Masalah Sosial Perkotaan Antar Iskandar Jadi Profesor Unibos Makassar

Ringkasan Berita:

• Prof Iskandar memiliki rekam jejak panjang di dunia akademik dan kepemimpinan
• Mulai dari Ketua LPPM STKS, Wakil Rektor I UTS Makassar, hingga saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Sosiologi Unibos
• Prof Iskandar dalam pengukuhan itu membawakan orasi ilmiah berjudul Pembangunan, Perubahan Sosial dan Masalah Sosial Perkotaan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Prof Iskandar mengupas tuntas masalah sosial perkotaan saat pengukuhan guru besar Universitas Bosowa (Unibos).

Ia dikukuhkan sebagai guru besar dalam bidang Ilmu Sosiologi dengan kepakaran Sosiologi Pembangunan dan Perubahan Sosial.

Pengukuhan berlangsung di Balai Sidang 45 Kampus Unibos, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (31/3/2026).

Prof Iskandar lahir di Makassar pada 10 Juli 1962.

Ia memiliki rekam jejak panjang di dunia akademik dan kepemimpinan.

Mulai dari Ketua LPPM STKS, Wakil Rektor I UTS Makassar, hingga saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Sosiologi Unibos.

Prof Iskandar dalam pengukuhan itu membawakan orasi ilmiah berjudul Pembangunan, Perubahan Sosial dan Masalah Sosial Perkotaan.

Ia menyoroti bahwa pembangunan tidak hanya menghadirkan kemajuan, tetapi juga memunculkan tantangan sosial yang kompleks.

“Pembangunan nasional pada dasarnya merupakan proses transformasi sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun di saat yang sama juga memicu perubahan sosial yang tidak selalu berjalan seimbang,” katanya.

Prof Iskandar menjelaskan pertumbuhan ekonomi dan modernisasi sering kali berjalan beriringan dengan munculnya ketimpangan sosial, khususnya di wilayah perkotaan.

Menurutnya, fenomena tersebut tidak dapat dipisahkan dari dinamika urbanisasi dan keterbatasan akses terhadap pekerjaan, pendidikan, serta layanan sosial bagi masyarakat rentan.

Lebih lanjut, Prof Iskandar menegaskan bahwa masalah sosial di perkotaan, termasuk di Kota Makassar, merupakan konsekuensi dari pembangunan yang belum sepenuhnya inklusif.

“Masalah sosial perkotaan tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan ketertiban, tetapi merupakan cerminan ketimpangan struktural dan eksklusi sosial yang membutuhkan pendekatan kebijakan yang lebih adaptif dan berkeadilan,” jelasnya.

Ia pun menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam pembangunan ke depan.

Menurutnya, pembangunan harus berorientasi pada manusia, memperkuat integrasi sosial, serta melindungi kelompok rentan agar tidak semakin tertinggal dalam arus perubahan.