TRIBUN-TIMUR.COM - Selain purnawirawan TNI, gubernur juga menolak organisasi kemasyarakatan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) yang dipimpin Hercules. 

GRIB dan Hercules kini jadi sorotan setelah ditantang purnawirawan TNI.

Tantangan terhadap Hercules terus bermunculan.

Tantangan tersebut merupakan reaksi atas pernyataan kontroversial Hercules terhadap Letjen TNI Purnawirawan Sutiyoso.

Terbaru, puluhan purnawirawan TNI dari Sumatera Utara menantang Hercules.

Video tantangan puluhan Purnawirawan TNI itu diposting di akun  TikTok @perjuangan_kita2.

Penelusuran Tribun-Timur.com, Selasa (13/5/2025), video tersebut sudah ditonton lebih dari 5 juta kali.

Tampak dalam video, Purnawirawan TNI berbaris rapi.

Salah satu Purnawirawan TNI lantas berbicara dengan lantang.

"Hei Hercules, dengarkan. Ini adalah purnawirawan," kata purnawiran TNI.

"Langkahi dulu mayat kami. Jangan kau hina jenderal-jenderal Kami. Pemimpin-pemimpin kami. Itu adalah junjungan Kami. Sesepuh Kami," imbuhnya.

Purnawiran TNI pun mengingatkan jasa TNI.

Menurutnya, Hercules besar karena jasa TNI. 

"Ingat, kami bukan ayam sayur. Kami adalah ayam petarung," kata sang purnawiran TNI.

"Sekarang Kami memang purnawirawan, tapi hati kami adalah pejuang. Siap mati sampai darah penghabisan," imbuhnya.

Saat penolakan terhadap GRIB makin ramai, Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan sikap.

Wayan Koster dengan tegas menyatakan menolak GRIB.

Menyusul insiden pembakaran mobil polisi oleh anggota GRIB di Depok, Koster menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang dipimpinnya tidak akan menerima pendaftaran organisasi masyarakat (ormas) tersebut.

“Bali tidak membutuhkan kehadiran ormas yang berkedok menjaga keamanan, tetapi justru melakukan kekerasan dan intimidasi,” tegas Koster dalam pertemuan resmi Forkopimda Bal, Senin (12/5/2025).

Pertemuan itu turut dihadiri oleh Ketua DPRD Bali, Pangdam IX/Udayana, Kapolda Bali, Kajati Bali, Danrem 163/Wira Satya, serta Kepala BIN Daerah Bali mengutip Wartakotalive.

Hingga kini, Bali telah mencatatkan 298 ormas resmi yang memegang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan bergerak di bidang sosial, budaya, lingkungan, serta kepemudaan.

GRIB, lanjut Koster, tidak termasuk dalam daftar legal tersebut, dan karena itu tidak memiliki dasar hukum untuk beroperasi di Pulau Dewata.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016, setiap ormas diwajibkan melaporkan struktur kepengurusan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di daerah.

Ormas yang mengabaikan kewajiban ini dianggap ilegal dan dilarang beraktivitas.

Lebih lanjut, Koster menyebut keberadaan ormas yang kerap memicu keresahan dan bertindak di luar batas bisa mengganggu citra Bali sebagai destinasi pariwisata dunia yang damai dan aman.

"Keamanan Bali telah dijaga secara menyeluruh oleh aparat resmi seperti TNI-Polri serta sistem lokal berbasis adat melalui Sipandu Beradat dan Bankamda yang melibatkan Pecalang, Linmas, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas hingga ke desa adat,"

"Bali terbuka terhadap warga pendatang, selama mereka menghormati nilai-nilai budaya dan berperilaku produktif serta tertib," kata dia.

Ia mencontohkan paguyuban Sunda, Minang, dan Batak sebagai bentuk komunitas pendatang yang konstruktif dan turut membangun Bali.

Dalam pernyataan resminya, Wayan Koster menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas setiap ormas yang terlibat dalam aksi premanisme dan tindak kriminal.

Upaya ini merupakan bagian dari komitmen menjaga ketentraman masyarakat sekaligus melindungi pariwisata berbasis budaya yang menjadi kekuatan utama Bali.

Hercules sempat ancam Dedi Mulyadi

Sebelumnya Hercules, mengklaim bisa mengerahkan 50 ribu anggotanya untuk menggeruduk Gedung Sate,.

Gedung itu adalah tempat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berkantor. 

Hercules meminta agar Dedi Mulyadi merangkul ormas-ormas di Jawa Barat, bukan malah memusuhinya. 

Ia tak sepakat jika ormas harus ditumpas. 

"Ormas tuh banyak sekali kekuatannya, saya punya anak buah di Jawa Barat itu ada hampir 500 ribu, kalau saya suruh 50 ribu orang datang ke Gedung Sate, bagaimana Dedi Mulyadi?" ujar Hercules seperti dikutip dari Youtube Unlocked yang tayang pada Rabu (30/4/2025). 

