Evaluasi Pertanahan di Sulsel, Menteri ATR/BPN Bahas Pendaftaran Tanah Hingga RDTR Daerah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Petahanan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memimpin Rapat Koordinasi Daerah bidang Pertanahan dan Tata Ruang se-Sulsel di Ruang Rapat Pimpinan (Rapim) Kantor Gubernur Sulsel pada Kamis (13/11/2025).

Nusron Wahid menyebut ada sejumlah persoalan pertanahan dan tata ruang dibahas dalam pertemuan tertutup tersebut.

"Pertama, masalah integrasi data antara NIB dan NOP. Dalam rangka meningkatkan PAD dulu. Itu bagaimana caranya NIB nomor induk bidang sama NOP nomor objek pajak itu nyatu, satu data. Sehingga yang punya tanah bayar PBB semua, jumlahnya sama," jelas Nusron Wahid.

NIB merupakan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah menjadi tanda pengenal khusus yang diberikan untuk bidang tanah bersifat unik dan tunggal.

Sementara NOP merupakan nomor identitas objek pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.

Dalam Data Kementerian ATR/BPN, total bidang tanah di Sulsel mencapai 6.346.056 bidang.

Dari jumlah tersebut, total bidang terdaftar 3.372.322 bidang atau 53,14 persen.

Sedangkan tidak terdaftar mencapai 2.973.734 bidang

Sementara bidang tanah bersertipikat mencapai 2.582.679 bidang. Sebanyak 3.763.377 bidang lainnya belum mengantongi sertipikat.

Kemudian persoalan kedua, Nusron mengimbau pemuktahiran sertifikat lama.

"Terutama sertifikat yang terbit antara tahun 1961-1997 supaya dimutakhirkan, supaya tidak tumpang tindih," lanjutnya.

Selanjutnya masalah tata ruang dan revisi Rencana Tata Ruang Berkelanjutan (RTRB).

Nusron juga membahas revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). 

Di Sulsel baru tersedia 38 perda/perkada RDTR dari target 154.

"Pembuatan RDTR yang masih kurang 116," lanjutnya.

Sementara itu RDTR yang terintegrasi dengan OSS baru 29.

Persoalan kelima, Nusron membahas masalah penyelesaian tanah wakaf.

Dari 18.477 bidang tanah wakaf, baru 3.757 yang bersertipikat.

Jumlah ini dinilai perlu ditingkatkan guna menghindari persoalan tanah di masa mendatang.

"Kita juga membahas evaluasi konflik tanah, termasuk antara tanah pemegang HGU dengan rakyat. Ada yang minta diperpanjang, ada yang minta tidak diperpanjang.  Termasuk penyelesaian tanah-tanah PTPN yang sudah kadung diokupasi masyarakat, bagaimana begitu," ujar Nusron Wahid.

Nusron Wahid mengaku memang keliling mengevaluasi persoalan pertanahan dan tata ruang di Indonesia.

Nusron telah keliling di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.

"Ini memang rakor kami rencanakan memang setiap setahun sekali saya keliling Ke setiap provinsi untuk menyampaikan, mengupdate informasi yang ada. Baik masalah RTRW, RDTR, maupun masalah pendaftaran tanah, maupun konflik pertanahan yang ada," kata Nusron.

Sementara itu, Sekda Sulsel Jufri Rahman menyebut persoalan tanah di Sulsel masih didominasi dengan tumpang tindih alas hak.

"Yang kedua, yang banyak bersengketa itu adalah karena okupasi eks-lahan PTPN, yang sudah berakhir hak guna usahanya, tetapi masih tercatat sebagai aset PTPN," kata Jufri.

Jufri menyebut, Nusron berjanji bisa menerbitkan sertifikat hak pakai untuk eks lahan PTPN.

Namun untuk hak milik, tidak bisa diterbitkan Kementerian ATR/BPN.

Pemda se-Sulsel pun diminta tetap memperhatikan pendaftaran bidang tanah dan mengawal setiap program pemerintah pusat.

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, Faqih Imtiyaaz