TRIBUN-TIMUR.COM - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli kini tertimpa masalah serius.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) geledah kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Selasa (20/5/2025) siang.
"Pengeledahan terkait dengan penyidikan perkara dugaan suap, pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) serta dugaan gratifikasi," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (20/5/2025), dikutip dari video YouTube KompasTV.
Budi Prasetyo mengatakan, KPK sudah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka dalam perkara ini.
"Saat ini sudah ada delapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini," kata Budi.
Namun, ia belum membeberkan secara lengkap terkait dengan hasil penggeledahan dan detail tersangka.
"Secara lengkap nanti akan kami sampaikan," tuturnya.
Sementara itu, menanggapi hal ini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memberikan pernyataannya.
"Ingin saya sampaikan bahwa ini terkait dengan kasus yang sudah lama ya, di tahun 2019, terkait dengan izin penggunaan tenaga kerja asing, dan kasus ini berdasarkan pengaduan masyarakat bulan Juli tahun 2024," jelas Yassierli, di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan penggeledahan yang dilakukan KPK di Kemnaker merupakan kelanjutan dari proses sebelumnya.
"Dan kami dari kementerian, kita senantiasa support selama ini," ujar Yassierli.
Tidak hanya itu, Yassierli menekankan bahwa Kemnaker sudah mencopot pejabat yang terkait dengan kasus yang tengah didalami KPK.
"Mohon dicatat bahwa kita sebenarnya sudah mencopot orang-orang, pejabat-pejabat yang diduga terkait dengan kasus ini," tegasnya.
Ia juga menekankan layanan izin tenaga kerja asing tidak akan terganggu karena kasus ini.
"Dan karena memang pejabatnya sudah dicopot tentu ini tidak mempengaruhi layanan terhadap izin tenaga kerja asing," imbuh Yassierli.
Menaker akui dugaan praktik korupsi
Menaker Yassierli buka-bukaan terkait kasus dugaan suap pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).
Kasus tersebut sedang diusut KPK.
Yassierli mengaku sudah mencopot pejabat diduga terlibat dalam kasus tersebut.
"Termasuk juga mohon dicatat bahwa kita sebenarnya sudah mencopot pejabat-pejabat yang diduga terkait dengan kasus ini," kata Yassierli di kantor Kemnaker.
Yassierli menyerahkan proses hukum para mantan pejabat Kemnaker ke KPK.
Dia menyebut layanan terhadap izin tenaga kerja asing saat ini tetap bisa berjalan.
"Selanjutnya tentu kita akan serahkan ke KPK. Memang pejabatnya sudah dicopot tentu ini tidak mempengaruhi layanan terhadap izin tenaga kerja asing," kata Yassierli.
"Malah kita berharap sebenarnya ini menjadi momentum untuk semakin lebih baiknya pelayanan yang diberikan oleh Kementerian," lanjut dia.
Pejabat yang dicopot itu termasuk ke daftar orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Kendati demikian, Yassierli belum membeberkan identitas pejabat dicopot tersebut.
"Ya, termasuk yang sudah dicopot," ungkapnya.
Sudah Ada 8 Tersangka
Ternyata, KPK sudah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
"Saat ini sudah ada delapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini," kata jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (20/5).
KPK belum memerinci sosok tersangka dalam kasus ini.
Kasus korupsi pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja di Kemnaker ini merupakan perkara baru yang diusut KPK.
Sejumlah tas dibawa oleh penyidik KPK dari penggeledahan di lokasi.
"KPK masih akan mendalami informasi dan keterangan dari hasil penggeledahan hari ini," lanjut dia.
Profil Prof Yassierli
Prof Yassierli menjalani pendidikan S1 dan S2 ITB dan mengenyam pendidikan S3 di Virginia Polytechnic Institute and State University, Virginia-Amerika Serikat pada 2005.
Prof Yassierli sebelumnya menjabat Guru Besar di ITB.
Dia juga pernah menjabat sebagai staf pengajar dan peneliti Fakultas Teknologi Industri ITB sejak 1998.
Ia juga menjadi Dosen Luar Biasa Teknik Industri dan Sistem, Virginia Tech, Amerika Serikat pada 2006.
Prof Yassierli juga pernah menjadi Kepala UPT Pengembangan Manusia & Organisasi (PMO) ITB 2015-2017 dan menjadi senat Akademik ITB 2024 hingga sekarang.
