Reaksi Akademisi Unhas Usai Prabowo Rehabilitasi Dua Guru Lutra yang Dipecat

“Jadi, penting bagi penentu kebijakan untuk mendengarkan aspirasi yang muncul, terutama yang menyangkut nasib guru,” kata Hasrullah kepada Tribun-Timur, Kamis (13/11/2025).

Ia menambahkan, persoalan seharusnya diteliti sejak awal sebelum dijatuhkan sanksi. 

Pertama, perlu dipastikan apakah guru melakukan pelanggaran. 

Selanjutnya, jika dana yang digunakan untuk kepentingan bersama telah disepakati dan bukan hasil penyalahgunaan kekuasaan atau uang negara, tindakan tersebut sah.

Hasrullah menekankan, pengambil kebijakan harus peka terhadap aspirasi publik yang kini bisa disampaikan secara masif melalui media sosial. 

Viralisasi kasus dua guru Lutra menunjukkan bagaimana pesan dari masyarakat bisa langsung sampai ke Presiden Prabowo.

Sehingga kesadaran digital menjadi keharusan bagi semua pemimpin.

“Sudah bermedia sosial, tapi tidak mengetahui efek domino yang sangat besar dalam menyampaikan aspirasi. Apalagi menghadapi kritik dari masyarakat, itu harus hati-hati,” ujarnya.

Ia menilai keputusan cepat Presiden Prabowo merehabilitasi dua guru Lutra menunjukkan kecerdasan politik dan kepekaan sosial di era demokrasi digital. 

“Ini langkah yang tepat sekali. Jika tidak, dampaknya bisa merusak nama baik pemerintah daerah, utamanya yang memecat guru tersebut. Jadi jangan terlalu bodoh menghadapi media sosial,” pungkas Hasrullah.

Prabowo resmi memberikan rehabilitasi hukum kepada dua guru SMA Negeri 1 Luwu Utara, Sulsel.

Yakni Rasnal dan Abdul Muis.

Keduanya sebelumnya dinyatakan bersalah di tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA).

Kasus itu bermula karena mereka membantu guru honorer lewat sumbangan sukarela dari orang tua siswa.

Keduanya diberhentikan dengan hormat setelah menjalani proses hukum panjang yang dinilai sarat ketidakadilan.