TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sejumlah fasilitas kampus Universitas Negeri Makassar, Jl AP Pettarani, Kecamatan Rappocini, Makassar, rusak akibat bentrok, Senin (26/8/2024) malam.

Bentrok terjadi lantaran warga muak dengan aksi mahasiswa yang berlangsung hingga malam hari.

Aksi saling lempar antara kelompok warga dan mahasiswa dari dalam kampus tidak terhindarkan.

Polisi pun berulang kali melontarkan gas air mata untuk meredam aksi saling lempar itu.

Bahkan, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Mokhamad Ngajib dan WR III UNM Arifin Manggau nekat memasuki kampus untuk menemui pendemo yang masih bertahan.

Pantauan Tribun-Timur.com, gerbang utama kampus rusak dibakar warga.

Tidak hanya itu, sejumlah kaca jendela di lantai dasar Gedung Phinisi rusak dilempari.

Baca juga: Ini Kata Kapolrestabes Makassar Soal Pembubaran Demo Depan UMI dan Unibos hingga Angkot Terbakar

Begitu juga videotron, pos sekuriti dekat gerbang, tidak luput dari aksi brutal warga.

Arifin Manggau mengatakan, semua fasilitas kampus memang disengaja dirusak oleh warga yang merangsek masuk mencari mahasiswa yang demo.

"Itu memang saya lihat sengaja (dirusak), kebetulan kan saya saksi dari sore," kata Arifin.

Saat aksi terjadi, Arifin mengaku sempat melakukan upaya persuasif tetapi warga tidak mau terima.

"Karena bukan lembaga representasi karena dia bukan lembaga formal yang ada di kampus sehingga dia tidak mau menerima," ujarnya.

Dia juga menyampaikan belum mengetahui pasti berapa taksiran total kerugian akibat kericuhan ini.

"Saya belum tahu (taksiran kerugiannya," ucap wakil rektor bidang kemahasiswaan itu.

Arifin juga mengaku akan melaporkan kejadian tersebut ke pimpinannya kemudian akan rapat untuk membahas langkah apa yang bakal dilakukan selanjutnya.

"Untuk sementara kami akan lakukan rapat pimpinan sepeti apa menyikapi, saya kira ada solusi," tutur dia.

Termasuk, kata Arifin, untuk langkah hukumnya masih akan dibahas bersama pimpinan Kampus UNM.

"Saya belum tau karena belum dilakukan rapat pimpinan, tentunya hasil dari rapat pimpinan (apakah menempuh langkah hukum atau tidak)," jelasnya.(*)