TRIBUN-TIMUR.COM - Dalam upaya menyusun Roadmap Perhutanan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan 2025-2029, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan pertemuan strategis di Ruang Rapat Lt.3 Gedung AAS Building, Jl. Urip Sumoharjo, Makassar, Rabu (15/1).

Pertemuan ini diinisiasi oleh BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sulsel dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, akademisi, serta dunia usaha.

Ketua BPD HIPMI Sulsel, Andi Amar Ma’ruf Sulaiman, menegaskan komitmen organisasinya untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Dengan misi “Berkolaborasi Secara Nyata dan Aktif Menjadi Mitra Strategis Pemerintah Daerah,” HIPMI Sulsel melalui program andalan “HIPMI Back to Village” siap memberdayakan pengusaha muda di desa.

“Kami ingin memanfaatkan potensi lokal sebagai sumber penghasilan baru yang berkelanjutan bagi masyarakat pedesaan,” ujar Andi Amar.

Ketua Bidang III ESDM, Lingkungan Hidup & Kehutanan HIPMI Sulsel, Chandra Tauphan Ansar, mengungkapkan bahwa Bidang III memiliki fokus mendukung ketahanan pangan nasional melalui pengembangan pangan hutan.

“Dengan optimalisasi sumber daya lokal, kami percaya perhutanan sosial dapat menjadi solusi strategis dalam mendukung kedaulatan pangan,” katanya.

Dukungan penuh datang dari Kepala Bappelitbangda Sulsel, Dr. Setiawan Aswad, M.Dev.Plg, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ir. Andi Hasbi, M.T. Menurut Dr. Setiawan Aswad, sinergi antara roadmap Pokja Perhutanan Sosial Sulsel dan program HIPMI Sulsel membuka peluang inovasi dalam pengembangan usaha berbasis sumber daya lokal.

“Kolaborasi ini memiliki potensi besar untuk menciptakan model pembangunan berkelanjutan yang berbasis masyarakat,” tegasnya.

Andi Hasbi menambahkan bahwa HIPMI dapat berperan sebagai off-taker untuk produk perhutanan sosial. “Kehadiran HIPMI dapat membantu kelompok tani mengatasi fluktuasi harga akibat panen berlebih,” ujarnya. Ia optimistis program ini dapat memperkuat usaha kelompok tani di wilayah pedesaan.

Ketua Kompartemen Kehutanan, Muh Ichwan K, juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penyusunan roadmap. “Roadmap yang kolaboratif akan mempercepat berbagai program stakeholder dan memberikan arah yang jelas bagi pengembangan perhutanan sosial di Sulsel,” ungkapnya.

Pertemuan ini menegaskan bahwa sinergi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat dapat menghasilkan solusi strategis untuk mendukung pembangunan daerah. Dengan roadmap yang disusun secara matang, BPD HIPMI Sulsel berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Selatan.