TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kebijakan pembangunan infrastruktur jalan senilai Rp2,3 triliun yang dicanangkan di era Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menuai kritikan. 

Kritikan itu dilayangkan Komisi D DPRD Sulsel dalam rapat bersama Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi serta Bappelitbangda Pemprov Sulsel, Senin (11/8/2025).

Rapat yang digelar di Gedung DPRD Sulsel tersebut membahas program lima paket fisik preservasi jalan tahun 2025 dengan skema multiyears.

Pasalnya, lima paket proyek multiyears preservasi jalan dengan anggaran mencapai Rp2,45 triliun dari APBD Sulsel tersebut sama sekali tidak menyentuh wilayah Luwu Raya.

Bahkan, Kabupaten Toraja Utara sama sekali tidak kebagian program tersebut.

Sementara itu, daerah yang mendapat kucuran anggaran terbagi dalam lima paket pekerjaan.

Paket 1 mencakup perbaikan ruas di Kota Makassar, Gowa, Sinjai, dan Bulukumba dengan anggaran Rp539,25 miliar. 

Baca juga: Jalan di Sejumlah Pasar Kota Watampone Rusak Parah, Warga Sentil Pemkab

Paket 2 menggarap ruas di Gowa, Makassar, Takalar, dan Jeneponto senilai Rp292,43 miliar. 

Paket 3 mencakup wilayah Pinrang, Enrekang, Sidrap, Soppeng, Barru, dan Tana Toraja dengan anggaran Rp528,94 miliar. 

Paket 4 meliputi Barru, Soppeng, Wajo, dan Bone dengan anggaran Rp681,75 miliar. 

Terakhir, paket 5 menangani ruas di Bone, Soppeng, Pangkep, dan Barru senilai Rp417,70 miliar.

Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, mengungkapkan bahwa keputusan tersebut menciptakan ketimpangan pembangunan antarwilayah.

“Saya melihat ini tidak adil. Dari 24 kabupaten/kota di Sulsel, ada delapan daerah yang sama sekali tidak mendapat bagian," kata Kadir Halid. 

Termasuk seluruh Luwu Raya, Toraja Utara, Bantaeng, Selayar, dan Kabupaten Maros, juga tidak mendapat bantuan.

Kadir menilai, jika berbicara soal pemerataan, maka seluruh daerah seharusnya mendapat bagian. 

Menurutnya, dana yang mencapai Rp2,3 triliun itu adalah uang rakyat, sehingga tidak boleh ada wilayah yang dianaktirikan.

"Inilah yang disebut tidak adanya keadilan," ucapnya.

Nada kekecewaan yang lebih keras datang dari legislator Fraksi PDIP, Esra Lamban.

Legislator asal Dapil Luwu Raya dan Toraja itu mempertanyakan dasar pemerintah provinsi mengabaikan wilayahnya dalam daftar penerima proyek multiyears.

“Tolong jelaskan, supaya saya bisa jawab masyarakat ketika mereka bertanya. Masa sampai hati bapak/ibu menyusun perencanaan tanpa memasukkan Luwu Raya dan Toraja? Uang Rp100 ribu saja bisa dibagi-bagi, apalagi ini triliunan. Kok bisa tega,” ucap Esra.

Ia menegaskan bahwa kondisi jalan di Luwu Raya dan Toraja tidak kalah memprihatinkan dibanding daerah yang masuk daftar prioritas.

“Kami juga punya ruas-ruas jalan yang rusak parah, yang butuh segera diperbaiki. Jangan tunggu Inpres atau APBN turun, yang belum tentu kapan cairnya. Kalau menunggu itu, masyarakat kami keburu terus jadi korban di jalan,” tambah Esra.

Menanggapi kritik tersebut, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, Astina Abbas, menyatakan bahwa Luwu Raya tetap mendapat alokasi pembangunan dari skema lain.

Hanya saja, daerah tersebut tidak termasuk dalam proyek multiyears 2025.

“Sekarang sudah ada kontrak dari DBH sawit, penanganan sepanjang 35 kilometer, serta tiga jembatan yang dibangun atau diperbaiki," kata Astina.

"Progresnya dari balai sudah 76 persen, hanya menunggu izin lingkungan. Kalau harus pelebaran, memang harus ada izin dari kementerian,” tambah Astina.

Plt Kepala Bappelitbangda Sulsel, Muh Saleh, menambahkan bahwa komitmen pemerataan tetap ada di rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

“Mulai 2026, belanja modal akan diarahkan 40 persen untuk penanganan jalan. Jadi, Luwu Raya dan Toraja Utara tetap akan menjadi prioritas pada lima tahun ke depan,” ujarnya.

Terpisah, Plt Kepala Bappelitbangda Pemprov Sulsel, Muh Saleh, menegaskan bahwa program 5 paket fisik preservasi jalan dengan skema multiyears bukan satu-satunya upaya pemerintah. 

Ia menegaskan, masih ada langkah lain yang disiapkan untuk membenahi infrastruktur jalan, khususnya di Luwu Raya.

Menurutnya, meski wilayah tersebut tidak masuk dalam daftar penerima proyek multiyears 2025, Pemprov Sulsel telah menyiapkan strategi lain. 

"InsyaAllah, Pemprov Sulsel punya komitmen dalam perencanaan lima tahun ke depan,” ujarnya.

Saleh menyebutkan, mulai 2026 arah pembangunan jalan akan lebih terfokus. 

Hal ini selaras dengan rancangan RPJMD yang telah memproyeksikan porsi belanja modal cukup besar. 

“Mulai dari 2026, kita sudah melihat kondisi konstruksi RPJMD kita, sudah mengarahkan penanganan bahwa belanja modal 40 persen untuk penanganan jalan. Komitmen ini kita bangun,” tandasnya.(*)