TRIBUN-TIMUR.COM - Direktur Eksekutif WALHI Sulawesi Selatan, Muhammad Al Amin, menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari lahir Pancasila. 

Amin menilai pernyataan presiden tentang dukungan asing terhadap LSM di Indonesia untuk mengadu domba dengan pemerintah tidaklah tepat. 

“Apa yang disampaikan presiden pada pidato peringatan hari Pancasila, bahwa lembaga asing mendanai LSM untuk mengadu domba pemerintah dengan rakyat, tidaklah benar," ujarnya.

"Ada tidak ada dana asing ke LSM, selama kebijakan pemerintah menyimpang dari harapan masyarakat, maka sikap kritis LSM dan masyarakat terhadap pemerintah akan selalu ada," ujarnya.

Amin mengatakan bahwa dukungan lembaga asing ke LSM di Indonesia, termasuk ke WALHI Sulsel bukan untuk melawan pemerintah apalagi mengadu domba rakyat dengan pemerintah sebagaimana dituduhkan.

Bahkan sebaliknya, karena dukungan lembaga asing LSM di Indonesia, termasuk lembaganya, dirinya dapat melindungi ekosistem penting di Sulawesi Selatan, serta melindungi kehidupan masyarakat, masyarakat adat dan khususnya perempuan. 

“Jadi kalau LSM, termasuk lembaga saya dituduh membenturkan masyarakat dengan pemerintah, karena didanai asing, saya kira pernyataan itu sangat menyesatkan. Karena kritis dan meminta negara melakukan perlindungan lingkungan dan masyarakat bukanlah perbuatan yang tercela dan bukan untuk memecah belah persatuan”

Presiden seharusnya membuka ruang dialog yang konstruktif dengan LSM, baik yang bekerja pada isu pemberdayaan masyarakat, perempuan dan anak, pemenuhan hak-hak disabilitas, perbaikan tata kelola pemerintahan, anti korupsi, dan lingkungan hidup agar presiden tahu apa keinginan dan harapan LSM kepada pemerintah, apa keinginan dan harapan LSM terhadap rencana pembangunan negara.

Bukan malah menuduh LSM sebagai pihak yang mengadu domba dan memecah belah persatuan bangsa. 

“Saya kasi contoh, kami bekerja bersama masyarakat memulihkan DAS Maros. Kami membantu masyarakat agar dapat bermitra dengan Inhutani dan mengelola lahan agar masyarakat mendapat penghasilan tambahan. Kami bekerja dengan anak muda dan masyarakat pesisir untuk memulihkan mangrove. apakah itu memecah belah?. Kami juga malakukan riset dan mendampingi masyarakat agar penghidupan masyarakat tidak hilang akibat ekspansi tambang. apakah itu mengadu domba? Saya tuduhan itu pernyataan emosional”

Seharusnya Presiden Prabowo bangga karena masih ada LSM yang mau didanai asing untuk bekerja membantu rakyat sehingga LSM tidak membebani APBN yang seharusnya digunakan untuk mensejahterakan rakyat. 

“Seharunya Pak Prabowo bangga karena dengan adanya LSM yang menghimpun sumbangan atau menerima dana asing, perkawinan anak berkurang. Karena LSM pelayanan publik kita ramah disabilitas. Karena LSM, hutan dan laut kita terlindungi dari ancaman kerusakan," tambah Amin.

WALHI Sulsel perlu menyampaikan secara tegas bahwa sikap kritis LSM terhadap pemerintah dan pekerjaan untuk melindungi lingkungan dan penghidupan masyarakat, baik yang didanai asing atau tidak, bukan untuk mengadu domba apalagi memecah belah persatuan bangsa.

"Kemudian, kami menyarankan kepada Presiden Prabowo untuk membuka ruang diskusi dan menerima kritik dari LSM dan kelompok masyarakat lainya dengan bijak”ujarnya.