TRIBUN-TIMUR.COM- Kehidupan itu ibarat roda yang berputar. 

Kadang di atas, kadang di bawah. 

Dulu Prabowo Subianto adalah seorang perwira muda. 

Bahkan, beberapa kali dirinya pun menjadi pasukan di garda terdepan ketika masih bertugas di Tentara Nasional Indonesia (TNI). 

Saat masih prajurit ada beberapa komandan Prabowo. 

Kini mereka masuk membantu Prabowo pada pemerintahan kabinet merah putih. 

Luhut Binsar Pandjaitan 
Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan adalah mantan atasan dari Prabowo Subianto. 

Dulu Luhut adalah Pendiri Dan Komandan Pertama Sekolah Pertempuran Khusus (Sepursus) Detasemen-81/Anti-Terror Kopassus Pada Pusat Pendidikan Pasukan Khusus (Pusdikpassus) tahun 1986. 

Saat itu, Prabowo bertindak sebagai wakil komandannya saat masih adalah Prabowo Subianto. 

Luhut pun menceritakannya dalam berbagai kesempatan. 

Hingga, saat itu, Prabowo pun mendapatkan panggilan sebagai 08 di internal pasukan khusus ini. 

Kini, Prabowo pun mengangkat Luhut sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional sejak 21 Oktober 2024. 

Karier Luhut Binsar Panjaitan

Luhut Binsar Panjaitan; lahir 28 September 1947) adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Kabinet Kerja pada Juli 2016 dan dipilih kembali pada masa Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin periode 2019–2024 sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia.

Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia sejak 31 Desember 2014 hingga 2 September 2015.

Pada 12 Agustus 2015, ia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno. 

Dalam perombakan Kabinet Kerja Jilid II pada 27 Juli 2016, ia diangkat menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman menggantikan Rizal Ramli.

Pada 15 Agustus 2016, Presiden Joko Widodo mengambil langkah terkait polemik kepemilikan paspor Amerika Serikat (AS) oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar, sehingga Presiden memberhentikan Archandra secara terhormat dari Menteri ESDM dan menunjuk Luhut yang juga menjadi Menko Maritim untuk menjadi pejabat sementara (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sebelum masuk dalam Kabinet Kerja, Luhut pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2000–2001 saat Abdurrahman Wahid menjabat sebagai Presiden RI 1999–2001. 

Sebelum menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan, ia menjabat Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura.

Wiranto 
Jenderal (purn) Wiranto saat ini menjabat sebagai Dewan Penasehat dari Presiden Prabowo. 

Di masa lampau, Jenderal Wiranto yang mencopot Prabowo dari TNI. 

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, kini dipercaya menjadi Penasihat Khusus Presiden untuk urusan Politik dan Keamanan. 

Pengalaman panjang Wiranto di bidang keamanan nasional akan sangat berguna dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan negara.

Pria kelahiran Yogyakarta, 4 April 1947, ini telah menorehkan banyak prestasi selama berkarier di militer dan pemerintahan. 

Karier militer Wiranto dimulai dengan gemilang ketika ia menjadi ajudan Presiden Soeharto dari 1987 hingga 1991. 

Setelah tugas itu, ia menempati berbagai posisi strategis di lingkungan militer, termasuk sebagai Kepala Staf Daerah Militer Jaya (Kasdam Jaya), Panglima Kodam Jaya (Pangdam Jaya), Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), hingga menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Pada tahun 1998, di puncak karier militernya, Wiranto diangkat menjadi Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) oleh Presiden Soeharto dan tetap mempertahankan posisinya ketika Presiden B.J. Habibie menggantikan Soeharto di tengah situasi transisi nasional yang kritis.

Setelah pensiun dari dinas militer aktif pada usia 52 tahun, Wiranto memulai karier politiknya dengan menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). 

Meskipun kemudian dinonaktifkan dan mengundurkan diri, ia tetap aktif di dunia politik.

Pada tahun 2004, Wiranto mencalonkan diri sebagai calon presiden bersama Salahuddin Wahid sebagai pasangannya, namun tidak terpilih. 

Ia kemudian mendirikan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) pada 21 Desember 2006 dan menjabat sebagai ketua umum partai tersebut hingga beberapa tahun kemudian. 

Pengalaman panjangnya di militer dan dunia politik diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional.(*)