TRIBUNWAJO.COM, SENGKANG - Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Himpunan Pelajar Mahasiswa Wajo (Hipermawa), Muh Adam Surya apresiasi kinerja Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Ia menyebut dedikasi dan kerja keras Jokowi selama 10 tahun memimpin Indonesia, begitu luar biasa.

"Selama 10 tahun Jokowi memimpin negeri ini, kita telah menyaksikan berbagai pencapaian penting. Mulai pembangunan infrastruktur yang masif, peningkatan konektivitas antar wilayah, hingga program  penguatan ekonomi nasional," sebut Adam.

Selain itu, Jokowi dinilai berhasil meningkatkan pembangunan hingga ke pelosok desa.

Meski begitu, dirinya merasa perlu menyampaikan sejumlah masukan terkait kebijakan yang patut dievaluasi.

"Sebagai generasi muda, perlu kami sampaikan kebijakan sektor lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam masih perlu dilakukan evaluasi," katanya.

"Ada kekhawatiran akan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol sehingga menimbulkan dampak jangka panjang bagi ekosistem dan kehidupan masyarakat sekitar," sambungnya.

Kebijakan itu, beber Adam perlu ditinjau agar pembangunan tetap berkelanjutan dan seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

"Kami berharap Presiden Jokowi terus membuka ruang bagi kritik dan masukan konstruktif dari berbagai elemen masyarakat demi kemajuan bangsa," tuturnya.

"Bagaimanapun, perjalanan menuju Indonesia yang lebih adil, makmur, dan berkelanjutan adalah tanggung jawab bersama," tandas Adam.

Politisi PDIP Barru Sebut Infrastruktur di Era Jokowi Masih Minim

Kepemimpinan Joko Widodo sebagai Presiden RI selama dua periode menuai penilaian pro dan kontra.

Anggota DPRD Kabupaten Barru Fraksi PDI Perjuangan, Syamsul Rijal menilai kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun ada nilai plus dan minusnya.

"Justru penyebaran nilai plusnya yang masih perlu untuk dioptimalkan, seperti fokus di perbaikan infrastruktur di Papua, itu kan bagus," ujarnya kepada Tribun-Timur.com, Kamis (3/10/2024). 

"Hanya saja penyebarannya ke wilayah Indonesia yang lain yang masih butuh infrastruktur serupa itu kan kecenderungannya masih minim," ucap Syamsul Rijal.

Di Kabupaten Barru, kata Syamsul Rijal, untuk akses kebutuhan negara DPRD kabupaten sering melaporkan ke Balai Jalan dan Jembatan terkait Box Culvert untuk penyeberangan air di bawah jalan yang harus ditindak lanjuti.

Kemudian beberapa jembatan, selanjutnya pemeliharaan jalan negara kurang maksimal. 

"Jadi kalau kita biasa jalan dari Makassar ke Parepare, maka kita biasa dapatkan tambalan-tambalan jalan poros trans Sulsel yang kondisinya tidak maksimal," bebernya.

"Kemudian beberapa hal lain yang menjadi kebijakan nasional terkait misalnya dana alokasi khusus (DAK) pada sektor pertanian itu kami instruksikan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian tempohari," jelasnya.

Pihaknya menilai kriteria penerimaan dana alokasi khusus pertanian itu tidak adil, itu perlu untuk dilihat kembali. 

“Bahkan kami meminta direvisi melalui Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk dilihat kembali itu, karena merugikan kami,” 

Bayangkan saja untuk kegiatan 2025 terkait DAK hanya tiga kabupaten di Sulsel menerima itu. 

"Kami berharap di pemerintahan yang baru nantinya, hal itu bisa mendapatkan revisi. Sehingga kami akan melakukan konsultasi, koordinasi, kami akan menanyakan terkait hal itu di Bappenas nantinya. Kami akan by fast saja langsung menyuarakan dari daerah ke pemerintah pusat melalui DPRD," paparnya.

"Hal-hal itulah kebijakan pemerintah pusat yang mesti direvisi untuk melihat kembali perimbangan pembangunan nasional apakah betul-betul efektif dan efisien," tandasnya.

Politisi senior partai PDI Perjuangan Kabupaten Barru ini berharap di kepemimpinan Prabowo Subianto nantinya dapat menuntaskan reformasi 100 persen. Kemudian reformasi itu ditransformasikan lagi. 

“Di tahun pertama RPJP kita harus meletakkan sebuah landasan untuk kita melakukan akselerasi di tahun berikutnya, kalau kita mau mencapai Indonesia emas di tahun 2045,”

"Jadi di 5 tahun pertama kita harus menyiapkan landasan sebagai pijakan untuk melakukan transformasi, supaya di lima tahun berikutnya kita sudah bisa pengembangan, peningkatan dan lain sebagainya," pungkasnya.

"Sehingga hasilnya di 20 tahun terakhir itu dapat kita nikmati Indonesia emas itu, beberapa hal yang harus ditransformasi terkait kebijakan tadi, variabelnya coba telisik itu di bidang pertanian, perikanan," terangnya.

Di sektor perikanan, ia berharap ada revisi kembali terkait regulasi mengatur kewenangan daerah kabupaten kota, provinsi, dan pusat.

Karena persoalan kewenangan itulah yang kemudian memangkas beberapa hal yang seharusnya pemerintah daerah kabupaten kota implementasikan. Tetapi karena persoalan kewenangan sehingga itu mandek.

"Saya contohkan di daerah pesisir, 0-12 mil itu bukan kewenagan daerah kabupaten kota, tetapi kewenangan provinsi namun yang punya nelayan adalah kami derah kabupaten kota," tambahnya.

"Ketika kami mau memberdayakan nelayan itu tidak bisa, karena bukan kewenangan kami, apalagi nelayan tangkap, kecuali budidaya. Pertanyaanya apakah provinsi serius mau menangani nelayan, katakanlah seperti saya di Barru siapa yang mau fokus komitmen mengurus nelayan kita di sini," tegasnya.

"Makanya kami meminta agar hal itu direvisi, atau ditinjau ulang kembali. Agar ada kewenangan kabupaten kota untuk memberdayakan nelayan tangkap," tutupnya. (*)