TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dinas Pendidikan Kota Makassar melayangkan surat terbuka untuk PLN Sulselrabar.

Surat terbuka itu sekaitan dengan insiden kebakaran yang menghanguskan beberapa ruangan di SMP 8 Makassar.

Dalam surat terbuka tersebut, Keluarga Besar Dinas Pendidikan Kota Makassar  menyampaikan rasa kecewa sekaligus keluhan kepada PLN Wilayah Sulselbar yang melakukan pemadaman bergilir setiap hari di wilayah Kota Makassar.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Muhyiddin mengatakan, akibat pemadaman bergilir tersebut, dinas pendidikan khususnya sekolah-sekolah merasa banyak dirugikan. 

Mulai dari terhambatnya aktivitas belajar mengajar di sekolah, khususnya bagi para peserta didik yang harus menggunakan fasilitas atau sarana belajar yang membutuhkan arus listrik.

"Peserta didik yang ingin memanfaatkan fasilitas laboratorium komputer maupun laboratorium lainnya terpaksa tidak bisa mengikuti proses belajar mengajar," tulis Muhyiddin dalam surat terbuka tersebut 

"Padahal, kami dari satuan pendidikan terus berupaya untuk memanfaatkan waktu belajar para peserta didik secara maksimal," sambungnya.

Selain itu, pemadaman listrik yang dilakukan secara bergilir juga mengakibatkan banyak peralatan elektronik yang rusak akibat terputusnya aliran listrik secara tiba-tiba. 

Sejumlah alat peraga sekolah tak bisa difungsikan karena mengalami korsleting.

Yang paling tragis, terjadi kebakaran di SMPN 8 Makassar pada Senin, 30 Oktober 2023 malam. Satu ruang guru ludes terbakar. 

Setelah dilihat dari CCTV, ternyata pemicu kebakaran akibat muncul percikan api dari kipas angin yang terus bekerja. 

"Pada Senin, 30 Oktober 2023, terjadi pemadaman listrik di area sekitar Batua Raya. Salah satu yang terdampak adalah SMPN 8 Makassar," katanya 

Pemadaman terjadi saat jam pelajaran sekolah berlangsung. Namun sampai jam pulang sekolah, lampu masih padam. 

Kipas angin yang dalam posisi 'on', saat lampu kembali menyala, kembali berfungsi walaupun ruangan sudah kosong.

Kipas angin yang terus bekerja menimbulkan percikan api sehingga membakar seluruh ruangan.

"Kalau kondisinya sudah seperti itu, siapa yang bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita pihak sekolah," keluhnya.

Muhyiddin berharap, PLN bisa menyikapi berbagai persoalan yang terjadi akibat pemadaman listrik ini. 

"PLN harus memiliki tanggung jawab sosial terhadap kerugian-kerugian yang dialami warga selama ini," tegasnya. (*)