TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Efisiensi anggaran yang diterapkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) mulai dirasakan hingga ke meja rapat.

Salah satunya terlihat dalam Rapat Paripurna DPRD Sulsel, Senin (14/4/2025), yang diwarnai interupsi dari anggota dewan.

Ketua Pansus Pembahas Rancangan RPJMD Sulsel Tahun 2025–2029, Andi Patarai Amir, menyampaikan kekecewaannya.

Patarai kecewa karena tidak ada konsumsi makan siang yang disiapkan bagi tamu dan tenaga ahli dalam rapat ekspose Rancangan Awal RPJMD yang digelar sejak pagi di lantai 2 Gedung Tower DPRD Sulsel.

“Saya merasakan betul dampak efisiensi anggaran, karena tidak ada makan siang yang disediakan untuk rapat ekspose tadi,” ujar Patarai saat menyampaikan interupsi dalam Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024/2025.

Patarai mengaku telah mengarahkan para tamu ke ruang tunggu paripurna setelah diberi tahu oleh staf bahwa konsumsi akan digabung dengan agenda paripurna.

Namun, makanan tidak tersedia.

Politisi Partai Golkar itu sempat menanyakan ketersediaan konsumsi.

“Saya merasa malu. Ini bukan soal kami anggota dewan, tapi para tamu yang sudah kita undang dari pagi sampai siang,” tegasnya.

Menurutnya, konsumsi dalam kegiatan rapat bukan sekadar formalitas, tetapi bentuk penghargaan terhadap partisipasi dan waktu para peserta.

Menanggapi keluhan itu, Wakil Ketua DPRD Sulsel, Rahman Pina, yang memimpin rapat menyampaikan apresiasi dan menyarankan agar persoalan tersebut dibahas di forum bersama sekretariat dewan.

“Terima kasih Pak Patarai atas masukannya. Hal-hal yang menyangkut kesekretariatan bisa kita diskusikan bersama Sekwan di forum lain,” ucap Rahman.

Rapat paripurna yang sedianya membahas laporan hasil pelaksanaan reses, justru menjadi ajang kritik terhadap kebijakan efisiensi anggaran. 

Kebijakan itu dinilai mengabaikan sisi kemanusiaan dan profesionalitas forum resmi. (*)