TRIBUN-TIMUR.COM- Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta tambahan anggaran sekitar Rp 505 miliar untuk tahun anggaran 2025.

Zulhas meminta ini dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2024). 

Ketua Umum PAN ini mengusulkan kenaikan anggaran itu lantaran kementeriannya belum punya kantor dan mobil dinas. 

"Jadi saya di bawah Cak Imin itu, kami butuh kurangnya Rp 505 miliar Pak. Kantor baru, kursi belum ada, mobil, semua belum ada. Kantornya pun belum ada, jadi masih numpang. Januari mungkin baru selesai," kata Zulhas dalam paparannya. 

Zulhas mengatakan, pagu anggaran di kementeriannya saat ini sebesar Rp 44.069.025.000. 

Padahal, kata dia, total kebutuhan anggaran sebesar Rp 550 miliar. 

Maka itu, ia meminta anggaran kementeriannya bertambah Rp 505,9 miliar. 

"Tadi saya sampaikan di banggar, kita ada di banggar, anggaran kami baru Rp 40 miliar, kami memerlukan kira-kira Rp 550 miliar, jadi kurang Rp 505 miliar tadi, maka nanti akan dibahas," ucap dia. 

Menurut Zulhas, Banggar DPR RI akan membahas soal penambahan anggaran kementeriannya ini dalam beberapa waktu ke depan. 

"Banggar minta untuk dibahas dengan pemerintah, perlu waktu kira-kira 2-3 bulan, kira-kira itu intinya," ucapnya.

Terpisah, Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta tambahan Rp 325 miliar untuk kementeriannya. Ia mengaku, anggaran yang dimiliki oleh Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan saat ini masih minim. 

“Diharapkan, total anggaran yang diusulkan itu sebesar Rp 325 miliar. Kami tidak bisa membayangkan apa yang bisa dilakukan bekerja satu tahun dengan dana Rp 9 miliar, mudah-mudahan dipahami,” ujar Yusril dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024). 

Ia menjelaskan, dana tambahan itu bakal dipakai untuk membiayai operasional sekretariat dan tiga kedeputian. 

“Itu diperkirakan bahwa sekretariat itu membutuhkan dana sekitar Rp 100 miliar, kemudian tiga deputi itu masing-masing Rp 75 miliar,” sebut dia. 

Diketahui siang tadi Banggar DPR RI melaksanakan rapat dengan 7 Kementerian Koordinator di Kabinet Indonesia Maju. 

Tak hanya Yusril, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga meminta tambahan dana senilai Rp 273 miliar. Ia menyampaikan, Kemenko IPK berharap bisa mendapatkan dana total Rp 503 miliar untuk tahun 2025. 

Berikut ini daftar menteri dan kepala badan setingkat menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran yang diumumkan Minggu (20/10/2024):

1. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Budi Gunawan
2. Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra
3. Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto
4. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno
5. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono
6. Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar
7. Menko Pangan, Zulkifli Hasan
8. Prasetyo Hadi, Mensesneg
9. Muhammad Tito Karnavian, Mendagri
10. Sugiono, Menteri Luar Negeri
11. Safrie Samsoedin, Menteri Pertahanan
12. Nazaruddin Umar, Menteri Agama
13. Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum
14. Natalius Pigai, Menteri HAM
15. Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
16. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan
17. Abdul Muti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
18. Satrio Sumantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
19. Fadli Zon, Menteri Kebudayaan
20. Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan
21. Saifullah Yusuf, Menteri Sosial
22. Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan
23. Abdul Kadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja MIgran Indonesia/Kepala BPNTKI
24. Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian
25. Budi Santoso, Menteri Perdagangan
26. Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
27. Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum
28. Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman
29. Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
30. Iftitah Suryanagara, Menteri Transmigrasi
31. Dody Purwagandhi, Menteri Perhubungan
32. Meutya Hafidz, Menteri Komunikasi dan Digital
33. Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian
34. Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan
35. Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan
36. Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN
37. Rahmat Pambudi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
38. Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
39. Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara
40. Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
41. Hanif Faisol Nurrofiq, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
42. Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM
43. Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi
44. Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah
45. Widyanti Putri, Menteri Pariwisata
46. Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif
47. Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak
48. Dito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga
49. ST Burhanudin, Jaksa Agung
50. Herindra, Kepala BIN
51. AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan
52. Hasan Nasbi, Kepala Kantor komunikasi Presiden
53. Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.