DPRD Luwu Timur Dinilai Lamban Bentuk Tim Audit Investigasi Sewa Lahan Pemkab - PT IHIP

“Kalau kita runut sejak perjanjian PLTA Karebbe 2006, lahan yang disewakan Pemkab Luwu Timur ke PT IHIP sekarang itu seperti dikembalikan lagi ke Vale,” tegasnya.

Persoalan Status Lahan

Persoalan tidak berhenti pada nilai sewa dan simpul bisnis.

Mantan Bupati Luwu Timur, Andi Hatta Marakarma (Opu Hatta), mempersoalkan status ekologis lahan kompensasi tersebut.

Ia mengingatkan bahwa lahan kompensasi harus tetap berfungsi sebagai kawasan lindung atau area reboisasi, bukan dialihfungsikan untuk industri.

“Kalau benar lahan itu dulunya kawasan hutan yang sudah direboisasi oleh PT Inco, lalu sekarang dijadikan kawasan industri, itu jelas menyalahi aturan. Lahan kompensasi harus tetap berfungsi ekologis,” ujar Opu Hatta dalam diskusi publik TSI, 31 Oktober 2025.

Melihat kompleksitas hubungan ini, Asri Tadda mendesak adanya audit transparansi publik terhadap seluruh dokumen kerja sama, terutama soal penentuan harga sewa dan status aset.

“Ini bukan soal menolak investasi, tapi soal memastikan tata kelola yang benar. Jangan sampai aset daerah berubah menjadi bagian dari konglomerasi global tanpa pengawasan publik,” pungkas Wakil Ketua Kerukunan Keluarga Luwu Timur (KKLT) itu. (*)