TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Manajemen PSM Makassar mempertimbangkan untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas sanksi diterima pemainnya, Yuran Fernandes.

Upaya banding ke Komite Banding (Komding) PSSI sebelumnya ditolak. 

Namun, sanksi terhadap Yuran Fernandes mengalami pengurangan dari 12 bulan menjadi tiga bulan larangan beraktivitas di sepak bola Indonesia.

Sanksi ini berlaku sejak 9 Mei 2025. Selain itu, Yuran juga dijatuhi denda sebesar Rp25 juta.

Manajer PSM Makassar, Muhammad Nur Fajrin, menjelaskan bahwa PK hanya dapat diajukan kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pengajuan itu harus disertai bukti baru yang dapat membatalkan putusan sebelumnya.

“Kami akan mempertimbangkan langkah ini secara matang,” ujar Fajrin saat konferensi pers virtual bersama media, Sabtu (17/5/2025).

Ia mengapresiasi keputusan Komding PSSI yang dinilai cermat dalam menilai permasalahan dari berbagai aspek. 

Menurutnya, tuntutan PSM agar keputusan diambil berdasarkan asas keadilan dan profesionalisme telah diperhatikan.

“Ini hal yang patut diapresiasi. Komite Banding mempertimbangkan itu dan mengurangi hukuman Yuran menjadi hukuman minimal sesuai Pasal 59 Ayat 2 Kode Disiplin PSSI 2023,” katanya.

Fajrin menambahkan, sanksi tiga bulan ini tidak akan mengganggu persiapan Yuran untuk kompetisi musim 2025/2026. 

Apalagi, kompetisi akan memasuki masa libur pada Juni dan Juli.

“Tiga bulan dihitung sejak putusan: Mei, Juni, Juli. Sekitar Agustus dia bisa kembali. Kami akan mempertimbangkan kembali langkah berikutnya dengan melihat dampaknya secara menyeluruh,” jelasnya.

Yuran menerima sanksi mulai 9 Mei lalu. Dengan demikian, ia bisa kembali bermain setelah 9 Agustus 2025.

“Kalau kompetisi dimulai setelah 9 Agustus, tidak akan ada gangguan dalam keikutsertaan Yuran musim depan,” tandas Fajrin. (*)