Demonstrasi Jadi Amuk Massa, Prof Tahir Kasnawi: Demokrasi Kita Tak Bisa Lagi Dikendalikan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Guru besar Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Tahir Kasnawi, sangat prihatin dengan kondisi bangsa saat ini.

Apalagi, banyaknya pembakaran gedung DPR, penjarahan dan kekerasan di berbagai daerah membuat kondisi bangsa sedang tidak baik-baik saja.

Hal itu disampaikan dirinya saat Dialog Forum Dosen dengan Tema 'Pemulihan Bangsa' di Kantor Tribun Timur, Jl Cendrawasih, Kota Makassar, Rabu (3/9/2025).

Ia mengatakan, dalam dalam gagasan trias politica seharusnya memisahkan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak berjalan maksimal di Indonesia. 

Menurutnya, praktik ketatanegaraan saat ini justru menunjukkan ketiga pilar kekuasaan itu saling memengaruhi, sehingga tidak ada pemisahan kekuasaan yang nyata.

“Sebetulnya gagasan trias politica sudah bagus. Di negara-negara Eropa yang kelembagaannya mapan, sistem ini sukses menyejahterakan rakyat. Tapi di Indonesia yang pranata sosialnya belum kuat dan literasi masyarakat masih rendah, pelaksanaannya jadi lunglai. Akibatnya, sistem ini tidak berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.

Baca juga: Joget-joget Legislator DPR RI Berujung Demo Rusuh, Prof Amran Razak: Dewan Kelewat Waras!

Prof Tahir Kasnawi menyebut, yang terjadi di Indonesia bukanlah pemisahan kekuasaan, melainkan sekadar diferensiasi. 

Saat ini, kata dia, Eksekutif dapat memengaruhi yudikatif, legislatif memengaruhi eksekutif, dan seterusnya. 

"Tidak ada kekuatan yang benar-benar terpisah. Karena itu, sistem partai politik sangat mendesak untuk direstorasi, dan sistem pemilu harus direvisi agar mendukung terlaksananya pemisahan kekuasaan,” ungkpanya.

Ia menilai persoalan ini berakar pada sistem politik dan partai politik yang menghasilkan apa yang disebutnya sebagai demokrasi liar. 

“Demokrasi kita tidak bisa lagi dikendalikan bahkan oleh pimpinan partai itu sendiri. Demokrasi yang begitu liberal ini berjalan di tengah pranata sosial masyarakat yang belum mapan, sehingga melahirkan berbagai masalah,” ujarnya.

Baca juga: Demonstrasi di Mana-mana, Forum Dosen: Masyarakat Tidak Puas, Pemerintah Kurang Sensitif

Prof Tahir Kasnawi juga menyoroti dominasi pengusaha di parlemen. 

Menurutnya, sekitar 62 persen anggota parlemen adalah pengusaha.

Etika bisnis berbeda dengan etika kenegarawanan. 

"Dalam bisnis, ada logika ‘success fee’, sementara dalam politik seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat. Inilah yang membuat kepercayaan masyarakat runtuh terhadap DPR,” ungkapnya.