Pemkab Takalar Susun Skema Gaji 3.903 PPPK Paruh Waktu: Sesuaikan Kemampuan Daerah

Ringkasan Berita:

• Pemkab Takalar tengah menyusun skema penggajian bagi honorer yang diangkat menjadi PPPK paruh waktu. 
• BKD Takalar masih berkoordinasi dengan Bagian Keuangan untuk memastikan skema gaji tidak membebani anggaran daerah. 
• Saat ini proses administrasi sudah masuk tahap pengusulan NIP ke BKN untuk 3.903 PPPK paruh waktu dari tenaga teknis, kesehatan, dan guru.

TRIBUN-TAKALAR.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar merumuskan skema penggajian honorer diangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

‎PLT Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Takalar, Sayuti, mengatakan pihaknya masih melakukan koordinasi intensif dengan Bagian Keuangan dan Aset Daerah.
‎
‎“Sementara kami diskusikan Bagian Keuangan soal penggajiannya,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Jumat (14/11/2025).
‎
Penetapan skema gaji harus mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah.
‎
Kajian teknis perlu dilakukan agar beban fiskal tetap terjaga.

Baca juga: PPPK Paruh Waktu di Sulsel Tunggu Penomoran Pusat Sebelum Dilantik

‎“Kami ingin skemanya jelas dan tidak membebani anggaran,” tambahnya.
‎
Proses administrasi PPPK paruh waktu kini sudah berjalan.
‎
‎“Sekarang pada tahapan pengusulan NIP ke BKN,” katanya.
‎
‎Jumlah PPPK paruh waktu yang sedang diproses mencapai 3.903 orang, terdiri dari tenaga teknis, kesehatan, dan guru.
‎
‎Kepala Bidang Anggaran Pemkab Takalar, Ahsan, menyampaikan bahwa pemerintah tengah mencari formula terbaik.
‎
‎“Kita cari solusi agar tidak ada pihak yang dirugikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.
‎
PLT Kepala Dinas Pendidikan Takalar, Rifany, menjelaskan bahwa selama ini guru honorer yang terdaftar di Dapodik digaji melalui dana BOS (Biaya Operasional Sekolah).
‎
‎“Untuk masuk di Dapodik, sekolah mengusulkan sesuai kebutuhan,” ucapnya.
‎
‎Ia menerangkan bahwa besaran honor guru honorer berbeda bergantung dana BOS yang diterima sekolah.
‎
‎“Besarannya bervariasi, tergantung besaran dana BOS. Tapi tetap ada standar SBU penggajian,” tuturnya.
‎
‎Sebagai contoh, sekolah yang menerima BOS sebesar 1–50 juta hanya dapat memberikan honor maksimal Rp5.000 per jam.
‎
‎Sementara sekolah dengan dana BOS 50–100 juta dapat menggaji guru maksimal Rp7.000 per jam.
‎
‎Jumlah guru honorer di bawah Dinas Pendidikan Takalar mencapai 2.408 orang.
‎
‎Sementara guru yang tidak terdaftar di Dapodik mendapat insentif berdasarkan kebijakan kepala sekolah.
‎
‎“Misalnya guru tersebut rajin, maka  kebijakan kepsek atau solidaritas guru-guru di sana,” ujarnya.
‎
Sebanyak 70 persen guru honorer di Takalar sudah memperoleh sertifikasi. Kalau sudah sertifikasi, tidak lagi mendapat gaji sesuai aturan.
‎
‎“Kalau sudah sertifikasi, tidak digaji lagi dari dana BOS,” katanya.
‎
‎Tunjangan sertifikasi tersebut berkisar sekitar Rp2 jutaan.