TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Serapan anggaran lingkup Pemerintah Kota Makassar masih 40 persen jelang berakhirnya triwulan III.

Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar per 22 September, serapan anggaran Pemkot diangka Rp2,29 triliun dari Rp5,6 triliun target APBD.

Dari 51 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hanya dua OPD yang realisasinya capai 60 persen.

Tertinggi Dinas Perikanan dan Pertanian, dari anggaran Rp40,7 M, realisasinya sebesar Rp24,74 M atau 60,76 persen.

Lalu disusul Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dari Rp37,6 M pagu anggaran, realisasinya capai Rp22,6 M atau 60,18 persen.

Selanjutnya ada 12 OPD dengan serapan belanja diatas 50 persen, 30 OPD dengan serapan 30-50 persen, serta 7 OPD dengan realisasi 20-30 persen.

Untuk OPD dengan serapan belanja terendah yakni Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, total anggaran Rp68,6 M dengan realisasi Rp13,7 M atau 20,4 persen.

Selanjutnya Dinas Pemuda dan Olahraga, anggaran Rp299,2 M, realisasi hanya  Rp61 M atau 20,41 persen.

Terendah ketiga, Dinas Pekerjaan Umum, anggaran Rp1 T, realisasi: Rp210 M atau 20,93 persen.

Anggota Fraksi PAN DPRD Makassar, Hasanuddin Leo sempat menyoroti serapan belanja tersebut pada saat rapat Paripurna Pandangan Fraksi terkait Rancangan APBD Perubahan 2023 beberapa waktu lalu. 

Kata Hasanuddin Leo, bahwa kenyataannya masih banyak program yang belum berjalan.

Dibuktikan dengan masih kecilnya anggaran dari masing-masing OPD.

Menanggapi itu, Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi mengatakan, sesungguhnya Pemkot Makassar telah mendorong OPD untuk melakukan percepatan realisasi.

Itu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Tapi disadari bahwa terdapat beberapa kendala di OPD," sebutnya.

Kendala yang dimaksud ialah masih rendahnya kualitas dan kuantitas aparat pengelola keuangan dan pengadaan barang dan jasa.

Utamanya pada tahapan proses perencanaan pengadaan serta penyiapan dokumen pengadaan.

"Itulah yang berpengaruh pada kecepatan OPD dalam penyerapan anggaran," ujarnya.

Berikut rincian belanja APBD Pemkot Makassar 

APBD: Rp5,6 T
Realisasi Rp2,29 T (40,34 persen)

1. Dinas Pendidikan
Anggaran: Rp1,09 T
Realisasi: Rp556 M (50,72 persen )

2. Dinas Kesehatan
Anggaran: Rp623 M
Realisasi: Rp278,4 M (44,69 persen

3. Dinas Pekerjaan Umum
Anggaran: Rp1 T M
Realisasi: Rp210 M (20,93 persen)

4. Dinas Penataan Ruang
Anggaran: Rp33,7 M
Realisasi: Rp9,5 (28,27 persen)

5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Anggaran: Rp75,8 M
Realisasi: Rp16,1 M (21,34 persen)

6. Satuan Polisi Pamong Praja
Anggaran: Rp37,6 M
Realisasi: Rp22,6 M (60,18 persen)

7.Dinas Pemadam Kebakaran
Anggaran: Rp 53 M
Realisasi: Rp27,6 M (52,10 persen)

8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Anggaran: Rp27,8 M
Realisasi: Rp 10,9 M (39,46 persen)

9. Dinas Sosial
Anggaran: Rp24,7 M
Realisasi: Rp9,6 M (38,96 persen)

10.Dinas Ketenagakerjaan
Anggaran: Rp18,2 M
Realisasi: Rp9,6 M (52,71 persen)

11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Anggaran: Rp16,7 M
Realisasi: Rp6,8M (40,58 persen)

12. Dinas Ketahanan Pangan
Anggaran: Rp28,3 M 
Realisasi: Rp6,1 M (21,77 persen)

13. Dinas Pertanahan
Anggaran: Rp12,9 M
Realisasi: Rp5,9 M (45,75 persen)

14. Dinas Lingkungan Hidup
Anggaran: Rp116,1 M
Realisasi: Rp 42 M (36,25 persen)

15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Anggaran: Rp24,4 M
Realisasi: Rp14,4 M (59,19 persen)

16. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Anggaran: Rp37 M
Realisasi: Rp17,6M (47,59 persen)

