TRIBUN-TIMUR.COM - Isu reshuffle kabinet muncul lagi.

Isu perombakan kabinet sudah beberapa kali muncul, namun belum pernah terbukti.

Kini pengamat sebut sudah saatnya Presiden Prabowo Subianto evaluasi para menterinya.

Pengamat soroti soal PHK, masalah ekonomi, dan penanganan kemiskinan.

Sudah tujuh bulan pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka berjalan.

Isu resuffle kabinet sudah beberapa kali mencuat.

Baru-baru ini pun isu perombakan kabinet kembali muncul.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai Presiden Prabowo Subianto sudah saatnya melakukan evaluasi terhadap kinerja kabinet.

Menurut Adi, setelah lebih dari tujuh bulan masa pemerintahan berjalan, sejumlah pihak mulai mempertanyakan efektivitas kinerja kabinet Prabowo.

“Sudah tujuh bulan masa pemerintahan. Kalau ada menteri, wakil menteri, atau kepala lembaga yang tidak perform, apa lagi yang ditunggu? Publik tentu berharap segera dievaluasi,” kata Adi dalam siaran persnya, Sabtu (7/6/2026).

Dia menyoroti persoalan akses terhadap lapangan kerja yang masih sulit di berbagai daerah.

Adi juga menyinggung terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam beberapa waktu terakhir sebagai sinyal lemahnya respons pemerintah terhadap kondisi ketenagakerjaan.

“Hal-hal seperti ini yang menurut saya menjadi sangat penting untuk dievaluasi secara serius. Sudah tujuh bulan para menteri di kabinet ini, tetapi progress report-nya tidak terlalu kelihatan. Artinya, ini sudah saatnya harus mulai dievaluasi,” ucapnya.

Kementerian yang mengurusi urusan ketenagakerjaan, menurut Adi, menjadi salah satu sektor yang perlu mendapat perhatian khusus. 

Selain itu, kata dia, kementerian yang menangani kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi juga perlu dievaluasi karena belum menunjukkan hasil yang memuaskan.

“Itu sektor riil yang selama ini menjadi perhatian seluruh rakyat Indonesia. Jadi siapa pun presidennya, sektor-sektor ini menjadi vital dalam sebuah pemerintahan. Karena memang menterinya tidak bisa bekerja sesuai ekspektasi atau tidak perform, ya, memang sudah saatnya dievaluasi,” ucap Adi.

Namun, Adi mengapresiasi beberapa kementerian yang menurutnya masih layak dipertahankan.

Salah satunya adalah kementerian yang mengurusi sektor pangan. 

Adi menilai bahwa klaim pemerintah mengenai surplus pangan layak mendapat pengakuan positif.

“Pemerintah menyampaikan kabar baik bahwa kita surplus pangan. Itu bagus. Kalau betul surplus, itu kan sesuatu yang sangat bisa diapresiasi.

Artinya, di tengah efisiensi anggaran dan situasi global yang tidak menentu, ada kementerian yang mampu meningkatkan produktivitas kinerjanya," ungkapnya.

Selain kementerian pangan, Adi juga mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung yang gencar mengungkap kasus korupsi besar, termasuk yang melibatkan perusahaan BUMN. 

Dia menyebut Kejaksaan telah menunjukkan taring supremasi hukum di tengah ketidakpastian.

“Kejaksaan Agung memang layak diapresiasi karena mengungkap persoalan yang cukup krusial, seperti kasus korupsi di Pertamina dan lain-lain. Itu luar biasa menurut saya. Artinya, supremasi hukum kita sudah menunjukkan taringnya,” ujarnya.

Tak ketinggalan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga mendapat catatan positif. 

Baca juga: Respons Bahlil Lahadalia soal Isu Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran

Menurut Adi, BNPT berhasil menjaga Indonesia dari ancaman serangan teror sejak 2023 melalui pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE).

“Harus diakui bahwa sudah lama negara kita ini tidak dihantui isu-isu terorisme. Itu kan memang layak diapresiasi. Artinya, langkah-langkah mitigasi dan antisipasi yang terkait dengan terorisme itu kan sudah bagus. Penanggulangannya itu bagus,” katanya.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pengamat Sebut Sudah Saatnya Prabowo Evaluasi Kabinet: Kalau Tak Perform, Apa Lagi yang Ditunggu?