TRIBUN-TIMUR.COM - Nama Hasto Kristiyanto tak masuk dalam kepengurusan baru Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Perjuangan.

Padahal sejumlah wajah lama PDI-P kembali mengisi jajaran struktur DPP periode 2025-2030.

Ketua Umum Megawati Soekarnoputri umumkan 37 nama struktur kepengurusan baru dalam Kongres ke-6 di Bali, Sabtu (2/8/2025).

"Kalau untuk kepengurusan yang tadi sudah diumumkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri ini sih wajah lama masih banyak," ujar Ketua Steering Committee Kongres PDI-P, Komarudin Watubun dalam konferensi pers, Sabtu sore.

Hanya beberapa nama baru masuk daftar kepengurusan 2025-2030.

Posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P masih kosong.

Sekjen merupakan posisi paling strategis di partai banteng setelah ketua umum.

Pada kepengurusan sebelumnya, posisi itu diisi Hasto Kristiyanto.

Namun, jelang kongres, Hasto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hasto terjerat kasus suap Harun Masiku.

Meski Hasto telah bebas berkat amnesti atau pengampunan akibat hukum dari Presiden Prabowo Subianto dan datang di acara Kongres, Megawati memutuskan mengosongkan posisi Sekjen.

"Sekretaris Jenderal belum diputuskan oleh Ibu. Jadi Ibu masih merangkap," ucap dia.

"Pasti Ibu punya pertimbangan yang lebih matang untuk kepentingan internal partai ataupun yang lebih besar," tambah Komarudin.

Pendaftaran ke Kumham

Komarudin menyebut, struktur baru yang telah diumumkan Megawati akan didaftarkan ke Direktorat Jenderal Administrasi dan Hukum Umum (AHU), Kementerian Hukum, paling lambat akhir Agustus.

Menurut dia, dokumen yang menjadi syarat pengesahan struktur baru sudah lengkap.

“Tentang pendaftaran ke Menteri Hukum, paling tidak dalam dua atau tiga minggu ke depan sudah didaftarkan ke sana.

Karena kita juga, bagian persidangan dokumennya lengkap,” ujar Komarudin.

Ia memastikan, PDI-P tidak akan berlarut-larut mendaftarkan struktur kepengurusan baru ke Kementerian Hukum.

Pihaknya juga mengikuti aturan yang menentukan jangka waktu pendaftaran.

“Itu juga dibatasi waktu, pendaftaran kan ada sekian waktu harus sudah terdaftar,” tutur dia.

Banyak orang lama, beberapa digeser

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, banyak struktur pada kepengurusan baru PDI-P tidak berubah.

Ahmad Basarah misalnya, pada Kongres 2019 menjadi Ketua Bidang Luar Negeri.

Pada struktur baru ini, ia kembali ditunjuk menempati posisi tersebut.

Kemudian, Komarudin Watubun juga kembali menempati Ketua Bidang Kehormatan Partai.

Putri Megawati, Puan Maharani, juga kembali menduduki kursi Ketua DPP Bidang Politik.

Meski demikian, beberapa dari nama-nama itu juga bergeser dan mendapat amanat lain.

Baca juga: Megawati: Demokrasi Kita Bukan Demokrasi Blok-blokan Kekuasaan

Said Abdullah yang pada kepengurusan lalu menjabat Ketua DPP Bidang Perekonomian, kini menjabat Ketua DPP Bidang Sumber Daya.

Sementara, posisi Ketua DPP Bidang Perekonomian diisi mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Tri Rismaharini misalnya, yang pada kepengurusan lalu menempati Ketua Bidang Kebudayaan, kini menjadi Ketua DPP Bidang Penanggulangan Bencana.

Sementara, posisi Ketua Bidang Kebudayaan diisi Rano Karno yang tengah menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Berikut adalah struktur Kepengurusan DPP PDI-P 2025-2030

Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri

Ketua-ketua DPP:

1. Bidang Kehormatan Partai – Komarudin Watubun

2. Bidang Sumber Daya – Said Abdullah

3. Bidang Luar Negeri – Ahmad Basarah

4. Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif – Bambang Wuryanto

5. Bidang Ideologi dan Kaderisasi – Djarot Saiful Hidayat

6. Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif – Deddy Yevri Hanteru Sitorus

7. Bidang Politik – Puan Maharani

8. Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah – Ganjar Pranowo

9. Bidang Reformasi Hukum dan HAM – Yasonna H. Laoly

10. Bidang Perekonomian – Basuki Tjahaja Purnama

11. Bidang Kebudayaan – Rano Karno

12. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan – Puti Guntur Soekarno

13. Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan – Abdullah Azwar Anas

14. Bidang Penanggulangan Bencana – Tri Rismaharini

15. Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja – Darmadi Durianto

16. Bidang Kesehatan – Ribka Tjiptaning

17. Bidang Jaminan Sosial – Charles Honoris

18. Bidang Perempuan dan Anak – I Gusti Ayu Bintang Darmawati

19. Bidang Koperasi dan UMKM – Andreas Eddy Susetyo

20. Bidang Pariwisata – Wiryanti Sukamdani

21. Bidang Pemuda dan Olahraga – MY Esti Wijayanti

22. Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME – Zuhairi Misrawi

23. Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital – Muhammad Prananda Prabowo

24. Bidang Pertanian dan Pangan – Sadarestuwati

25. Bidang Kelautan dan Perikanan – Rokhmin Dahuri

26. Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup – Eriko Sotarduga

27. Bidang Hukum dan Advokasi – Ronny Talapessy

28. Bidang Keanggotaan dan Organisasi – Andreas Hugo Pareira

Sekretariat dan Bendahara:

Sekretaris Jenderal – Megawati Soekarnoputri

Wakil Sekjen Bidang Internal – Dolfie O.F.P.

Wakil Sekjen Bidang Pemerintahan – Utut Adianto Wakil

Sekjen Bidang Kerakyatan – Sri Rahayu 

Wakil Sekjen Bidang Komunikasi – Adian Yunus Yusak Napitupulu

Wakil Sekjen Bidang Kesekretariatan – Yoseph Aryo Adhi Dharmo

Bendahara Umum – Olly Dondokambey

Wakil Bendahara Bidang Internal – Rudianto Tjen

Wakil Bendahara Bidang Eksternal – Yuke Yurike. (*)