17.Dinas Perhubungan
Anggaran: Rp172 M
Realisasi: Rp75,2 M (43,70 persen)

18. Dinas Komunikasi dan Informatika
Anggaran: Rp123 M
Realisasi: Rp31,6 M (25,74 persen )

19.Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Anggaran: Rp68,6 M
Realisasi: Rp13,7 M (20,4 persen)

20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Anggaran: Rp20,4 M
Realisasi: Rp9 M (44,16 persen)

21. Dinas Pemuda dan Olahraga
Anggaran: Rp299,2 M
Realisasi: Rp61 M (20,41 persen)

22. Dinas Kebudayaan
Anggara : Rp35,6 M
Realisasi: Rp17,6 M (49,49 persen)

23. Dinas Perpustakaan
Anggaran: Rp10,7 M
Realisasi: Rp3,8 M (36 persen)

24. Dinas Kearsipan
Anggaran: Rp7,4 M
Realisasi: Rp4,1 M (55,16 persen)

25. Dinas Perikanan dan Pertanian
Anggaran: Rp40,7 M
Realisasi: Rp24,74 M (60,76 persen)

26. Dinas Pariwisata
Anggaran: Rp73,6 M
Realisasi: Rp35,6 M (48,32 persen)

27. Dinas Perdagangan
Anggaran: Rp51,1 M
Realisasi: Rp25,9 M (50,79 persen)

28. Sekretariat Daerah
Anggaran: Rp362,5 M
Realisasi: Rp200 M (55,19 persen)

29. Sekretariat DPRD
Anggaran: Rp190,3 M
Realisasi: Rp93,3 M (49,05 persen)

30. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Anggaran: Rp41,4 M
Realisasi: Rp18 M (43,82 persen )

31. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Anggaran: Rp55,8 M
Realisasi: Rp22,3 M (40,12 persen)

32. Badan Pendapatan Daerah
Anggaran: Rp134,4 M
Realisasi: Rp51,9 M (38,63 persen)

33. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Anggaran: Rp26,3 M
Realisasi: Rp12,6 M (47,95 persen)

34. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Anggaran: Rp20,2 M
Realisasi: Rp7,1 M (35,17 persen)

35. Inspektorat Daerah
Anggaran: Rp27,3 m
Realisasi: Rp14  M (51,33 persen)

36. Kecamatan Biringkanaya
Anggaran: Rp54,6
Realisasi: Rp26,7 M (49,05 persen)

37. Kecamatan Bontoala
Anggaran: Rp43,5 M
Realisasi: Rp16,9 M (38,84 persen)

38. Kecamatan Makassar
Anggaran: Rp54,7 M
Realisasi: Rp24,5 M (44,80 persen)

39. Kecamatan Mamajang
Anggaran: Rp44,1 M
Realisasi: Rp21,8 M (49,47 persen)

40. Kecamatan Manggala
Anggaran: Rp43,7 M
Realisasi: Rp21,9 M (50,10 persen )

41. Kecamatan Mariso
Anggaran: Rp39 M
Realisasi: Rp17,7 M (45.40 persen)

42. Kecamatan Panakkukang
Anggaran: Rp59,2 M
Realisasi: 26,9 M (45,42 persen Dee)

43. Kecamatan Rappocini
Anggaran: Rp57 M
Realisasi: Rp29 M (50,90 persen)

44. Kecamatan Tallo
Anggaran: Rp50,7 M
Realisasi: Rp26,2 M (51,76 persen)

45. Kecamatan Tamalanrea
Anggaran: Rp42,2 M
Realisasi: Rp19,9 M (47,27 persen)

46. Kecamatan Tamalate
Anggaran: Rp57,6M
Realisasi: Rp27,7 M (48,11 persen)

47. Kecamatan Ujung Pandang
Anggaran: Rp44,4 M
Realisasi: Rp24 M (54 persen)

48.Kecamatan Ujung Tanah
Anggaran: Rp33,3 M
Realisasi: Rp13,9 M (41,73 persen)

49. Kecamatan Wajo
Anggaran: Rp31,6 M
Realisasi:Rp13,2 M (41,73  persen)

50. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang
Anggaran: Rp13,2 M
Realisasi: Rp5,2 M (39,74 persen)

51. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Anggaran: Rp31,9 M 
Realisasi: Rp14,7 M (46,21 persen). (*)