TRIBUN-TIMUR.COM- Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dikabarkan sangat marah atas adanya manuver revisi Undang-Undang Pilkada setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Hamid Awaluddin membongkar dalam program Gaspol! di Youtube Kompas.com, Jumat (23/8/2024).

Hamid mengaku mendapat kabar jika Prabowo sangat marah dengan adanya gerakan revisi UU Pilkada di DPR RI.

Namun, ia tak bisa membenarkan akan kabar tersebut.

“Saya dengar, pagi ini (Jumat) Pak Prabowo itu marah luar biasa karena kenapa tiba-tiba ada gerakan untuk merevisi undang-undang (UU Pilkada). Saya tidak tahu kebenarannya. Saya dengar,” ungkap Hamid.

Meski tak bisa memastikan kebenaran akan kabar tersebut, Hamid meyakini bahwa Prabowo betul-betul marah.

Keyakinan itu merujuk dari sikap Wakil Ketua DPR sekaligus elite Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yang tiba-tiba balik badan mengumumkan pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan.

“Makanya Dasco sebagai orang Gerindra tiba-tiba balik badan kan, tiada hujan, tiada guntur, tiba-tiba balik (badan),” kata Hamid.

Hamid mengatakan, kemarahan itu benar adanya, hal itu merupakan respons yang wajar dari Prabowo.

Hamid yakin bahwa Prabowo juga tak ingin kontroversi UU Pilkada hasil revisi akan menjadi beban dirinya yang segera dilantik menjadi Presiden tak kurang dari dua bulan lagi.

Lebih dari itu, jika revisi UU Pilkada tetap dipaksakan, Hamid melanjutkan, tidak menutup kemungkinan protes masyarakat akan terus berlanjut hingga masa kepemimpinannya.

“Tentu Anda bertanya? Kenapa ya? Kalau memang cerita itu benar, Pak Prabowo bisa marah begitu. Ya dia tidak mau (revisi UU Pilkada) jadi beban ke depan,” ujar Hamid.

“Dia dilantik kurang dari dua bulan. Ini beban ke depan dia. Gelombang protes pasti berlangsung kalau memang dipaksakan. Tidak akan berhenti,” katanya. 

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, tak akan ada sidang paripurna pada hari-hari mendatang jelang dibatalkannya pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada.

Kata Dasco, tidak akan digelarnya sidang paripurna mendatang karena sudah terbatas waktu.