TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sebanyak 40 siswa miskin di Maros akan mengikuti program Sekolah Rakyat gagasan Presiden Prabowo Subianto.

Program ini gratis.

Setiap siswa akan berasrama, diterima berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Bertujuan memutus rantai kemiskinan dengan memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak tidak mampu.

Kepala Dinas Sosial Maros, Suwardi Sawedi, mengatakan, sebanyak 40 kuota diberikan itu untuk tahap awal dan dikhususkan bagi siswa setingkat Sekolah Menengah Atas atau SMA.

“Sementara ini hanya satu jenjang. Tahap awal 40 siswa setingkat SMA,” kata Suwardi, Senin (2/6/2025).

Dia menambahkan, setiap daerah mengusulkan lahan yang bisa dimanfaatkan untuk membangun Sekolah Rakyat.

Luas lahan dibutuhkan sekira 6-7 hektar, karena setiap sekolah dilengkapi asrama.

Lokasi program masih tahap seleksi.

Dua lokasi sudah diusulkan, yakni SMPN 10 Bantimurung, Desa Tukamasea dan Balai Perlindungan dan Sosial Bina Remaja (BPSBR) Makkareso, Kecamatan Bantimurung.

Menurut Suwardi, BPSBR Makkareso aset Dinas Sosial Sulsel seluas 4,25 hektar.

Ia menyebut fasilitas di lokasi ini cukup memadai.

Penetapan lokasi sekolah masih menunggu keputusan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

Program ini ditujukan bagi anak-anak keluarga kurang mampu, terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), mulai dari kategori miskin hingga miskin ekstrem.

“Program ini menggunakan sistem asrama atau boarding school. Seluruh siswa tinggal di lingkungan sekolah selama masa pendidikan,” ujarnya.

Orangtua peserta diminta menandatangani surat pernyataan penyerahan anak kepada pihak pengelola sekolah sebagai bentuk komitmen.

Dampak dari program ini, generasi akan mendapat kualitas pendidikan layak serta bisa mengubah ketimpangan yang selama ini terjadi antara masyarakat menengah ke bawah dan menengah ke atas.

Program ini dipercaya mampu mengentaskan kemiskinan, sebab anak berpendidikan dan cerdas sudah pasti akan mendapat pekerjaan lebih baik dari orangtuanya.

Kepala Dinsos Sulsel Abdul Malik Faisal sebelumnya menyampaikan, sekira 900 lebih siswa baik SMP maupun SMA akan diterima tahun ajaran baru.

Untuk tahap pertama, program ini menyasar beberapa daerah, yakni Wajo 150 siswa, Bone 100 siswa, Pangkep 100 siswa, Takalar 100 siswa, Gowa 100 siswa dan Makassar sekira 375 siswa.

“Kita masih menggunakan gedung sementara. Ke depan akan ada pembangunan infrastruktur khusus Sekolah Rakyat,” kata Malik Faisal.

Parepare Masih Terkendala Lahan

Pemerintah Kota Parepare berkomitmen mendukung program Sekolah Rakyat.

Namun, Pemkot terkendala lahan.

“Syarat pendirian Sekolah Rakyat itu lahannya harus 5 hektar, ini menjadi kendala kita, tidak ada aset Pemkot memenuhi syarat itu,” kata Kadinsos Parepare Andi Erwin belum lama ini.

Saat ini pihaknya masih berkomunikasi dengan Kemensos terkait syarat pendirian Sekolah Rakyat gagasan Presiden Prabowo Subianto.

“Mengenai tempat sebenarnya sudah ada kita ancang-ancang, itu SMP 7 Lemoe, berdampingan nanti SMP 7,” jelasnya.

Hanya saja, lahan SMP Negeri 7 cuma dua hektar, tergantung Kemensos siap tidak kalau dua hektar, karena persyaratannya harus lima hektar.

Dia menjelaskan, konsep Sekolah Rakyat nantinya serupa boarding school, anak-anak yang putus sekolah dan anak terlantar masuk Sekolah Rakyat dan diasramakan.

Pendirian Sekolah Rakyat diharuskan dimulai tahun ini. Tapi kalau ada kendala teknis, itu bisa tahun berikutnya. “Biaya pendirian semua dari pemerintah pusat,” jelasnya.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, Kamis (8/5) lalu, di BPSDM Sulsel, mengatakan, sekolah rakyat ini diusahakan hadir di setiap kabupaten/kota di Indonesia.

Tahun ini dimulai di 53 titik. Salah satunya di Kota Makassar. Khusus di Makassar, terdapat dua titik dibangun dalam waktu dekat.

Satu di Jl Salodong, Kecamatan Biringkanaya, lokasinya disediakan Pemkot Makassar. Satunya lagi disediakan Pemprov Sulsel di Gedung BPSDM Sulsel.

Lokasi yang ditunjuk di Salodong berdekatan lokasi yang rencananya digunakan untuk membangun stadion.

“Jadi satunya lagi disediakan Pak Gubernur di BPSDM ini,” terang kata Saifullah Yusuf yang biasa disapa Gus Ipul.

Menurut Gus Ipul, anak yang menjadi peserta didik di Sekolah Rakyat nantinya akan diasramakan.

“Jadi para orangtua cukup mendukung anaknya untuk ditempatkan tinggal di asrama, dan jika ingin menjenguk sewaktu-waktu tetap diperbolehkan,” katanya.(*)