TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU - Sebanyak 111 unit kendaraan dinas (randis) jenis motor trail milik Pemerintah Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan dinyatakan tidak diketahui keberadaannya.
Data ini ditemukan setelah apel kendaraan dinas yang digelar Bidang Aset Daerah dari 29 hingga 30 April 2025.
Kepala Bidang Aset Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Luwu, Randi Eka Putra menyebut, pada hari 29 April sebanyak 123 unit Randis trail dari 20 SKPD ditargetkan hadir.
Namun, hanya 12 SKPD yang berpartisipasi, dengan total 37 unit motor trail yang berhasil dikumpulkan.
Ditambah 33 unit diparkir dan 4 unit diamankan ke gudang.
"Pada hari pertama, ada 77 unit Randis yang tidak hadir, selain 6 unit yang dipinjam pakai dan 4 unit yang diserahkan ke KPH Luwu," jelas Randi, Kamis (1/5/2025).
Ia menambahkan, pada 30 April dari target 108 unit Randis yang tersebar di 21 SKPD, hanya 73 unit dari 16 SKPD yang berhasil dikumpulkan.
"Masih ada 34 unit yang tidak hadir, termasuk 2 unit pinjam pakai," bebernya.
Secara keseluruhan, dari target 234 unit motor trail, hanya 122 unit yang berhasil dikonfirmasi keberadaannya.
Sementara 111 unit lainnya dinyatakan "hilang" karena tidak diketahui posisinya.
Data yang dihimpun menunjukkan, Sekretariat Daerah (Setda) Luwu menjadi SKPD dengan jumlah Randis terbanyak, yakni 38 unit.
Namun, hanya 4 unit yang bisa dihadirkan, sementara 34 unit lainnya tidak diketahui.
Dinas Kesehatan Luwu dari 18 unit, hanya menghadirkan 5 unit, Dinas PUTR dari 28 unit, menghadirkan 15 unit, BKAD dari 11 unit, menghadirkan 4 unit.
Sedangkan Dinas Perkim dari 12 unit, menghadirkan 9 unit, sedangkan Dinas Pertanian dari 17 unit, berhasil menghadirkan 16 unit.
Menanggapi temuan ini, Ketua Jaringan Pemuda Pemerhati Masyarakat Luwu (JP2ML), Ismail Ishak meminta agar Inspektorat segera membentuk tim investigasi.
"Apel Randis ini patut diapresiasi karena berhasil mengungkap fakta bahwa ada 111 unit kendaraan yang tidak jelas keberadaannya. Ini perlu segera ditindaklanjuti oleh Inspektorat Luwu dengan membentuk tim investigasi, melibatkan Satpol PP dan SKPD terkait," tandasnya.
Laporan Jurnalis Tribun Timur Muh Sauki Maulana