TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Demonstrasi di depan Gedung DPRD Sulawesi Selatan memanas, Kamis (22/8/2024).

Massa yang terdiri dari gabungan mahasiswa hingga organisasi gerakan aktivis melakukan orasi silih berganti.

Mereka menyuarakan penolakan revisi UU Pilkada.

Berdasarkan pantauan Tribun-Timur.com pukul 16.00 Wita, demonstran membakar ban bekas tepat di depan gerbang DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakkukang, Karuwisi Utara, Makassar.

Aksi ini menyebabkan lalu lintas di Jl Urip Sumoharjo Makassar, lumpuh total.

Ratusan kendaraan terjebak dalam kemacetan panjang.

Dalam kesempatan itu, massa berusaha memasuki DPRD Sulsel.

Mereka sempat kesulitan memasuki gedung DPRD karena pagar halaman telah ditutup rapat petugas. 

Namun, hal tersebut tidak menghentikan mereka. 

Baca juga: 6 Lokasi Macet di Makassar Siang Ini, Massa Bakal Tutup Jalan Utama Termasuk Pertigaan Hertasning

Beberapa demonstran terlihat memanjat pagar dan akhirnya berhasil membuka paksa gerbang.

Setelah berhasil, massa dengan cepat bergerak menuju gedung DPRD. 

Meskipun pintu gedung tertutup rapat, sejumlah massa berhasil naik ke lantai dua gedung.

Massa ini lantas membentangkan spanduk dan silih berganti menyuarakan penolakan mereka terhadap revisi UU Pilkada.

"Gedung DPRD ini milik rakyat, milik kita semua," teriak pengunjuk rasa.

"Kami meminta DPRD Sulsel menyuarakan aspirasi kami untuk membatalkan pembahasan RUU Pilkada ke DPR RI," sambungnya.

Adapun spanduk yang dibentangkan itu bertuliskan "Gulingkan Jokowi, Adili Penjahat Demokrasi".

Hingga berita ini diturunkan, situasi di sekitar gedung DPRD Sulsel masih mencekam.

Sementara, puluhan pihak kepolisian tampak berjaga-jaga.

Sejumlah kendaraan berlapis baja terparkir di halaman gedung DPRD Sulsel.

Diberitakan sebelumnya, massa aksi unjuk rasa penolakan Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada makin bertambah.

Kali ini, giliran ratusan mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) turun ke jalan.

Mereka memprotes DPR RI dan pemerintah berupaya menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70//PUU-XXII/2024.

Berdasarkan pantauan Tribun-Timur.com sekitar pukul 15.00 Wita, ratusan mahasiswa UNM berjalan kaki dari kampus UNM Gunung Sari, Jl AP Pettarani Makassar.

Para demonstran berjalan kaki dari depan gedung Pinisi UNM menuju perempatan Flyover Makassar.

Mahasiswa ini kompak mengenakan seragam almamater orange sembari membentang bendera Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).

Tak hanya bendera, mereka juga membentangkan sejumlah spanduk bertuliskan 'Kawal Putusan MK'.

Tampak juga ada spanduk bertuliskan 'Negara Bukan Milik Keluarga Jokowi' hingga 'Dewan Pengkhianat Rakyat'.

Di sepanjang jalan, sesekali juga salah seorang koordinator memimpin barisan demonstran.

Terdengar nyanyian lagu 'Buruh Tani' hingga teriakan 'hidup mahasiswa'.

Sesampai di Flyover, mereka berkumpul dan menunggu massa dari kampus lain.

Sekitar pukul 15.25 Wita, giliran massa mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas) juga tiba di Flyover.

Massa Unhas juga tampak membawa bendera kampus dengan seragam almamater merah.

3 Tuntutan Mahasiswa UNM

Ratusan mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) menggelar demonstrasi besar-besaran, Kamis (22/8/2024) hari ini. 

Unjuk rasa besar-besaran dalam rangka menanggapi langkah anggota DPR RI yang menganulir putusan Mahkamah Kontitusi (MK) tentang Pilkada 2024.

Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNM, Muhammad Syarif, menyampaikan bahwa rencananya pukul 14.00 Wita mereka mulai turun ke jalanan. 

Mahasiswa akan berkumpul di kampus UNM Gunung Sari sebelum bergerak menuju Fly Over Jl AP Pettarani Makassar dan kantor DPRD Sulsel. 

"Kita berangkat dari kampus menuju Flyover dan DPRD Sulsel. Lebih 150 mahasiswa UNM turun hari ini," kata Syarif.

Ia juga menyerukan kepada seluruh peserta aksi untuk mengenakan jaket oranye khas UNM sebagai simbol kesatuan. 

Baca juga: Suasana Terkini di Flyover Makassar Jelang Demo Tolak Revisi UU Pilkada, Kendaraan Lapis Baja Siaga

Aksi ini bertajuk "Seruan Aksi Rebut Kedaulatan Rakyat: Lawan Pembangkangan Konstitusi".

Sedikitnya, ada fokus pada tiga tuntutan utama:

1. Mengawal putusan MK No. 60 PPU-XII/2024 terkait ambang batas Pilkada. 

2. Menolak hasil rapat revisi UU Pilkada yang dinilai mencederai kedaulatan rakyat.

3. Menegakkan supremasi konstitusi untuk menjamin kedaulatan rakyat. 

Muhammad Syarif menegaskan bahwa mahasiswa UNM sepenuhnya mendukung putusan MK dan akan terus mengawal agar keputusan tersebut dihormati. 

Menurutnya, DPR dan pemerintah saat ini telah menyimpang dari UUD 1945 dan langkah mereka dianggap sebagai upaya untuk 'membegal' demokrasi di Indonesia. 

"Rezim Jokowi dan antek-anteknya saat ini telah menjadi komplotan politik yang membegal demokrasi," tegas Syarif. 

Olehnya, ia mengajak seluruh masyarakat dan mahasiswa di seluruh Indonesia turut bergerak dalam melawan tindakan yang dianggap membahayakan demokrasi ini. 

"Mari semua kampus di tanah air untuk bergerak. Perkara ini tak bisa didiamkan karena ini membunuh demokrasi," tandasnya.(*)