Pemprov Sulsel Sasar Perbaikan 452 Rumah Tidak Layak dan Korban Bencana

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -  Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan korban bencana kini jadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel).

Pada tahun 2026 mendatang, Pemprov Sulsel berencana  memperbaiki 425 unit untuk RTLH dan korban bencana.

Sementara tahun 2025 ini sudah ada  85 RTLH dan 120 rumah korban bencana yang ditangani Pemprov Sulsel.

Perbaikan kualitas hidup melalui rumah masyarakat menjadi cara Pemprov Sulsel ikut berkontribusi dalam program 3 juta rumah.

Plt Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan Sulsel Nining Wahyuni mengatakan kewenangan provinsi itu mengintervensi untuk bantuan peningkatan kualitas RTLH yang ada di kawasan kumuh.

Kriterianya dengan luas 10 sampai 15 hektare yang di SK-kan oleh gubernur.  Kemudian, bantuan rumah untuk korban bencana dengan tingkat kebencanaan provinsi. 

Sementara untuk luas kawasan kumuh di bawah 10 hektare jadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota.

Nining menjelaskan program 3 juta rumah sebenarnya terbagi atas tiga sasaran wilayah.

Masing-masing satu juta rumah untuk daerah pesisir, pedesaan dan kot.

"Termasuk juga rumah swadaya rumah bersubsidi. Jadi swadaya itu ya kita membangun rumah sendiri kemudian subsidi rumah subsidi itu kebetulan di Pemprov kita ada kerjasama dengan salah satu pengembang untuk menyiapkan rumah bersubsidi untuk ASN," ujar Nining di Ruang Kerjanya pada Rabu (12/12/2025).

"Tapi itu nanti disesuaikan dengan hasil survei teknis, apakah dia cuma peningkatan kualitas atau bangun baru. Pasti kan mengurangi volume lagi kalau semuanya bangun baru atau lebih besar bangun barunya dari pada peningkatan kualitasnya," kata Nining.

Nining menyebut program kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah melalui 3 juta rumah diharapkan bisa mengurangi backlog atau selisih antara kebutuhan rumah dengan ketersediaan rumah yang ada sekarang. 

Untuk di Sulawesi Selatan sendiri, jumlah penduduk itu 9.463.400 orang.

Sementara jumlah rumah yang tersedia 2.113.231 unit.

Nining mengutarakan salah satu kendala yang dialami dalam program tersebut ialah masalah lahan. 

Sebab, saat ini pemerintah juga sedang gencar memenuhi target swasembada pangan. 

Sedangkan, rata-rata di Sulsel itu daerah persawahan dan lahan KP2B( kawasan perkebunan pertanian berkelanjutan)

Ketika KP2B itu sudah menjadi LP2B atau sudah ditetapkan menjadi lahan pertanian berkelanjutan, maka tidak bisa membangun di atasnya, itu memang diperuntukkan untuk pertanian perkebunan berkelanjutan.

"Tapi bagusnya sekarang karena saling mendukung, sekarang pemerintah saling mendukung karena kementerian pertanian sekarang ada program cetak sawah. Jadi ketika LP2B kemudian kita mengalihkan untuk dibangunkan menjadi kawasan pembangunan infrastruktur, bisa dialihkan dengan menggantikan ada namanya program cetak sawah," ulasnya.

Kepala Dinas Sosial Sulsel Abdul Malik Faisal membenarkan sasaran program 3 juta rumah, RTLH dan Korban Bencana mengambil data dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Data ini dikelola Dinas Sosial kabupaten/kota dan provinsi. 

Namun, ia belum mengetahui program tersebut akan menyasar kategori desil berapa.

"Karena kami tidak tahu, di DTSEN itu yang masuk dalam kelompok keluarga tidak mampu ada desil 1 sampai 5. Nah sekarang yang akan diperuntukkan rumah 3 juta itu, saya tidak tahu di desil berapa, karena bukan di bagian kami, ada di Kementerian Perumahan, mungkin di Dinas Perumahan," katanya.

Dinsos Sulsel pun masih menunggu arahan dari lintas sektor terkait pelaksanaan program ini.