Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM- Baru-baru ini Anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo melepas pin anggota DPR dari jasnya di hadapan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat kerja di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Aksi ini dilakukan Firman untuk menunjukkan rasa malunya sebagai wakil rakyat karena masalah pagar laut yang masih berlarut-larut.
"Pak Menteri, sekarang ini rakyat menunggu, rakyat ini menunggu apa endingnya. Jangan sampai rapat hari ini hanya merupakan anti klimaks," ujar Firman, Kamis.
"Rasanya kalau rapat ini tidak ada satu kesimpulan yang memberikan jawaban kepada rakyat, saya mohon maaf, Pak, tidak nanti, sekarang pun saya lepas dulu lencana saya, saya lepas, Pak. Malu sebagai wakil rakyat karena persoalannya sudah terlalu larut ini," ujar dia.
Firman mengatakan, isu mengenai pagar laut ini sudah meluas ke mana-mana. Bahkan, kata dia, rakyat kini menuduh ada skenario bahwa pejabat tertentu melindungi proyek besar terkait pemagaran laut.
"Ini ada apa gerangan? Ini serius, Pak," ucap politikus Partai Golkar ini.
Oleh karena itu, Firman mengajak Sakti untuk semangat mengusut pagar laut ini mumpung Presiden Prabowo Subianto sedang bersemangat pula.
Jauh sebelum itu, ada seorang legislator DPRD Sulsel bernama Mukhtar Tompo yang juga menolak keras reklamasi di pantai Makassar.
Alasan utamanya, reklamasi bukan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
Ia pun pernah bereaksi keras ketika pembangunan diskotek W Superclub di kawasan Center Point of Indonesia (CPI).
Anggota DPRD Sulsel periode 2009-2014, sudah membangun gerakan politik yang didukung berbagai komponen masyarakat pegiat lingkungan, sosial dan kemasyarakatan.
"Saya juga didukung oleh masyarakat terdampak di sekitarnya. Namun gubernur saat itu (Syahrul Yasin Limpo, red) membangun gerakan opini publik disertai dengan penyebaran rencana pembangunan Masjid 99 Kubah," bebernya.
Sehingga gerakan yang ia bangun bersama masyarakat terdampak reklamasi saat itu, terhambat karena seolah-olah dirinya tidak sepakat dengan pendirian Masjid 99 Kubah.
Setelahnya, Mukhtar Tompo berkiprah di Jakarta sebagai Anggota DPR RI kurun 2015-2019.
Setelah kembali ke Makassar, ia mengaku kaget dengan tampilan hasil reklamasi kawasan CPI itu.
Lantaran sekitar area Masjid 99 Kubah terlihat kumuh, sedang di sepanjang kawasan elite khusus sebagai pusat bisnis.
"Dan kawasan elite itu menjadi permukiman baru untuk kalangan tertentu itu sangat mulus dan menjadi lokus inti pembangunan," kata Mukhtar Tompo yang kini menjadi politikus PAN ini.
Karenanya, dia menyoroti justru pembangunan Masjid 99 Kubah dan perangkat pendukungnya itu tak lagi menjadi prioritas sebagaimana rencana awal yang dijadikan alasan pembenaran pembangunan kawasan CPI.
"Ditambah lagi dengan hadirnya diskotek yang menuai polemik saat ini. Saya tentu kecewa," beber Mukhtar Tompo yang dikenal sebagai aktivis muda dan berkarakter ini. (*)