Dia juga pernah menjadi Ketua Perhimpunan Ergonomi Indonesia (PEI) 2015-2021, Presiden Masyarakat Jaringan Ergonomi Asia Tenggara (SEANES) 2015-2017.
Saat ini, Yassierli tergabung dalam Komite Manajemen Risiko Majelis Wali Amanat (MWA) ITB 2024–sekarang.
Berikut sepak terjang Yassierli dikutip dari yassierli.com:
Riwayat Pendidikan
S1 – ST. Teknik Industri, ITB (1993-1997)
Ir. (ITB) – 2019
S2 – MT. Teknik dan Manajemen Industri, ITB (1998-2000)
S3 – Ph.D., Industrial and Systems Engineering, Virginia Tech, USA (2001-2005)
Pengalaman Kerja
Staf Pengajar & Peneliti, Fakultas Teknologi Industri ITB (sejak 1998)
Adjunct Faculty, Industrial and Systems Engineering, Virginia Tech, USA 2006.
Kepala UPT Pengembangan Manusia & Organisasi (PMO) ITB 2015-2017
Senat Akademik ITB 2024 – sekarang
Komite Manajemen Risiko MWA ITB 2024 – sekarang
Pengalaman Konsultasi
BUMN/BUMD (Transformasi SDM & Organisasi, Perencanaan strategis, Keselamatan Kerja, Produktivitas, Ergonomi/Human Factors, dll)
PT PERTAMINA (Persero), PT Pertamina E&P, PT Pertamina Drilling Service Indonesia, PT Pertamina Hulu Energi, Pertamina RU III & V, Pertamina Power Indonesia, PT PGE, PHE MWEO, PT Pertagas, PT Pertamina Trans Kontinental, dll
PT PLN (Persero), PT Indonesia Power, PT Pembangkit Jawa Bali (PJB), PT PJBS, PT MKP, PLN Energi Primer Indonesia, PLN Enjiniring, PLN Gas & Geothermal, PLN UIP II Medan, PT Bahtera Adiguna, PT Putra Indo Tenaga, PLN Pusharlis, PLN Tanjung Jati B, dll
Others: PT Semen Gresik, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Bumi Siak Pusako, PT Peruri, PT Elnusa, PT Kertas Padalarang, PT RNI, PT Geodipa Energi, JOB Tomori Pertamina-Medco, PT Unilever, PT Nasional Reasuransi,
Perusahaan multinasional (Safety & Ergonomi): PT ExxonMobil Indonesia, PT ConocoPhillips Indonesia, PT INCO/PT Vale, PT Thiess Indonesia, PT Halliburton, PT Bredero Shaw, PT CocaCola Indonesia, dll
Lain-lain: PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin, PT Komatsu, PT Lintas Arta, PT Latinusa,
Instansi Pemerintah dalam Penyusunan Renstra/Grand design/Master Plan: Kementerian Kesehatan, Kementrian Perhubungan, Kementrian ESDM, Komite Tenaga Kerja Indonesia, Kab Bangka Barat, berbagai RS vertikal (RSCM, RSHS, RSJPD HK, RS Persahabatan, RS Fatmawati, RS Adam Malik, RS M Djamil) dll
Instansi Pemerintah dalam Pengembangan SDM & Organisasi: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bank Indonesia, Kementerian Kesehatan, Pemda Kota Bandung.
Publikasi
Buku:
Iridiastadi & Yassierli (2014). Ergonomi: Suatu Pengantar. Penerbit Rosda Karya
Yassierli, et al. (2020). Ergonomi Industri. Penerbit Rosda Karya
Yassierli, et al (2023). Design Thinking. Penerbit Rosda Karya
Lebih dari 30 paper jurnal internasional (Peer-reviewed)
Lebih dari 30 paper seminar internasional dan 15 paper seminar nasional
Penghargaan
100 Tokoh K3 Indonesia 2022
Certified Human Factors Professional dari BCPE USA
Penghargaan dari International Ergonomics Association (IEA) dalam Triennial Award on Promotion of Ergonomics in Developing Countries – 2021
Penghargaan IEOM Award on Outstanding Professor in Human Factors & Ergonomics 2021 (Industrial Engineering and Operation Management Society)
KompasTv: Penggeledahan KPK di Kemnaker Usut Kasus Apa? Begini Penjelasan KPK dan Menaker