Kadin Sulsel Minta Suku Bunga Kredit Turun Agar Geliatkan Sektor Riil

“Turunkan bunga agar pengusaha bisa bernapas dan berproduksi. Kalau sektor riil bergerak, maka perbankan juga pada akhirnya akan ikut sehat,” katanya.

Satrya Madjid juga meminta agar tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang kini 12 persen dikembalikan ke 10 persen untuk meringankan pelaku usaha. 

Ketidakstabilan Keuangan 

Pengamat Ekonomi dari Unhas, Prof Marsuki DEA menilai kebijakan pemerintah yang berorientasi pada peningkatan likuiditas perbankan memiliki risiko menimbulkan ketidakstabilan keuangan.

Itu jika tidak diimbangi dengan peningkatan penyerapan kredit di sektor riil.

Menurut Prof Marsuki, logika berpikir Purbaya berangkat dari sisi supply side untuk mendorong demand side. 

Ia menilai pendekatan ini terlihat dari upaya menahan kenaikan pajak dan mendorong penyaluran likuiditas agar kapasitas perbankan meningkat.

“Masalahnya, kredit yang sudah ada saja belum terserap. Kalau likuiditas digelontorkan besar-besaran, situasi keuangan bisa kacau dan membuat Bank Indonesia bingung,” katanya.

Ia menambahkan, meski inflasi saat ini masih tergolong rendah, kebijakan ekspansi likuiditas secara agresif justru dapat memunculkan risiko baru bagi stabilitas sistem keuangan.

Lebih lanjut, Prof Marsuki menilai harapan pemerintah agar suku bunga turun juga sulit tercapai dalam kondisi saat ini. 

Pasalnya, perbankan masih menanggung beban bunga deposito dan rekening nasabah sekitar 4 persen, sementara penyaluran kredit belum optimal.

“Beban bunga bisa mencapai 8 sampai 9 persen. Ini membuat bank semakin berhati-hati menyalurkan kredit,” jelas Prof Marsuki.