Ia menegaskan bahwa 50 ribu massa yang datang ke Gedung Sate tak bakal bisa dibubarkan. 

Bahkan, sekalipun dikerahkan pihak kepolisian. 

"Enggak bakal bisa dibubarin, enggak bisa. Datang 50 ribu orang, tidak merusak anarkis, polisi pun tidak bisa membubarkan mereka, tidak bisa dan itu dilindungi oleh undang-undang, wajib dan wajar untuk mereka datang dulu," katanya.

Ia menegur Dedi Mulyadi agar tidak memusuhi ormas di Jawa Barat, termasuk GRIB Jaya. 

Pasalnya, ada peran ormas di balik kemenangan Dedi Mulyadi menjadi Gubernur Jawa Barat. 

"Anak buah saya hampir 500 ribu di Jawa Barat, dukung Dedi Mulyadi jadi gubernur karena kendaraannya Partai Gerindra karena presiden kita Pak Prabowo. Kami kerja (dukung) tidak ada yang membayar kami," ucapnya. 

Hercules pun meminta agar Dedi Mulyadi merangkul ormas dan mengajak mereka bersinergi bersama TNI dan Polri.

"Sekarang sudah jadi gubernur, ormas itu dirangkul mengajak mereka. 'Hei, masyarakat Jabar, ormas-ormas Jabar mari mendukung program-program saya gubernur, dukung saya bersinergi sama TNI-Polri bagaimana menciptakan aman nyaman damai."

"Karena negara ini negara hukum, (oknum yang bersalah) kalian bertanggung jawab secara hukum yang berlaku di Indonesia, bukan panggil TNI, panggil Polri," ujarnya.

Terlalu berlebihan

Menurut Hercules, sikap Dedi Mulyadi terlalu berlebihan memusuhi ormas-ormas di Jawa Barat.

Pria bernama lengkap Rosario de Marshall itu menyebut ada peran besar ormas di balik terpilihnya Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat.

"Terlalu berlebihan KDM, dia jadi gubernur juga kita dukung habis-habisan, karena anggota saya sudah hampir 500 ribu orang di Jawa Barat, semua dukung (Dedi jadi Gubernur)," ujar Hercules seperti dikutip Youtube Unlocked yang tayang pada Rabu (30/4/2025). 

Sebagai Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules juga membantu mengerahkan kiai hingga ulama untuk mendukung Dedi Mulyadi sebagai gubernur. 

"Saya baru saja diangkat jadi panglima beberapa ribu pondok (pesantren) di Jawa Barat. Jadi, jangan terlalu berlebihan lah," lanjutnya. 

Ia mengingatkan mantan Bupati Purwakarta tersebut agar tidak memusuhi ormas. 

Pasalnya, ormas itu organisasi yang lahir dari masyarakat. 

"Ormas itu bukan musuh. Bukan musuhnya pemerintah, bukan musuhnya gubernur, ormas itu berangkat dari masyarakat menjadi organisasi, jadi organisasi masyarakat. Anda jadi gubernur didukung oleh kita-kita semua," jelasnya.

Respons Dedi terkait premanisme

Sebelumnya, Kabid Komunikasi Publik DPP GRIB Jaya, Razman Nasution, memperingatkan Dedi Mulyadi untuk tidak mengusik organisasinya.

Razman mengultimatum Gubernur Jabar agar tidak menstigma negatif ormas Grib Jaya yang bisa memancing gesekan sosial.

Menanggapi ultimatum tersebut, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menjawab santai karena fokus utamanya saat ini adalah bekerja untuk memastikan iklim investasi di Jabar berjalan kondusif.

"Oh itu, biasalah. Kita ini pemerintah menjalankan tugas untuk menjaga investasi berjalan dengan baik," kata Dedi di Gedung Pusdai, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (28/4/2025).

Dedi mengatakan, segala bentuk ancaman tidak akan mengubah caranya bekerja membereskan persoalan yang terjadi di Jabar.

Apalagi saat ini dirinya mempunyai tugas besar sebagai seorang gubernur agar bisa menekan angka pengangguran.

"Rakyat bisa bekerja, rakyat bisa sejahtera. Tugas saya itu, saya tidak akan pernah mendengarkan ancaman dari siapapun, kalau itu mengganggu kinerja saya," ucapnya.

Meski demikian, dia mengaku tidak anti kritik terhadap kebijakan-kebijakannya. Dia terbuka terhadap kritik membangun demi kemaslahatan warga Jabar.

"Saya akan mendengarkan kritik siapapun, kalau itu bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat," pungkasnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Diultimatum Grib Jaya, Dedi Mulyadi Hanya Akan Dengarkan Kritik, Bukan Ancaman".