberikan kepada pemilih pemula yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya.

Mereka perlu memahami hak dan kewajiban dalam proses demokrasi.

Apalagi di era digitalisasi yang begitu masif saat ini.

Sebagai penyelenggara, kami memiliki kewajiban untuk mengingatkan generasi Z dan generasi Alpha agar bijak dalam menggunakan media sosial serta tidak mudah terpengaruh informasi yang menyesatkan.(*)