TRIBUN-TIMUR.COM, BONE- Mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Bone menggelar aksi unjuk rasa dengan mendatangi Kantor Bupati dan Gedung DPRD Bone, Selasa (12/8/2025). 

Mereka menuntut pemerintah menurunkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dinilai memberatkan masyarakat.

Pemerintah berencana menaikkan PBB sebesar 300 persen. 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan tanah (bumi) dan bangunan.

Secara sederhana Bumi mencakup permukaan tanah dan perairan.

Bangunan meliputi rumah, gedung, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, dan sejenisnya.

Dasarnya ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 (diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994).

PBB bersifat pajak kebendaan, artinya yang dipajaki adalah objeknya, bukan orangnya.

Besaran pajak dihitung dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan pemerintah setiap tahun.

Baca juga: Kondisi Stadion Lapatau Bone Tak Memprihatinkan Jelang Porprov Sulsel 2026

Massa aksi yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI) melakukan orasi sambil membentangkan spanduk dan poster berisi berbagai tuntutan.

PMII adalah singkatan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Ini adalah organisasi kemahasiswaan yang didirikan pada tanggal 17 April 1960 di Surabaya, Jawa Timur.

PMII lahir dari rahim Nahdlatul Ulama (NU) dan berlandaskan Islam Ahlussunnah wal Jamaah.  

PMII didirikan pada 17 April 1960 di Surabaya. 

Sementara itu, HMI adalah singkatan dari Himpunan Mahasiswa Islam, sebuah organisasi mahasiswa berbasis Islam yang didirikan pada 5 Februari 1947 di Yogyakarta.

HMI bertujuan untuk membina mahasiswa menjadi insan akademis, pencipta, dan pengabdi yang berlandaskan nilai-nilai Islam, serta berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur. 

Salah satu unjuk rasa menegaskan bahwa kebijakan kenaikan PBB-P2 telah menambah beban ekonomi warga.

Terutama di tengah kondisi harga kebutuhan pokok yang terus meningkat.

Aksi ini berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dan Satpol PP.

Meski sempat memanas saat mahasiswa mencoba masuk ke halaman gedung Kantor Bupati, situasi dapat dikendalikan.

“Rakyat sudah susah. Kenaikan PBB-P2 ini semakin mencekik masyarakat kecil. Kami minta pemerintah daerah segera meninjau ulang dan menurunkannya,”teriak salah satu unjuk rasa. 

Di Kantor Bupati Bone, mahasiswa berusaha bertemu langsung dengan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman. 

Namun mereka harus kecewa karena bupati tidak berada di tempat. 

Massa kemudian bergerak ke Gedung DPRD Bone.

Di depan gedung parlemen itu, mereka kembali melakukan orasi dan meminta wakil rakyat memanggil eksekutif untuk membahas penurunan tarif PBB-P2.

“DPRD jangan hanya duduk diam. Tugas kalian adalah menyuarakan aspirasi rakyat. Segera bentuk pansus atau rekomendasi resmi agar PBB-P2 ini diturunkan,” teriak salah satu orator.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Bone, Andi Tenri Walinonong akan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan dinas terkait. 

"Kami menerima aspirasi dari masyarakat dari rekan-rekan mahasiswa. Karena PBB-P2 ini teknisnya ada di pemerintah daerah, dalam hal ini Bapenda, maka kita bisa lakukan RDPU untuk mendapatkan penjelasan dari mereka," katanya. 

Andi Tenri juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Bone untuk mengkaji ulang kebijakan menaikkan PBB-P2. 

"Kami minta kepada pemerintah daerah untuk mengkaji ulang, dan sekiranya setiap kebijakan harus betul-betul tidak memberatkan masyarakat,"katanya. 

Sementara, Ketua Komisi IV,  Andi Muh Salam,  mengatakan bahwa terkait peningkatan target PAD, yang di dalamnya termasuk PBB-P2, pembahasannya masih berlangsung alias belum ketok palu. 

"Kami tetap sejalan dengan perjuangan mahasiswa dan meminta kepada pemerintah daerah untuk membatalkan kenaikan PBB-P2 itu,"katanya.

Berikut beberapa point penting aksi unjuk rasa PMII dan HMI terkait kenaikan PBB-P2

1. Menuntut DPRD Kabupaten Bone menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.

2. Mendesak DPRD Kabupaten Bone untuk mengeluarkan rekomendasi resmi kepada Bupati Bone terkait pembatalan atau penundaan kenaikan PBB-P2.

3. Membatalkan kenaikan PBB-P2 tahun berjalan karena tidak memenuhi asas legalitas waktu penetapan (1 Januari).

4. Meminta Pemda Kabupaten Bone untuk melakukan kajian ulang terhadap dasar perhitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan tarif PBB-P2.

5. Menuntut adanya skema keringanan atau pembiayaan PBB-P2 bagi kelompok rentan seperti lansia, petani kecil, nelavan, dan masyarakat rendah.(*)