TRIBUN-TIMUR.COM, WAJO - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) inspeksi mendadak (Sidak) Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Wajo, Jl Lontar, Siengkang, Kecamatan Tempe, Sulawesi Selatan, Kamis (13/2/2025).

Dimana, hal itu dilakukan mengingat banyaknya keluhan yang sampai di telinga para perwakilan rakyat tersebut.

Kondisi sarana dan prasarana serta pelayanan Disdukcapil Wajo menjadi soal utama.

"Kalau antre, panas sekali karena tidak ada atapnya bahkan tenda yang disediakan sudah rusak," ujar warga, Abdul Hajar.

Kemudian, pelayanan administrasi kependudukan di Disdukcapil Wajo juga dinilai lamban.

"Lambat sekali pak, kadang kita kalau datang pagi biasanya selesai siang atau bahkan sore," paparnya.

"Tapi ada beberapa juga yang cepat ji selesai KTP atau KK nya. Tidak tau ada apa sehingga itu terjadi," tambah Hajar.

Sementara, Amshar A.Timbang yang memimpin sidak Komisi I DPRD Wajo menekankan Disdukcapil harus melakukan perubahan dalam hal kualitas pelayanan dan efisiensi waktu pengurusan.

"Disdukcapil harus memberikan perubahan dalam hal kualitas pelayanan dan efisiensi waktu pengurusan agar masyarakat tidak mengalami kendala yang berkepanjangan," tegasnya.

Senada, anggota Komisi I, Amran, juga mengingatkan pentingnya inovasi dalam pelayanan publik yang berbasis smart governance.

"Perlu ada evaluasi berkala untuk memastikan pelayanan yang optimal. Sudah seharusnya inovasi dilakukan secara maksimal sesuai prinsip smart governance dan adanya evaluasi berkala untuk memantau pelaksanaan pelayanan di Disdukcapil," papar Amran.

Pihaknya juga menyoroti urgensi peningkatan sarana dan prasarana di Disdukcapil.

Bahkan, perlu segera dimasukkan dalam rencana kerja untuk dibahas dalam perubahan APBD.

"Keluhan terhadap kondisi sarana dan prasarana akan kita perjuangkan dalam pembahasan APBD perubahan berikutnya, terutama terkait perangkat yang ada di kecamatan dan di Capil sendiri, termasuk ruang ramah anak serta tempat antrean yang lebih nyaman," sebutnya.

Olehnya, Komisi I DPRD Wajo berkomitme menjalankan fungsi pengawasan dan terus berkoordinasi dengan mitra terkait.

"Dalam hal pengawasan, kami berkomitmen untuk terus aktif berkoordinasi dan menindaklanjuti segala aduan serta kondisi yang tidak ideal di OPD mitra Komisi I," tandasnya.(*)