Soroti Isu Viral vs Substansial, Arief Wicaksono Tantang DPRD Makassar Perkuat Analisis Data

Ringkasan Berita:

 

• Arief Wicaksono menyoroti DPRD Makassar agar mampu membedah isu viral dan substansial. 
• Legislator didorong pakai data dan peta sebaran masalah, bukan hanya reaktif terhadap media sosial. 
• Contoh banjir dan krisis air jadi bukti pentingnya perencanaan berbasis data untuk respons cepat dan tepat.

TRIBUN-TIMUR.COM –  Akademisi Universitas Bosowa, Arief Wicaksono menyoroti pentingnya peningkatan kemampuan DPRD Kota Makassar dalam membaca dan membedah isu-isu perkotaan.

Hal itu disampaikan Arief saat menjadi narasumber dalam Diskusi Publik dan Refleksi Akhir Tahun DPRD Kota Makassar. 

Kegiatan ini mengusung tema "DPRD Kota Makassar Membaca Isu, Merespon Aspirasi",  berlangsung di Hotel Aston Makassar, Jl Sultan Hasanuddin, Rabu (24/12/2025).

Diskusi ini dimoderatori Andi Mangara.

Selain Arief Wicaksono, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Hasanuddin Ahmad Yani, dan legislator PKS Hartono juga jadi narasumber. 

Masing-masing menyampaikan materinya secara bergiliran. 

Paparan Arief Wicaksono,  ia menekankan pentingnya literasi DPRD dalam membaca isu sangat krusial agar respons tidak bersifat reaktif. 

DPRD diharapkan mampu menangkap potensi masalah sebelum kejadian berlangsung, bukan baru bergerak ketika dampak sudah dirasakan masyarakat.

Arief mencontohkan, persoalan banjir yang kembali mengemuka pada musim hujan Desember 2025.

Kata Arief, banjir menjadi isu dominan saat ini akibat intensitas hujan dan kelebihan debit air.

Namun menurutnya, persoalan tersebut seharusnya bisa diprediksi lebih awal jika DPRD memiliki kemampuan membaca peta sebaran genangan air secara komparatif dari tahun ke tahun.

“Apakah DPRD pernah melihat peta sebaran banjir terbaru Desember 2025 lalu dibandingkan dengan peta tahun 2024? Dari situ bisa dihitung, apakah titik banjir berkurang atau justru bertambah,” ujarnya.

“Jangan nanti ketika air sudah naik, baru DPRD rapat,” sambungnya..

Selain banjir, Arif menyebut Kota Makassar memiliki beragam isu strategis lain seperti kemacetan, tata ruang, digitalisasi ekonomi, persoalan komunitas, hingga dinamika pasca-pemilihan RT/RW yang dinilainya juga cukup krusial.

Menurutnya, momentum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) seharusnya dimaksimalkan untuk membedah kontradiksi persoalan kota.

Ia mencontohkan, musim kemarau Juli-September warga mengeluhkan krisis air bersih, sementara pada Desember justru menghadapi banjir.

“Apakah DPRD sudah mempertanyakan kontradiksi ini kepada PU atau PDAM? Ini bagian dari komunikasi politik antara legislatif dan eksekutif,” tegasnya.

Arif juga menyoroti ketergantungan DPRD terhadap laporan periodik saat reses. 

Ia mendorong pemanfaatan data alternatif seperti media untuk menangkap aspirasi publik secara real time.

Ia juga mengingatkan adanya tantangan dalam memilah isu viral di media sosial dengan persoalan substantif di akar rumput.

“Yang viral seringkali cepat ditangani, padahal bisa jadi ada masalah yang jauh lebih substansial tapi tidak viral,” ujarnya.

Ia menyarankan DPRD mengumpulkan kata kunci dominan dari kolom komentar media sosial, seperti banjir, macet, sampah, dan air bersih, lalu memetakannya secara sistematis.

Dari sana, DPRD dapat membuat perbandingan before-after untuk mengukur dampak kebijakan atau respons pemerintah.

Arif mengakui, isu dengan engagement tinggi di media sosial cenderung mendapat respons lebih cepat karena berkaitan dengan eksposur dan popularitas politik.

“DPRD memang cenderung lebih reaktif terhadap isu yang viral dibanding laporan formal warga. Ini realitas yang harus dikelola agar tidak mengabaikan persoalan yang lebih mendasar,” pungkasnya. 

Ketua DPRD Makassar Supratman menyampaikan, DPRD memiliki peran strategis sebagai wakil rakyat.

Tidak hanya sebagai lembaga pembuat regulasi dan pengawas jalannya pemerintahan, tetapi juga sebagai jembatan utama antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah. 

Karena itu, kemampuan DPRD Kota Makassar dalam membaca isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat menjadi sebuah keharusan, bukan sekadar pilihan.

"Kita dituntut melek terhadap berbagai isu penting, mulai dari pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga persoalan sosial dan ekonomi kemasyarakatan," kata Supratman. 

Isu-isu tersebut tidak lahir dari ruang kosong, melainkan dari realitas kehidupan warga yang harus didengarkan, dipahami, dan dicarikan solusi bersama.

Menururnya, membaca isu berarti memiliki kepekaan sosial. 

DPRD Makassar dituntut hadir di tengah masyarakat untuk menyerap aspirasi secara langsung melalui reses, dialog publik, kunjungan lapangan, maupun forum musyawarah. 

Aspirasi rakyat bukan hanya untuk didengar, tetapi harus ditindaklanjuti melalui kebijakan nyata yang tepat sasaran dan berkeadilan.

Merespons aspirasi juga berarti berani mengambil sikap. 

DPRD harus mampu menyuarakan kepentingan rakyat secara objektif, kritis, dan konstruktif, sekaligus menjaga sinergi dengan pemerintah daerah demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

"Setiap masukan, kritik, dan harapan masyarakat merupakan energi positif untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Kota Makassar" ujar Supratman.

DPRD Makassar berkomitmen memperkuat peran representatifnya agar aspirasi masyarakat menjadi dasar dalam penyusunan regulasi daerah, penganggaran, serta pengawasan program pembangunan. (*)