Wamenkes Dukung Aksi Besar PERDAMI: Ribuan Anak Sekolah Bakal Diperiksa Gangguan Refraksi

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA- Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (PERDAMI) menegaskan komitmennya untuk mendukung agenda pembangunan kesehatan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Melalui audiensi bersama Wakil Menteri Kesehatan RI, dr Benjamin Paulus Octavianus SpP(K) FISR di Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Ketua Umum PERDAMI Prof dr Budu PhD SpM (K) MMedEd menuturkan, upaya Aksi Serbuan Koreksi Gangguan Refraksi Anak Sekolah, pemenuhan kuota operasi katarak masyarakat, serta pelaksanaan Survei Nasional Rapid Assessment of Avoidable Blindness (RAAB) merupakan bagian nyata dukungan PERDAMI terhadap visi pemerintah mewujudkan Indonesia sehat dan berdaya saing menuju “Indonesia Emas 2045”.

"Gangguan refraksi, yang meliputi rabun jauh, rabun dekat, dan astigmatisme, diidentifikasi sebagai masalah paling umum yang berdampak langsung pada capaian belajar anak," kata Guru Besar Fakultas Kedokteran Unhas itu. 

Data yang disajikan menunjukkan, di sejumlah kota besar, proporsi gangguan refraksi anak usia sekolah sudah menembus tiga hingga empat dari setiap sepuluh anak.

Di tingkat remaja, studi PERDAMI 2025 pada siswa SMP menemukan sekitar sepertiga mengalami miopia dan lebih dari tiga perempat belum pernah menggunakan kacamata—indikasi cakupan koreksi yang masih rendah.

Baca juga: Di Depan 376 Wisudawan PoltekMu, Prof Budu Serukan Transformasi Kesehatan Digital

Penguatan Layanan Dasar

PERDAMI mengusulkan pelaksanaan Aksi Upaya Serbuan Koreksi—skrining massal dan koreksi gangguan refraksi—dengan titik berat pada sekolah dasar, utamanya sekolah-sekolah rakyat.

Gagasan ini dirancang sebagai sinergi Kemenkes–PERDAMI–IROPIN (Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia, GAPOPIN (gabungan Pengusaha Optik Indonesia) bersama bersama lembaga filantropi, agar deteksi dan pemberian kacamata koreksi berlangsung cepat, terukur, dan merata.

Untuk menopang program, PERDAMI mendorong penguatan layanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), termasuk ketersediaan alat skrining dan prosedur rujukan yang sederhana.

Anak usia di atas lima tahun direkomendasikan menjalani pemeriksaan penglihatan berkala setidaknya setahun sekali, mengacu pada praktik klinik yang lazim.

Agar koreksi dapat menjangkau kelompok paling membutuhkan, PERDAMI meminta seluruh jenis kelainan refraksi dijamin dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk fleksibilitas frekuensi peresepan kacamata sesuai kebutuhan medis.

Usulan ini dinilai krusial untuk memperbesar cakupan koreksi efektif (effective refractive error coverage) yang menjadi target global.

Kuota Operasi Katarak

Selain isu refraksi, audiensi juga menyoroti pemenuhan kuota operasi katarak bagi masyarakat.

PERDAMI menilai perlu perluasan kapasitas layanan dan penjadwalan yang lebih adaptif, agar daftar tunggu menurun dan angka kebutaan yang dapat dicegah ikut tereduksi. 

Upaya ini diintegrasikan dengan penguatan jejaring rujukan serta optimalisasi klaim pembiayaan yang transparan.