Kampus Harus Jadi Tempat Utama Implementasikan Kebijakan soal HAM

Aibil Andis 

Mahasiswa Program Studi S1 PPKn Universitas Bosowa Angkatan 2025

Melaporkan dari Makassar, Sulsel

KANTOR Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Sulawesi Selatan menggelar kegiatan Penguatan Kapasitas HAM bagi mahasiswa di Universitas Bosowa (Unibos) Makassar, Rabu (20/5/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Balai Sidang Unibos, Jl Urip Sumoharjo, Makassar itu diikuti sekitar 500 peserta dari berbagai latar belakang, termasuk mahasiswa dan staf KemenHAM Sulsel.

Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM Kanwil KemenHAM Sulsel, Idawati Parapak mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia.

Menurut dia, penguatan HAM juga menjadi bagian dari program prioritas nasional yang masuk dalam Asta Cita Presiden RI.

“Aktualisasi HAM dalam kebijakan pemerintah harus terimplementasikan dengan baik ke masyarakat. Itulah esensi utama mengapa Kementerian HAM dibentuk dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo saat ini,” ujar Idawati.

Dalam kegiatan itu, turut hadir Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Unibos Makassar, Dr Masni.

Ia menekankan pentingnya implementasi nilai HAM di lingkungan perguruan tinggi melalui kebijakan akademik kampus.

“Kampus harus menjadi tempat utama dalam mengimplementasikan kebijakan di bidang HAM,” katanya.

Masni menyebut institusi pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan menyiapkan sumber daya manusia yang unggul serta memiliki daya saing.

Menurutnya, kehidupan akademik di kampus menjadi miniatur kehidupan masyarakat Indonesia karena dihuni berbagai latar belakang budaya yang beragam.

Pada sesi penutupan, Masni juga menyoroti sensitivitas isu di ruang digital yang dinilai mudah berkembang menjadi narasi negatif dan memicu kegaduhan di masyarakat.

Karena itu, ia mengingatkan mahasiswa dan akademisi agar memiliki landasan moral dan etika dalam menyampaikan pendapat di ruang digital.

“Kebebasan menyatakan pendapat sangat dijunjung tinggi dalam HAM, namun kebebasan tersebut harus tetap terkontrol dan sesuai koridor hukum serta norma sosial masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahaya yang mengintai di ruang privat, termasuk media sosial, karena algoritma digital dinilai dapat memengaruhi pola pikir dan perilaku pengguna.

“Dari aktivitas media sosial seseorang kadang tidak sadar proses enkulturasi terjadi,” katanya.(*)