TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru saja mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada gubernur, bupati, hingga wali kota se-Indonesia.

Edaran bernomor 100.2.1.3/1575/SJ tersebut terkait Kewenangan Kepala Daerah yang Melaksanakan Pilkada dalam Aspek Kepegawaian. 

Salah satu poin edaran itu memuat tentang larangan melakukan pergantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan. 

Edaran ini dikecualikan jika pemerintah daerah mendapat persetujuan dari Kemendagri.

Larangan pergantian pejabat ini berbuntut pada pelantikan pejabat yang telah diagendakan Pemkot Makassar pada Senin (1/4/2024).

Wali Kota Makassar Danny Pomanto terpaksa harus membatalkan dan menunda agenda pelantikan hasil lelang jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) yang dilakukan belum lama ini. 

Baca juga: Pelantikan Pejabat Eselon II Pemkot Makassar Ditunda Lagi, Danny Pomanto: 80 Persen Diisi Plt

"Tiba-tiba ada surat. Bahwa pelantikan di atas 22 Maret harus izin Mendagri. Jadi saya perintahkan (BKPSDMD) berangkat ke Jakarta," ungkap Danny Pomanto di kediamannya Jl Amirullah, Sabtu (30/3/2024). 

Kata Danny, aturan larangan mutasi enam bulan sebelum pilkada pernah dihapuskan, namun pada Pilkada kali ini kembali diatur oleh Kemendagri. 

Karenanya, Pemkot Makassar harus menghadap Kemendagri agar pelantikan hasil lelang jabatan bisa dilakukan 

"Tunggu izin (Kemendagri). Kemarin sudah fix (pelantikan) itu semua. Tapi tiba-tiba muncul surat (edaran Kemendagri)," jelasnya. 

Sehingga untuk pengisian jabatan lowong ini masih harus menunggu persetujuan kementerian. 

Ismawaty Nur Bakal Definitif di Kominfo

Danny juga sempat membeberkan, berberapa pelaksana tugas (Plt) kepala organisasi perangkat daerah (OPD) akan didefinitifkan. 

Baca juga: Lurah Hasanuddin Maros Berganti, Pejabat Lama Dimutasi Jadi Sekcam Mandai

Salah satunya adalah Plt Kepala Dinas Kominfo, Ismawaty Nur. 

Danny menilai, Ismawaty punya catatan kinerja baik selama memimpin Kominfo Makassar. 

"Bocor soal memang (pendefinitifan Ismawaty), orang bagus kerjanya," ungkap Danny. 

Ia juga membeberkan, 80 persen yang akan dilantik berasal dari pelaksana tugas (Plt) Kepala OPD.

"Belum tentu, tidak semua (Plt), ya pokoknya 80 persen lah," ungkapnya. (*)