Elite Gerindra di Luwu Minta Program Makan Bergizi Gratis Jangan Bebankan APBD

Penulis: Muh. Sauki Maulana
Editor: Saldy Irawan
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ilustrasi. Foto suasana siswa SMP 1 Makassar mencicipi makan bergizi gratis yang diluncurkan hari ini, Senin (6/1/2025).

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU - Program makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto bakal dimulai awal tahun 2025.

Di sejumlah daerah, telah dilakukan simulasi MBG kepada siswa.

Kepala Dinas Pendidikan Luwu, Andi Palanggi menyebut, sebanyak puluhan ribu peserta didik akan menerima manfaat MBG.

Sasarannya dimulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

"Jumlah siswa kita mulai dari PAUD sampai SMP kurang lebih 57.000 orang. Dengan porsi makanan Rp10 ribu per siswanya," akunya belum lama ini.

Dari jumlah itu, sambung Andi Palanggi, dibutuhkan dana sekitar Rp164.160.000.000 per tahun untuk mendukung program MBG.

"Kurang lebih Rp164.160.000.000 per tahun. Belum ditahu juga ini sharing, full Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau full APBHlN. Karena belum ada juknis. Cuman kemarin ada instruksi pencadangan APBD," bebernya.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Luwu, Andi Mammang mengaku, pemerintah daerah harus menyiapkan planing tersendiri untuk penganggaran program MBG.

"MGB ini itu adalah program pusat, jadi terkait dengan hitungan anggaran yang disiapkan Pemda Luwu itu wajar saja disiapkan hitungannya sebagai nantinya untuk estimasi biaya selama dalam kurung satu tahun," ujarnya.

Namun, politisi Partai Gerindra ini meminta, total anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan MBG ini tidak sepunuhnya dibebankan ke APBD.

"Tapi soal anggaran ini MBG yang akan dihabisakan dalam kurung waktu satu tahun sekitar Rp165 miliar, saya masih berpendapat bahwa kemungkinan biaya ini pusat pasti perhitungkan untuk tdk terlalu membebani APBD," jelasnya.

"Sehingga pusat akan menyiapkan anggarannya dan bisa saja daerah juga menyiapkan dana sharingnya agar tetap berjalan bersama," tambah Andi Mammang.

Diketahui sebelumnya, Pj Bupati Luwu, Muh Saleh bersama anggota DPRD telah menetapkan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.

Dalam rapat paripurna yang dilaksanakan diruang Sidang Istimewa kantor DPRD Luwu pada Agustus 2024 lalu, di tahun anggaran 2025, target pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.586 triliun lebih.

"Ini mengalami kenaikan Rp.40,3 Milyar dari target APBD pokok tahun anggaran 2024 yaitu sebesar Rp.1,545 triliun lebih," aku Muh Saleh.

Selain target pendapatan daerah, Muh Saleh juga menambahkan, belanja daerah secara keseluruhan pada tahun anggaran 2025 diasumsikan sebesar Rp1.591 triliun lebih.

Bertambah Rp22.3 miliar lebih dari target APBD pokok tahun anggaran 2024 yaitu sebanyak Rp.1.569 triliun lebih.

“Dengan dilaksanakan penetapan KUA serta PPAS tahun anggaran 2025, maka eksekutif dan legislatif pada hakekatnya mempunyai tanggung jawab yang sama sesuai fungsi dan kewenangan untuk mengawal pembangunan di Kabupaten Luwu. Adapun masukan dan rekomendasi anggota legislatif, akan menjadi rujuan untuk terus mengedepankan azas manfaat demi kesejahteraan masyarakat," terangnya.

Sementara itu, agenda penyerahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta PPAS Perubahan APBD tahun anggaran 2024 disampaikan pendapatan daerah pada perubahan anggaran tahun 2024 direncanakan sebesar Rp1.626 triliun lebih.

Jumlah itu mengalami kenaikan Rp80,05 miliar dari target APBD pokok tahun anggaran 2024 yaitu Rp1.545 triliun lebih.

Sedangkan belanja daerah pada perubahan anggaran tahun 2024 diasumsikan sebesar Rp1.658 triliun lebih.

Naik Rp89.2 miliar lebih dari target APBD pokok tahun anggaran 2024 yaitu sebesar Rp1.569 triliun lebih.

 

 

Laporan Jurnalis Tribun Timur Muh Sauki Maulana

 

Berita Terkini